JAKARTA – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq mengingatkan ribuan sekolah yang menerima Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) 2026 di wilayah Jawa Barat agar tidak memandang kucuran dana tersebut sebagai bonus maupun hadiah belanja bebas.
Wamendikdasmen Fajar menyatakan bahwa Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 mengamanatkan adanya reformasi dalam pengelolaan anggaran pendidikan nasional yang bernilai Rp59,2 triliun, di mana setiap rupiahnya harus disalurkan dengan basis data Rapor Pendidikan serta akar masalah sekolah, bukan sekadar untuk menyelesaikan laporan administratif.
"BOSP Kinerja bukan bonus atau hadiah bebas. Jangan mulai dari daftar belanja, tetapi dari data dan akar masalah yang ada di sekolah. Ukurannya bukan hanya dana terserap dan laporan selesai, melainkan apakah pembelajaran membaik, guru berkembang, dan hasilnya dirasakan murid," kata Wamendikdasmen Fajar dalam keterangan di Bandung, Kamis (23/7/2026).
Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Wamendikdasmen Fajar ketika membuka pelatihan Fasilitator Daerah di BBPMP Jawa Barat, Padalarang, pada Rabu (22/7).
Dalam kesempatan itu, dia memaparkan bahwa di Jabar, skema BOSP Kinerja Terbaik disalurkan kepada 3.436 satuan pendidikan pada 27 kabupaten/kota, yang di dalamnya mencakup 1.426 sekolah swasta.
Upaya penguatan BOSP ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto guna merevitalisasi ruang belajar sekaligus mendistribusikan Papan Interaktif Digital (PID).
Wamen Fajar pun menyoroti betapa pentingnya keakuratan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Ia memberikan peringatan bahwa manipulasi data bisa berakibat pada salah sasarannya alokasi anggaran negara, sehingga pengawasan yang ketat dari Komite Sekolah beserta masyarakat sangat diperlukan.
Demi menjawab tantangan terkait keterbatasan kapasitas tata kelola keuangan kepala sekolah seperti yang ditemukan dalam Risalah Kebijakan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP), sebanyak 80 calon fasilitator daerah (fasda) di Jawa Barat diterjunkan untuk mengawal sekolah pada 208 gugus belajar.
Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jabar Komalasari, menyebutkan bahwa bimbingan teknis telah disiapkan guna mencetak fasda yang terampil dalam mengawal pemanfaatan BOSP Kinerja secara maksimal di lapangan.
"Dengan adanya arahan Pak Wamendikdasmen Fajar, harapan kami bimbingan teknis melahirkan fasda terbaik dan satuan pendidikan dapat memperkuat pemanfaatan BOSP Kinerja agar benar-benar mendukung peningkatan mutu satuan pendidikan di Jawa Barat," tutur Komalasari.
Wamen Fajar turut meminta kepada para fasda untuk bekerja sebagai mitra yang memecahkan masalah agar integrasi teknologi digital serta kucuran dana kinerja ini betul-betul mendongkrak skor literasi sekaligus numerasi siswa secara signifikan.
"Fasda adalah komunikator kebaikan, sekaligus pengorkestra perubahan. Dampingi kepala sekolah, libatkan komite dan masyarakat, serta pastikan setiap sekolah memiliki target yang jelas. Saya ingin Jawa Barat menjadi provinsi istimewa karena mutu pendidikannya," kata Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq.
