JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Solok dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sepakat untuk memperkuat sinergi demi menjaga kondusivitas wilayah perbatasan. 

Langkah ini diambil guna mendukung keamanan, ketertiban masyarakat, serta kelancaran pembangunan di kedua daerah.

"Pemerintah daerah hadir untuk mencari solusi terbaik agar tidak terjadi gesekan di masyarakat serta menjaga hubungan kekeluargaan yang telah terjalin," kata Bupati Solok, Jon Firman Pandu, dalam pertemuan dengan Bupati Tanah Datar, Eka Putra, di Guest House Rumah Dinas Bupati Solok, Sabtu.

Jon Firman menegaskan bahwa Kabupaten Solok dan Tanah Datar memiliki ikatan historis, sosial, dan budaya yang kuat, sehingga mereka memikul tanggung jawab bersama dalam menjaga persatuan dan kesejahteraan masyarakat. 

Ia menekankan bahwa permasalahan batas wilayah harus diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah dengan mengedepankan kepentingan warga serta menghormati proses yang sedang berjalan di pemerintah pusat.

Selain membahas masalah batas wilayah, Jon menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan batalion TNI oleh Kodam I/Bukit Barisan, yang diyakini akan berdampak positif bagi keamanan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Senada dengan hal tersebut, Bupati Tanah Datar, Eka Putra, mengapresiasi koordinasi antardaerah ini. Ia mengajak semua pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif dan menyerahkan penyelesaian batas wilayah kepada Kementerian Dalam Negeri.

“Kami berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan menyerahkan proses penyelesaiannya kepada pemerintah pusat. Yang paling penting adalah menjaga persatuan dan ketenangan masyarakat di kedua wilayah,” ujarnya.

Terkait rencana pembangunan batalion TNI, Eka menyatakan dukungan pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat melalui komunikasi intensif guna menghindari kesalahpahaman.

Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala daerah juga menjajaki peluang kerja sama di berbagai sektor, khususnya pertanian, yang dianggap potensial untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

Kedua pihak berkomitmen untuk terus meningkatkan komunikasi dalam menyelesaikan berbagai isu daerah serta mendorong kolaborasi pembangunan yang saling menguntungkan.