JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan target pemulihan 15.000 hektare (ha) lahan tambak yang terdampak bencana banjir di wilayah Aceh dapat diselesaikan pada penghujung tahun ini.
Sebagai langkah awal, KKP memproyeksikan sekitar 5.200 hektare tambak sudah bisa kembali aktif paling lambat pada September 2026.
Menurut Sekretaris Jenderal KKP Andy Artha, program pemulihan tidak cuma berfokus pada perbaikan fisik tambak yang mengalami kerusakan.
Begitu proses rekonstruksi rampung, pemerintah bakal segera membagikan bantuan benih serta pakan agar para petambak lokal bisa langsung memulai kembali kegiatan budidaya mereka.
"Tujuan kami bukan sekadar memperbaiki tambak, tetapi memastikan masyarakat kembali berproduksi. Karena itu setelah rehabilitasi selesai, kami juga menyiapkan bantuan benih dan pakan sehingga petambak dapat langsung memulai budidaya," ujar Andy dalam keterangan resminya, Minggu (26/7/2026).
Hingga saat ini, tercatat ada 694 hektare lahan tambak yang sudah mulai beroperasi kembali lewat penyebaran benih komoditas seperti udang, bandeng, kakap, serta nila salin.
Pihak pemerintah merasa optimistis luasan area produktif tersebut akan terus bertambah sejalan dengan percepatan proyek rehabilitasi di bermacam lokasi terdampak.
Guna menyokong akselerasi pemulihan di lapangan, KKP pun mendistribusikan bantuan berupa 12 unit ekskavator ke wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari jumlah tersebut, delapan unit di antaranya dikhususkan untuk memacu perbaikan tambak di beberapa wilayah kabupaten di Aceh.
Bukan hanya membenahi infrastruktur pertambakan, pemerintah pun memperkuat sektor perikanan tangkap lokal lewat pemberian bantuan mesin kapal serta 100 unit wadah pendingin (coolbox) dengan kapasitas 300 liter buat para nelayan di Kabupaten Bireuen dan Aceh Utara.
Andy memaparkan, dengan mengacu pada pemanfaatan teknologi tradisional plus yang kini diterapkan oleh warga, tiap hektare tambak yang diaktifkan kembali diproyeksikan bisa menghasilkan kurang lebih 600 kilogram udang per hektare untuk satu kali siklus budidaya.
Menggunakan asumsi harga jual rata-rata Rp50 ribu per kilogram, maka potensi omzet yang didapat bisa menyentuh Rp30 juta per hektare dalam jangka waktu 3 bulan.
"Keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari selesainya rehabilitasi, tetapi dari kemampuan petambak kembali bekerja dan memperoleh pendapatan," katanya.
Langkah percepatan rehabilitasi ini dijalankan lewat mekanisme pemfokusan ulang (refocusing) anggaran internal KKP. Strategi tersebut diambil agar warga terdampak tidak perlu tertahan menunggu proses administrasi anggaran pemulihan reguler yang saat ini masih berjalan.
Pemerintah pun menggaransi bahwa seluruh paket bantuan ini didistribusikan secara gratis tanpa pungutan biaya.
Anggota Komisi IV DPR RI, TA Khalid memberikan apresiasi terhadap tindakan responsif dari KKP yang dinilai sanggup menstimulasi kebangkitan sektor budidaya di Aceh secara lebih cepat.
Ia berpendapat, jika proses pemulihan hanya bertumpu pada pos anggaran rehabilitasi yang masih tertahan di tahapan administrasi, maka pembenahan tambak berisiko besar mengalami keterlambatan.
“KKP mengambil langkah yang sangat cepat dengan melakukan refocusing anggaran internal, ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat Aceh yang terdampak bencana,” kata TA Khalid.
Dampak positif dari program ini pun mulai dirasakan secara nyata oleh para petambak setempat. Fazil, seorang petambak yang berasal dari Pidie Jaya, menyampaikan bahwa stimulan berupa benih dan pakan merupakan modal yang krusial untuk memutar kembali roda usahanya usai area tambaknya diterjang bencana.
"Bantuan benih dan pakan ini sangat membantu kami untuk kembali beroperasi. Saya yakin tiga bulan ke depan sudah bisa panen," ujarnya.
Melalui program pemulihan yang dieksekusi secara bertahap ini, KKP berharap tingkat produktivitas sektor pertambakan di Aceh bisa terdongkrak kembali, sekaligus mampu memulihkan ekosistem perekonomian masyarakat pesisir yang sebelumnya sempat lesu akibat hantaman bencana.
