JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memproyeksikan penyerapan anggaran dapat menyentuh angka 97,48% hingga 31 Desember 2026.
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, memaparkan bahwa dana Kementerian PKP tahun 2026 dialokasikan untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, hingga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
"Sesuai janji kami setiap bulan Kementerian PKP akan menyampaikan realisasi, baik APBN dan Program Perumahan dari Kementerian PKP," ujar Didyk dikutip dari laman resmi Kementerian PKP, Sabtu (4/7/2026).
Didyk menguraikan bahwa pagu anggaran Kementerian PKP Tahun Anggaran 2026 melonjak dari Rp10,31 triliun menjadi Rp12,53 triliun setelah dilakukan penajaman belanja. Peningkatan anggaran ini dibarengi dengan penambahan target fisik pembangunan sebesar 7.952 unit rumah, sehingga total target keseluruhan menjadi 414.212 unit.
Porsi terbesar dari dana tersebut diarahkan untuk Program BSPS sebagai salah satu program prioritas nasional, dengan nilai anggaran menyentuh Rp8,57 triliun atau setara 68,40% dari total pagu untuk menyasar 400.000 unit rumah. Di sisi lain, Program Dukungan Manajemen mendapatkan porsi sebesar Rp918,13 miIiar atau 7,33% dari total pagu anggaran.
Struktur anggaran Kementerian PKP juga memperlihatkan bahwa 92,67% dana dialokasikan bagi program-program fisik. Program tersebut mencakup BSPS, penataan kawasan kumuh serta sanitasi, bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), serta pembangunan Rumah Khusus maupun Rumah Susun.
Sampai dengan 1 Juli 2026, realisasi belanja Kementerian PKP sudah menyentuh Rp2,604 triliun atau 25,27% dari pagu awal yang sebesar Rp10,31 triliun. Secara rinci, Program Dukungan Manajemen terealisasi Rp497,94 miliar atau 54,23%, Program BSPS sebesar Rp1,906 triliun atau 22,25%, sedangkan program non-BSPS mencatatkan realisasi Rp200,57 miliar atau 24,41%.
Merujuk pada data dari tiap-tiap unit organisasi, target penyerapan anggaran Kementerian PKP hingga 31 Desember 2026 diperkirakan mampu meraih 97,48%.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, mengutarakan bahwa realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan sampai 30 Juni 2026 telah menembus Rp20,3 triliun. Keberhasilan capaian ini menjadi landasan untuk menambah plafon KUR Perumahan hingga menjadi Rp50 triliun.
Secara geografis, Provinsi Jawa Tengah menempati posisi teratas sebagai penyerap KUR Perumahan terbesar dengan nilai Rp4,6 triliun. Selanjutnya, jika dilihat dari lembaga penyalur, Bank Rakyat Indonesia (BRI) membukukan realisasi paling tinggi dengan angka Rp10,55 triliun.
Terkait Program FLPP, realisasi penyaluran subsidi perumahan telah menyentuh 93.339 unit rumah. Berdasarkan bank penyalur, Bank Tabungan Negara (BTN) tetap memimpin dengan realisasi mencapai 45.726 unit.
Dari sektor asosiasi pengembang, Realestat Indonesia (REI) mencatatkan angka penyaluran tertinggi yakni 38.855 unit, sedangkan Provinsi Jawa Barat menjadi daerah dengan realisasi FLPP paling besar yang mencapai 23.021 unit.
Di sisi lain, Sesditjen Kawasan Permukiman, Musrifah, menguraikan bahwa Program BSPS tahun 2026 memperoleh kuota sebanyak 400.000 unit. Program ini digulirkan oleh tiga Direktorat Jenderal, yakni Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.
Hingga 1 Juli 2026, realisasi Program BSPS sudah mencapai 22,25% atau setara dengan 88.635 penerima manfaat yang telah sah ditetapkan serta menerima pencairan dana bantuan. Ditampilkan juga seluruh tahapan pengerjaan Program BSPS, mulai dari fase penentuan calon penerima hingga proses mendirikan bangunan rumah.
