JAKARTA – Rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dinilai tidak bisa diukur semata-mata dari nilai persentasenya saja. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Ekonom Maybank Indonesia, Juniman.
Ia berpendapat bahwa rasio utang Indonesia yang saat ini berada di kisaran 40% terhadap PDB memerlukan analisis yang lebih mendalam dengan melihat kapasitas pemerintah dalam membayar serta mutu dari penggunaan utang tersebut.
Juniman memaparkan bahwa perbandingan langsung antara rasio utang Indonesia dengan negara-negara maju seperti Singapura, Jepang, Amerika Serikat, ataupun Jerman tidaklah setara. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kemampuan fiskal, kerangka ekonomi, serta daya bayar dari masing-masing negara.
"Kami tidak bisa membandingkan rasio utang Indonesia secara langsung dengan Singapura, Jepang, Amerika Serikat, atau Jerman," ujar Juniman, Minggu (26/7/2026).
Menurut pandangannya, negara-negara maju tersebut mempunyai kapasitas yang jauh lebih kuat untuk melunasi utang mereka.
Di samping itu, mayoritas pinjaman mereka dialokasikan guna mendanai sektor produktif yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus mengamankan pos pendapatan di masa depan.
"Alasannya sederhana. Pertama, kemampuan membayar utang masing-masing negara berbeda. Kedua, kualitas utangnya juga berbeda," katanya.
Lebih lanjut, Juniman menerangkan bahwa rasio utang terhadap PDB memang menjadi salah satu indikator standar yang diterapkan lembaga global, termasuk Dana Moneter Internasional (IMF), untuk meninjau kesehatan fiskal sebuah negara.
Kendati demikian, indikator ini tidak dapat menjadi acuan tunggal dalam menilai performa anggaran pemerintah.
Ia menyamakan situasi ini dengan pengelolaan finansial rumah tangga. Sebuah keluarga dengan penghasilan yang besar sah-sah saja menarik utang bernilai tinggi, asalkan dana tersebut disalurkan untuk kegiatan produktif yang bisa mendatangkan pemasukan tambahan.
"Berbeda dengan rumah tangga yang pendapatannya terbatas tetapi memiliki utang besar untuk konsumsi. Ketika pendapatannya terganggu, kemampuan membayar utangnya juga akan bermasalah," jelasnya.
Menurut Juniman, parameter yang jauh lebih krusial untuk dipantau adalah rasio antara pembayaran cicilan pokok beserta bunga utang terhadap total penerimaan negara. Indikator inilah yang dianggap mencerminkan daya bayar riil dari pemerintah atas kewajibannya.
"Kalau melihat APBN, pembayaran pokok dan bunga utang setiap tahun porsinya sudah sangat besar terhadap penerimaan negara. Itu yang menurut saya perlu menjadi perhatian," ujarnya.
Ia turut memberikan peringatan bahwa guncangan pada nilai tukar rupiah bisa memperberat beban pembayaran utang luar negeri pemerintah.
Ketika rupiah melemah, biaya impor—terutama sektor energi—akan membengkak, sehingga kebutuhan alokasi subsidi membesar dan mempersempit ruang fiskal yang tersedia.
"Apalagi kalau rupiah melemah. Beban impor minyak naik, subsidi meningkat, sehingga kemampuan pemerintah membayar utang juga ikut tertekan," katanya.
Oleh sebab itu, Juniman mewanti-wanti pemerintah agar ekstra waspada dalam menambah penarikan utang baru, khususnya di tengah situasi ruang fiskal yang kian terbatas. Penambahan utang tanpa diiringi ekspansi kapasitas ekonomi berisiko memperparah beban keuangan di masa mendatang.
"Kalau pemerintah tetap memaksakan berbagai program sementara ruang fiskalnya terbatas, kemampuan membayar utang akan semakin terbebani," ujarnya.
Bukan cuma soal nominal utang, Juniman turut menyoroti efektivitas dan kualitas pemanfaatan dana pinjaman tersebut. Ia melihat bahwa sebagian dari utang baru Indonesia masih dialokasikan untuk menutup defisit anggaran yang sifatnya konsumtif.
Ia tidak menampik bahwa belanja negara untuk sektor subsidi, bantuan sosial, maupun program konsumsi lainnya membawa manfaat langsung bagi masyarakat.
Akan tetapi, kontribusinya terhadap penguatan kapasitas ekonomi dalam jangka panjang dianggap tidak seoptimal investasi pada sektor produktif.
"Belanja seperti subsidi, bantuan sosial, atau program-program konsumtif memang memiliki manfaat, tetapi dampak ekonominya tidak sebesar investasi produktif seperti pembangunan infrastruktur, industrialisasi, atau proyek-proyek yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi dalam jangka menengah dan panjang," katanya.
Juniman menilai letak perbedaan fundamental antara Indonesia dengan negara-negara maju berada pada cara pemanfaatan utang tersebut.
Negara-negara besar seperti Jepang, Singapura, dan Amerika Serikat cenderung memprioritaskan utang mereka untuk sektor yang mampu mendongkrak produktivitas, memperkokoh daya saing nasional, serta mencetak pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
"Itulah perbedaan mendasar dengan negara-negara seperti Jepang, Singapura, atau Amerika Serikat, yang sebagian besar utangnya digunakan untuk kegiatan produktif sehingga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di masa depan," pungkas Juniman.
