JAKARTA — Indonesia sejatinya telah melengkapi seluruh syarat dasar untuk menggenjot peralihan energi, mulai dari ketersediaan kekayaan alam hingga urgensi reduksi emisi yang kian mendesak. 

Kendati demikian, ketidakajekan regulasi serta belum matangnya ekosistem investasi masih menjadi sandungan utama dalam mewujudkan sistem kelistrikan yang lebih ramah lingkungan.

Menurut pengamat energi sekaligus Rektor Institut Teknologi PLN, Iwa Garniwa, migrasi menuju energi bersih tidak boleh sekadar berfokus pada pergantian perangkat teknologi, melainkan wajib menyentuh perombakan pola pikir dalam merancang kebijakan serta program pembangunan.

Ia memandang Indonesia mempunyai modal masif untuk menggolongkan transisi energi. Sebagai negara kepulauan yang rawan terdampak perubahan iklim, Indonesia berkepentingan langsung dalam mempercepat penurunan emisi sekaligus memegang posisi tawar kuat di tingkat global. 

Terlebih, bumi Nusantara dianugerahi kelimpahan sumber daya energi fosil maupun nonfosil. Karena itu, ia menilai problem utama transisi energi nasional terletak pada aspek kualitas tata kelola.

"Persoalannya bukan semata kami tidak memiliki sumber daya. Masalahnya adalah bagaimana kami berani mengambil keputusan, bagaimana kami konsisten pada kebijakan, pembiayaan, dan kualitas sumber daya manusia," katanya dalam acara peluncuran buku "Bumi yang Terjaga: Transisi Energi untuk Indonesia yang Berkelanjutan" di Jakarta pada Rabu (22/7/2026).

Ia turut mengingatkan agar agenda pembersihan sektor energi ini tidak melulu terpaku pada target lingkungan semata. Apabila aspek keadilan sosial diabaikan, percepatan target hijau ini justru berisiko memicu ketimpangan baru. 

Salah satu contohnya adalah potensi lenyapnya lapangan kerja pada sektor penambangan dan pembangkitan batu bara akibat masifnya adopsi energi terbarukan.

"Kami tidak bisa merayakan energi bersih sambil membiarkan pekerja tambang dan batu bara kehilangan masa depan. Transisi harus adil, inklusif, transparan, dan manusiawi," ujarnya.

Merujuk pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) periode 2025-2034, target ekspansi pembangkit listrik dipatok mencapai 69,6 gigawatt (GW). Secara rinci, mayoritas atau sebesar 76% dari total kapasitas baru tersebut bersumber dari energi baru dan terbarukan (EBT). 

Komposisi EBT ini mencakup 42,6 GW (61%) dan fasilitas penyimpanan (storage) sebesar 10,3 GW (15%). Adapun sisa 16 GW lainnya tetap disuplai dari pembangkit fosil, yakni gas sebesar 10,3 GW dan batu bara sebesar 6,3 GW.

Target penambahan daya 69,5 GW dalam RUPTL 2025-2034 tersebut bakal dieksekusi dalam dua tahapan per lima tahun. Tahap pertama akan membangun kapasitas sebesar 27,9 GW, sementara sisa 41,6 GW berikutnya bakal diselesaikan pada tahap kedua.

Aspek Keekonomian dan Insentif

Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI), Eka Satria, menggarisbawahi bahwa kesuksesan agenda ini bertumpu pada kemampuan regulator dalam melahirkan kepastian hukum serta insentif yang mampu membuat proyek hijau bernilai ekonomis. 

Arah pergerakan pemerintah sendiri dinilai sudah klop dengan RUPTL 2025-2034 yang menempatkan EBT sebagai porsi paling dominan ke depan. Target masif tersebut secara otomatis membuka peluang lebar bagi pihak swasta lantaran anggaran negara tidak akan sanggup menanggungnya sendirian.

Estimasi kebutuhan modal untuk sektor energi hingga satu dekade ke depan menyentuh angka minimal Rp2.500 triliun, di mana sekitar Rp1.500 triliun di antaranya ditargetkan datang dari investasi swasta. 

Mengingat besarnya dana yang diperlukan, kelayakan bisnis proyek hijau menjadi variabel yang amat krusial. Investor baru akan menanamkan modal jika proyek menawarkan keuntungan rasional dan kepastian hukum yang kokoh.

Di waktu yang sama, Indonesia dituntut menjaga stabilitas harga energi agar tetap terjangkau oleh publik. Hingga kini, kas negara masih menggelontorkan subsidi bernilai besar demi menjaga daya beli masyarakat lewat komoditas LPG, BBM, hingga tarif listrik.

"Tidak mungkin ada investasi kalau bisnisnya tidak menguntungkan. Bagaimana cara membuat bisnis menguntungkan? Tentunya harus ada insentif dan kebijakan yang membuat sektor tersebut berkembang," katanya.

Pemerintah disarankan menyeimbangkan tiga pilar utama, yaitu harga yang terjangkau (affordable), keberlanjutan lingkungan (sustainable), dan jaminan pasokan (available). Ketiganya harus berjalan selaras agar tidak mengguncang stabilitas ekonomi nasional maupun pasokan setrum.

Menurutnya, kendala fundamental saat ini adalah sebagian besar instrumen subsidi energi masih mengalir ke sektor fosil. Fenomena ini wajar mengingat infrastruktur energi Indonesia selama puluhan tahun memang ditopang oleh batu bara, minyak, dan gas. 

Dampaknya, proteksi berupa subsidi, formulasi harga khusus, hingga regulasi pasar masih lebih memihak fosil ketimbang EBT.

Oleh sebab itu, perumusan instrumen insentif yang lebih progresif mutlak diperlukan guna memacu EBT. Stimulus tersebut bisa berupa subsidi langsung, tarif khusus, kemudahan fiskal, atau kebijakan harga yang atraktif bagi pemodal. 

Sejumlah negara tetangga di Asia Tenggara telah membuktikan keberhasilan akselerasi EBT berkat skema feed-in tariff, yakni kepastian harga jual listrik yang menggaransi tingkat pengembalian modal pengembang. 

Formulasi sejenis dinilai bisa diadopsi di Indonesia untuk sektor panas bumi, surya, hingga ekosistem industri baterai. 

Langkah pengenaan pajak karbon seperti di Singapura juga dinilai efektif mendorong operasional rendah emisi sekaligus menstimulasi pelaku usaha yang adaptif terhadap teknologi hijau.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Indonesia, Rinaldy Dalimi, menambahkan bahwa pergeseran dari fosil menuju EBT adalah kepastian yang tidak bisa ditolak. Target dekarbonisasi global hanya bisa dicapai bila pemakaian energi fosil dipangkas secara bertahap dan digantikan oleh sumber hijau. 

Maka, pemerintah wajib mengawal agar proses ini berjalan terstruktur dan meminimalkan risiko baru pada ketahanan energi nasional. 

Peta jalan (roadmap) yang presisi mengenai postur energi masa depan Indonesia menjadi krusial agar tidak salah arah dalam penentuan investasi, adopsi teknologi, dan pembangunan infrastruktur jangka panjang.

"Indonesia sudah menyatakan bahwa net-zero emission akan dicapai pada 2060. Jadi pemerintah juga harus menetapkan target dan bisa menetapkan bagaimana kondisi energi pada 2050 dan setelahnya," katanya.

Siasat dan Kesiapan PLN

Dari korporasi pelaksana, VP Executive Direksi selaku Direktur Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero), Heri Sutikno, menegaskan bahwa transisi energi dijalankan secara berangsur dengan menjaga harmoni antara ketahanan daya, keterjangkauan tarif, serta kelestarian alam.

"Transisi energi akan dilakukan bertahap, terukur, dan memastikan kepastian investasi. Kami harus memastikan kepada investor bahwa investasinya masih akan berlanjut," ujarnya.

Ia memaparkan tantangan terbesar dalam skenario ini adalah mempertahankan keandalan jaringan transmisi saat pasokan EBT yang berkarakter intermiten terus masuk. Guna mengantisipasinya, PLN menerapkan manuver operasi yang lebih luwes pada PLTU batu bara. 

Melalui formula flexible coal operation, PLN memangkas batas beban minimum PLTU agar memberikan ruang penyerapan yang lebih longgar bagi setrum hijau. 

Selain itu, PLN memperkuat teknologi pembangkit dengan kemampuan ramping rate tinggi agar mampu menaikkan atau menurunkan daya secara cepat demi merespons fluktuasi pasokan EBT.

PLN pun giat membangun infrastruktur pendukung agar pasokan listrik ramah lingkungan tersebut dapat diserap optimal oleh pasar. 

Caranya adalah dengan merangsang pertumbuhan beban dari sektor-sektor industri baru berskala raksasa, seperti integrasi pusat data (data center) sebagai pelanggan baru PLN. 

Peningkatan permintaan listrik ini diproyeksikan mampu mencegah risiko kelebihan pasokan (oversupply) yang berpotensi membebani keuangan dan sistem kelistrikan.

Ke depan, pembenahan regulasi serta penyesuaian model bisnis ketenagalistrikan harus terus diharmonisasikan agar selaras dengan kebutuhan operasional yang makin fleksibel. 

Evaluasi kebijakan berkala sangat mendasar agar transisi energi berjalan efektif tanpa mengorbankan ketahanan energi nasional maupun daya saing sektor industri.

"Harapannya, sistem tenaga listrik kami dengan adanya transisi energi tetap mempertimbangkan energy security, affordability, dan juga sustainability," ujarnya.