JAKARTA — Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri, menjadikan rumah dinasnya sebagai wadah berdialog guna menampung keluhan dan aspirasi warga secara langsung. 

Langkah ini dimulai lewat agenda silaturahmi bersama jajaran camat, lurah, serta ketua RW dari Kecamatan Benowo dan Pakal di Rumah Dinas Ketua DPRD Surabaya, Sabtu (25/7/2026).

Syaifuddin menjelaskan bahwa pertemuan ini diadakan untuk mempererat kolaborasi antara DPRD, pemkot, dan warga dalam mengawasi jalannya program pembangunan kota.

"Silaturahmi ini akan dilakukan bergiliran. Setelah Kecamatan Pakal dan Benowo, kami akan mengagendakan kecamatan lainnya sesuai jadwal," ujar Syaifuddin yang akrab disapa Kaji Ipuk.

Ia menambahkan bahwa beragam hambatan di masyarakat bawah harus segera ditangani dengan cepat agar program Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dapat terealisasi secara maksimal. 

Beberapa topik utama yang dibahas dalam diskusi tersebut meliputi pengelolaan sampah, sektor pendidikan, hingga kendala legalitas lahan.

Menurut Syaifuddin, kemajuan pembangunan kota tidak bisa bertumpu pada peran pemerintah saja, melainkan butuh keterlibatan aktif dari warga.

"Perlu kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat agar program pembangunan berjalan selaras dan memberikan manfaat bagi warga," katanya.

Di tengah diskusi, perwakilan warga RW 5 Kelurahan Sememi mengeluhkan kembali kondisi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) setempat yang dinilai memicu masalah karena tumpukan sampah yang membeludak. Warga pun meminta agar TPS tersebut dipindahkan ke tempat yang lebih representatif.

Merespons keluhan tersebut, Syaifuddin menyatakan bahwa pihak kecamatan telah diajak berkoordinasi, khususnya mengenai kejelasan status tanah yang berstatus aset negara. Ia juga memberikan opsi pemanfaatan lahan waduk di sisi belakang TPS sebagai jalan keluar.

"Waduk di belakang lokasi TPS bisa dimanfaatkan, tinggal dirancang regulasinya sehingga dapat menjadi solusi yang tepat," ujarnya.

Bukan hanya persoalan sampah, masyarakat Kelurahan Benowo ikut menyuarakan harapan dibagunnya SMA Negeri di area mereka, sekaligus pengadaan gedung serbaguna untuk fasilitas kegiatan warga.

Syaifuddin menjabarkan bahwa otoritas pendirian sekolah tingkat SMA berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 

Berdasarkan kebijakan pemprov saat ini, fokus utamanya adalah memaksimalkan daya tampung pada sekolah-sekolah yang sudah berdiri. 

Sementara untuk pengadaan gedung serbaguna, ia mengimbau agar dilakukan pengecekan lahan terlebih dahulu karena sebagian wilayah di sana tergolong kawasan bozem yang diperuntukkan bagi daerah resapan serta tampungan air.

Pada pertemuan itu, warga turut mengadukan persoalan terkait Izin Pemanfaatan Tanah (IPT). Syaifuddin pun mengarahkan agar berkas-berkas pendukung segera diserahkan kepadanya agar dapat diproses bersama pihak-pihak yang berwenang.

Ia menginginkan agar kegiatan silaturahmi seperti ini bisa terus berjalan sebagai wadah komunikasi yang kontinu antara legislatif dan masyarakat.

"Harapan saya, pertemuan seperti ini membuka ruang koordinasi yang lebih mudah, cepat, dan nyata sehingga kami bisa bersama-sama membangun Kota Surabaya yang lebih baik," tuturnya.