JAKARTA — Bank-bank yang berada di bawah naungan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjumpai tantangan ganda pada paruh pertama 2026. Di satu pihak, perbankan pelat merah diandalkan untuk menyokong bermacam program pembangunan pemerintah lewat penyaluran kredit. Di pihak lain, perbankan wajib mempertahankan tingkat profitabilitas, kualitas aset, hingga kesehatan neraca keuangannya selaku entitas bisnis komersial.
Tantangan ini tercermin dari torehan kinerja jajaran bank Himbara sepanjang semester I-2026. Pertumbuhan ekspansi kredit tercatat masih kokoh dan perolehan laba bersih melonjak, tetapi ruang profitabilitas utama mulai menyempit seiring tertekan margin bunga, melambungnya biaya dana (cost of fund), serta pergeseran pada struktur pendanaan.
Kondisi tersebut menuntut bank-bank pelat merah guna menemukan titik temu yang seimbang antara fungsi intermediasi demi menyokong agenda pembangunan nasional dan disiplin bisnis untuk menjamin keberlanjutan usaha.
Sebagai ilustrasi, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) berhasil mengantongi laba bersih senilai Rp28,6 triliun pada semester I-2026, atau menanjak 17,1 persen secara tahunan. Sementara itu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) meraup laba bersih Rp10,8 triliun, atau tumbuh 6,6 persen ketimbang kurun waktu yang sama di tahun sebelumnya.
Akan tetapi, lonjakan laba bersih itu terjadi tatkala margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) mengalami pengerusan. Bank Mandiri mencatatkan NIM konsolidasi year to date berada pada level 4,56 persen di semester I-2026, tergerus dari level 4,70 persen pada kuartal I-2026 atau menyusut 36 basis poin secara tahunan.
Tekanan turut datang dari aspek pendanaan. Biaya dana deposito (deposit cost of fund) Bank Mandiri secara bank-only naik menuju 2,04 persen pada kuartal II-2026 dari posisi 1,97 persen pada kuartal terdahulu. Lonjakan ini dipicu oleh naiknya bunga deposito berjangka, kendati pendanaan murah (current account saving account/CASA) masih bertindak sebagai penopang utama.
Di tengah gempuran pada margin tersebut, kualitas aset Bank Mandiri terpantau cukup aman. Pada semester I-2026, rasio loan at risk (LaR) konsolidasi berada pada angka 5,83 persen, sedangkan rasio kredit bermasalah (gross non-performing loan/NPL) tertahan di level 1,01 persen. Rasio pencadangan berada di angka 235 persen serta cost of credit pada posisi 0,67 persen.
Penyempitan margin juga mendera BNI, dengan NIM bank-only sebesar 3,55 persen pada semester I-2026. BNI lantas merevisi turun patokan target NIM untuk setahun penuh 2026 menjadi 3,3-3,5 persen dari proyeksi awal 3,5-3,8 persen. Koreksi target ini dipicu makin ketatnya persaingan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) serta rasio loan to deposit ratio (LDR) industri yang mendekati 92 persen.
Biaya DPK BNI terkerek naik dari 2,49 persen di kuartal I-2026 menjadi 2,63 persen pada kuartal II-2026. Meski margin kian tertekan, laju penyaluran kredit BNI masih melesat. Sampai Juni 2026, akumulasi kredit menembus Rp968,5 triliun atau naik 24,4 persen secara tahunan, yang utamanya disokong oleh segmen wholesale, mencakup enterprise dan korporasi.
Dari aspek risiko pembiayaan, gross NPL BNI bertahan pada level 1,94 persen. Adapun LaR secara bank-only membaik ke posisi 8,1 persen dan cost of credit tercatat 1,10 persen, masih selaras dengan rentang proyeksi perusahaan sebesar 1,0-1,2 persen.
Tekanan margin ini menyedot perhatian kalangan analis lantaran ekspansi kredit tak selalu memberikan imbal hasil yang setara. CreditSights, bagian dari Fitch Group, menilai gempuran terhadap NIM bank-bank papan atas Indonesia makin meningkat pada semester I-2026 meski penyaluran kredit tumbuh deras.
CreditSights menganalisis salah satu pemicunya adalah laju kredit yang dominan pada segmen berimbal hasil lebih rendah, terkhusus pembiayaan korporasi BUMN. Di BNI, penyaluran kredit ke korporasi BUMN melonjak 63,2 persen secara tahunan menjadi Rp197,8 triliun, yang antara lain tersalurkan untuk agenda program pemerintah, termasuk koperasi desa dan Agrinas.
Sementara itu, kredit korporasi Bank Mandiri melesat 33,8 persen secara tahunan mencapai Rp840 triliun. Pembiayaan kepada entitas korporasi pelat merah umumnya menghasilkan imbal hasil lebih rendah sekitar 100-200 basis poin jika dibandingkan dengan pembiayaan ke korporasi swasta murni.
Di saat bersamaan, persaingan dalam menjaring DPK makin sengit. Dinamika ini mengerek biaya pendanaan yang pada akhirnya makin mempersempit celah bank untuk melebarkan margin.
Meski demikian, CreditSights memandang profitabilitas kedua bank masih berdaya tahan. Perolehan laba yang tetap bertumbuh menunjukkan bahwa tekanan margin belum sampai merusak kapabilitas bank dalam mencetak keuntungan secara signifikan.
Persoalannya, tantangan Himbara mendatang bukan sebatas melipatgandakan volume kredit, melainkan menjamin pertumbuhan tersebut mendatangkan imbal hasil yang layak, sekaligus menjaga kualitas aset dan ketahanan likuiditas.
Guna menopang lonjakan kebutuhan dana, pemerintah turut memperkuat amunisi likuiditas bank-bank Himbara via penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL). Kementerian Keuangan menyuntikkan tambahan likuiditas senilai Rp70 triliun. Penempatan ini memberi keleluasaan bagi bank pelat merah dalam mengelola likuiditas dan menyokong kredit di tengah tingginya kebutuhan intermediasi untuk agenda pembangunan.
Namun, ketergantungan pada sumber dana temporer ini menyimpan risiko tersendiri bila tidak diimbangi manajemen tenor yang presisi. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai ketergantungan pada likuiditas pemerintah dalam jangka panjang berisiko menciptakan hambatan.
Menurut Bhima, bank berisiko menjadi kurang terdorong untuk menghimpun deposito atau menerbitkan obligasi apabila kebutuhan likuiditas terlalu mudah dipenuhi melalui penempatan dana pemerintah.
“Ini jadi ada sindrom ketergantungan, jadi banknya akan malas untuk cari dana deposito atau penerbitan obligasi. Tapi bayangkan kalau uang sudah terlanjur berputar di bank Himbara dalam bentuk kredit bertenor panjang, lalu dalam jangka pendek uang SAL ditarik, ini akan menyebabkan tekanan likuiditas,” kata Bhima.
Indikator likuiditas bank Himbara pada semester I-2026 memperlihatkan kondisi bervariasi. Bank Mandiri mencatat LDR 95 persen, liquidity coverage ratio (LCR) 125 persen, dan net stable funding ratio (NSFR) 106 persen, yang mana seluruhnya berada di atas kriteria minimum regulasi. Walau begitu, NSFR Bank Mandiri masih berada di bawah ekspektasi pasar sebesar 110 persen. Sementara itu, BNI mengantongi LDR 88 persen, LCR 133 persen, dan NSFR 133 persen.
Selain pendanaan, aspek kualitas aset menjadi perhatian krusial seiring dengan gencarnya ekspansi kredit. Peran Himbara dalam menyokong agenda nasional membuat bank-bank ini berhadapan dengan kebutuhan pembiayaan di berbagai sektor prioritas. Pertumbuhan kredit membuka celah bisnis, tetapi tiap kucuran dana tetap menuntut mitigasi risiko yang objektif. Laju ekspansi yang semata-mata mengejar volume berisiko memperburuk kualitas aset dalam jangka panjang.
Hingga semester I-2026, indikator kualitas aset Himbara terpantau masih terjaga. Namun, tekanan ketahanan kredit mulai membayangi beberapa segmen, terkhusus sektor ritel, usaha kecil, dan mikro.
Bhima mengingatkan bahwa penugasan pemerintah tetap harus berjalan dalam koridor prinsip kehati-hatian perbankan.
“Bank harus menurunkan standar dari sisi kehati-hatian, terutama dalam pemilihan debitur dan analisis kelayakan kredit. Kalau tidak di-manage dengan baik, penyalurannya yang penting tinggi, maka dikhawatirkan justru NPL-nya sudah mulai merangkak naik,” ujar Bhima.
Menurut pengamatannya, bilamana suatu proyek memiliki nilai manfaat sosial yang tinggi tetapi kurang layak secara komersial, dukungan pemerintah sepatutnya disalurkan lewat skema subsidi yang transparan melalui APBN. Risiko proyek tersebut tidak sepatutnya dialihkan sepenuhnya ke neraca keuangan bank.
Di sinilah letak dilema mendasar Himbara. Sebagai entitas milik negara, bank pelat merah memegang peran strategis selaku penggerak pembangunan. Namun di saat bersamaan, bank dituntut memegang teguh prinsip komersial agar sanggup tumbuh secara berkelanjutan.
Torehan semester I-2026 membuktikan fundamental Himbara relatif kokoh. Laba bersih melesat, penyaluran kredit tumbuh, dan kualitas aset dapat dikendalikan. Namun, tekanan margin, persaingan likuiditas, serta besarnya pembiayaan pada sektor penugasan pemerintah menuntut tata kelola risiko yang jauh lebih disiplin.
Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Rizal Taufikurahman berpendapat tekanan yang dialami Himbara berakar dari tuntutan menjalankan dua fungsi sekaligus, yakni sebagai agent of development dan entitas yang wajib menjaga profitabilitas.
“Tekanan Himbara saat ini cukup besar karena harus menjalankan dual mandate menjadi agent of development sekaligus menjaga profitabilitas. Karena itu, setiap penugasan pemerintah tetap harus melalui credit assessment yang objektif, target kebijakan tidak boleh menggantikan disiplin risiko dan GCG,” ujar Rizal.
Rizal menilai, garis batas antara fungsi pembangunan dan koridor komersial mesti dijaga secara ketat melalui mekanisme kelembagaan yang transparan.
“Jika proyek tidak layak secara komersial tetapi penting secara sosial, subsidinya harus transparan melalui APBN, bukan dibebankan ke neraca bank,” tegasnya.
Walhasil, tolok ukur keberhasilan penugasan negara kepada Himbara tidak sekadar diukur dari besarnya nominal kredit yang dikucurkan. Yang tidak kalah krusial adalah ketangguhan bank dalam menjaga kualitas aset, kecukupan likuiditas, dan profitabilitas sehingga senantiasa siap menjalankan peran intermediasi saat dinamika kebijakan pembangunan bergulir.
