JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendesak PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) untuk memperbesar kapasitas tampung depo peti kemas. Langkah ini diambil guna mengurai problem kemacetan klasik yang dipicu oleh antrean panjang armada truk kontainer di Jalan Raya Cakung–Cilincing.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa kemacetan tersebut terjadi lantaran adanya penimbunan peti kemas di depo akibat ketidakseimbangan volume barang impor yang jauh lebih masif ketimbang komoditas ekspor.
"Kemacetan yang terjadi karena disebabkan antara yang masuk dan yang keluar itu tidak balance," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (24/7/2026).
Sebagai opsi penanganan jangka pendek, Pemprov DKI telah mengoperasikan Terminal Tanah Merdeka untuk dijadikan buffer zone bagi truk kontainer. Melalui strategi ini, kepadatan antrean truk di sepanjang jalan nasional itu diharapkan bisa terurai.
Pramono pun menegaskan larangan bagi sopir truk kontainer untuk parkir di area badan jalan ketika mengantre masuk ke depo.
Di samping itu, Pemprov DKI memberikan kebijakan diskresi berupa penggratisan tarif masuk di Terminal Tanah Merdeka yang berlaku mulai 22 Juli sampai 5 Agustus 2026. Fasilitas terminal ini diklaim mampu memuat hingga 200 unit truk kontainer.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin memaparkan bahwa tingginya pasokan impor yang tidak sebanding dengan pergerakan ekspor memicu penumpukan peti kemas di pelabuhan maupun depo, yang berujung pada kemacetan panjang truk.
"Kami berharap kapasitas depo Pelindo dapat ditingkatkan dari 65% menjadi 75% hingga 80% agar tidak terjadi lagi penumpukan peti kemas di depo," katanya.
Dalam rangka meminimalkan sumbatan lalu lintas, para petugas di lapangan memblokade sejumlah titik putaran balik (U-turn) di wilayah Cakung, Babek, serta Jakarta Garden City (JGC).
Petugas juga langsung membelokkan truk menuju Terminal Tanah Merdeka apabila antrean ke arah depo peti kemas mulai mengular.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bidang Ekosistem Transportasi Laut Khoiri Soetomo berpendapat bahwa problematika ini membutuhkan jalan keluar yang lebih menyeluruh.
Ia melihat pemerintah mempunyai peluang besar untuk memaksimalkan fungsi Pelabuhan Patimban agar dapat memecah kepadatan beban yang dipikul Pelabuhan Tanjung Priok, sehingga penumpukan kontainer dapat diminimalisasi.
Khoiri menyebut Pelabuhan Patimban yang berlokasi di Subang, Jawa Barat, idealnya diposisikan sebagai penopang Tanjung Priok sebagai pelabuhan utama yang kondisinya kian padat.
Patimban diproyeksikan bisa mengambil porsi yang lebih signifikan, khususnya dalam melayani ekspor-impor kendaraan, logistik peti kemas, sekaligus memperkuat sektor industri di wilayah Jawa Barat.
"Dengan demikian, kemacetan di Priok dapat berkurang, biaya logistik menjadi lebih efisien, dan daya saing pelabuhan Indonesia di tingkat regional akan semakin meningkat," ujarnya.
Ia menggarisbawahi bahwa pemanfaatan Pelabuhan Patimban sebagai gerbang laut internasional wajib didukung oleh penguatan sistem logistik yang solid, mencakup pembangunan jalur tol, konektivitas kereta api barang, pengembangan kawasan industri, ketersediaan depo peti kemas, kemudahan kepabeanan, hingga kontinuitas layanan pelayaran terjadwal.
