JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Cucun Ahmad Syamsurijal, pada momen Hari Anak Nasional (HAN) 2026, menyatakan bahwa pemenuhan kesejahteraan anak ialah tanggung jawab kolektif semua elemen.
Lewat pernyataan tertulisnya di Jakarta, Jumat, Cucun menjelaskan terdapat beragam persoalan yang wajib diselesaikan melalui kerja kolaboratif, di antaranya fenomena tengkes (stunting), anak putus sekolah, aksi kekerasan serta perundungan, kemiskinan, hingga keterbatasan akses terhadap layanan mendasar.
“Menjadi tanggung jawab kami bersama untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Kebijakan pemerintah, pengawasan DPR, maupun kerja-kerja seluruh elemen bangsa harus bisa memastikan setiap tantangan bagi anak-anak dapat segera diselesaikan,” tuturnya.
Ia berpendapat bahwa arah kebijakan pembangunan di tingkat nasional wajib memberikan efek konkret bagi eksistensi keluarga serta anak yang berkedudukan sebagai unit sosial paling kecil dalam masyarakat.
Oleh sebab itu, Cucun mendesak jajaran pemerintah agar menempatkan kenaikan mutu hidup anak selaku indikator primer saat mengukur tingkat keberhasilan kebijakan kesejahteraan publik.
Ia pun menggarisbawahi krusialnya tiap kebijakan negara dalam memperlihatkan hasil yang konkret dan presisi terhadap proteksi sosial keluarga, peningkatan mutu nutrisi, keterjangkauan sekolah, fasilitas kesehatan, sekaligus penciptaan ruang yang aman serta kondusif bagi fase tumbuh kembang anak.
“Dan kami meyakini pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan selalu berupaya menghadirkan program-program yang mendukung perkembangan anak-anak,” ucapnya.
Dirinya turut memotivasi pemerintah untuk mengokohkan keterpaduan antara regulasi ekonomi, jaminan sosial, sektor pendidikan, kesehatan, serta pembenahan daerah agar segenap program penguatan kesejahteraan tidak terfragmentasi.
Langkah pengentasan kemiskinan, penataan kawasan hunian, penyediaan ruang hidup yang representatif, pemenuhan sistem layanan kesehatan yang prima, hingga keadilan akses pendidikan wajib dinilai sebagai satu kesatuan utuh demi mendongkrak kualitas hidup generasi penerus.
“Kami di DPR RI akan terus mengawal setiap program dan memastikan bahwa setiap alokasi anggaran serta kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup anak,” tuturnya.
Cucun memaparkan bahwa progres pembangunan kesejahteraan publik di Indonesia tercermin dari aspek perkembangan anak. Alasannya, tingkat kemakmuran rakyat tak semata-mata dipatok dari pertumbuhan ekonomi, melainkan dari level kualitas hidup anak-anak yang kian membaik.
Perayaan HAN 2026 sepatutnya dijadikan momentum untuk memosisikan kesejahteraan anak selaku barometer kemakmuran masyarakat. Sudut pandang yang menempatkan kesejahteraan publik bermula dari kesejahteraan anak sudah selayaknya dijadikan sebagai peta jalan (roadmap) pembangunan nasional.
“Ketika setiap anak tumbuh sehat dan mendapat gizi layak, belajar dengan baik, dan hidup dalam lingkungan aman serta jauh dari kekerasan dan perundungan, maka sesungguhnya negara sedang membangun fondasi kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Cucun.
