JAKARTA — Pemerintah Indonesia mencanangkan target untuk menyudahi kebijakan impor garam pada penghujung tahun 2027. Langkah ini diambil sebagai strategi besar dalam merealisasikan ketahanan pangan nasional, sekaligus menyudahi ketergantungan terhadap pasokan luar negeri yang telah berjalan selama kurang lebih delapan dekade.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan garam secara mandiri kini menjadi fokus utama pemerintah.
"Keperluan lain seperti garam, kami ingin targetnya swasembada garam akhir 2027. Kita masih impor agak besar," ujarnya usai Rakornas Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Sebagai upaya menyukseskan target tersebut, pemerintah memperketat manajemen komoditas garam lewat regulasi presiden yang mengalihkan fungsi kontrol langsung di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Melalui skema terpadu ini, seluruh kebijakan sektor pergaraman diharapkan dapat berjalan secara lebih sinkron dan terarah.
Zulkifli meyakini regulasi baru ini tidak sekadar memenuhi konsumsi dalam negeri, namun turut membuka jalan bagi Indonesia untuk merambah pasar internasional.
"Dengan dukungan semua pihak, program kebijakan Presiden untuk swasembada, insyaallah tidak hanya swasembada, bahkan kami akan menjadi eksportir terbesar di dunia," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan bahwa jajarannya sedang menggenjot sejumlah program taktis guna memotong rantai ketergantungan impor garam yang telah berlangsung sekira 80 tahun.
Strategi utama yang diusung meliputi pembenahan tambak milik petambak lokal, pendirian area percontohan produksi di wilayah Indonesia Timur, serta membuka ruang bagi investasi swasta demi mendongkrak kuantitas dan mutu garam domestik.
Pemerintah juga fokus memacu produktivitas garam berspesifikasi khusus yang dibutuhkan oleh industri makanan, sektor chlor alkali plant (CAP), hingga industri medis, yang selama ini masih mengandalkan komoditas impor.
Pihak KKP mengkalkulasi bahwa produksi garam lokal mampu menyentuh angka 2,5 juta ton. Untuk menutupi sisa kebutuhan yang ada, pemerintah akan mengoptimalkan sentra-sentra produksi anyar, salah satunya di kawasan Rote yang digadang-gadang dapat memasok sekitar 550.000 ton garam standar medis.
Selain itu, kolaborasi bersama PT Garam juga dijalin untuk mengolah limbah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) menjadi garam industri berkualitas tinggi.
"Kami sudah hitung semua. Yang farmasi kami siapkan di Rote, itu akan menghasilkan 550.000 ton. Dengan demikian tentunya untuk kepentingan farmasi sudah bisa," ujar Menteri KKP.
Melalui integrasi program antara revitalisasi lahan rakyat, perluasan kawasan produksi baru, serta sokongan investasi industri, pemerintah optimistis kebutuhan garam dalam negeri akan tercukupi secara mandiri sehingga keran impor bisa ditutup total pada akhir tahun 2027.
