JAKARTA — Kontribusi Sumatra Selatan berupa minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang mencapai 6,58% dari total produksi nasional dinilai sebagai aset strategis daerah dalam menyukseskan kebijakan B50, yaitu program bahan bakar bauran 50% biodiesel kelapa sawit dan 50% solar.
Plt Kepala Dinas Perkebunan Sumatra Selatan, M. Ichwansyah menerangkan bahwa berbekal 109 pabrik kelapa sawit (PKS) berkemampuan olah 4.815 ton TBS per jam, Sumatra Selatan dapat memproduksi mendekati 3,39 juta ton CPO tiap tahunnya.
“Kondisi ini [produksi CPO] menjadi modal penting bagi Sumsel untuk mendukung implementasi kebijakan mandatori B50 yang mulai berlaku efektif 1 Juli 2026,” ujarnya, Rabu (22/7/2026).
Sebagai salah satu daerah penghasil kelapa sawit terbesar, wilayah ini menduduki posisi kelima di tingkat nasional. Dari area perkebunan sawit seluas 1.245.767 hektare, sekitar 77% atau 986.194 hektare di antaranya telah masuk dalam tahapan Tanaman Menghasilkan (TM).
Kendati demikian, kesiapan Sumatra Selatan dalam menyokong B50 masih terbentur beberapa hambatan. Salah satu problemnya yaitu efektivitas lahan sawit yang tergolong rendah.
Angka rata-rata produktivitas riil di Sumatra Selatan saat ini baru berkisar 15 ton TBS per hektare per tahun, masih jauh dari kapasitas potensialnya yang bisa menembus 25 ton TBS per hektare per tahun.
“Ini menunjukkan produktivitas aktual baru mencapai 60% dari potensi yang seharusnya bisa diraih,” tuturnya.
Jurang perbedaan angka tersebut disinyalir terjadi karena ragam variabel di area kebun, seperti penyaluran pupuk yang belum berpatokan pada anjuran resmi, tata cara pemetikan buah yang belum memenuhi parameter kematangan, serta minimnya pengaplikasian budi daya pertanian yang baik (good agricultural practices).
Di samping itu, lini perkebunan sawit di Sumatra Selatan pun masih dibayangi hambatan berupa pohon-pohon tua serta tanaman rusak yang belum diremajakan, fase belum menghasilkan, hingga tanaman berumur tua yang performa produksinya kian merosot.
"Ini menjadi tantangan utama yang perlu segera diatasi agar produktivitas kebun meningkat, pasokan bahan baku CPO terjamin dan Sumsel siap mendukung B50," jelasnya.
Sebagai langkah nyata dalam mendongkrak produktivitas, Sumatra Selatan menggalakkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Di sepanjang periode 2017–2025, realisasi program peremajaan ini telah menyentuh 75.016 hektare lewat penerbitan 208 rekomendasi teknis yang merangkul 30.882 pekebun.
M. Ichwansyah menyambung bahwa program PSR digulirkan kembali pada tahun 2026 dengan membidik lahan seluas 3.600 hektare yang tersebar pada delapan kabupaten pusat kelapa sawit.
“Tetapi itu masih relatif kecil dibandingkan luas tanaman tua dan rusak yang mencapai kisaran 24.014 hektare. Jadi percepatan PSR memang menjadi agenda strategis Sumsel untuk mendukung B50,” tutupnya.
