JAKARTA — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memaparkan latar belakang penyesuaian harga BBM non-subsidi Pertamax yang dilakukan PT Pertamina (Persero). 

Ia menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak berkaitan dengan BBM bersubsidi yang sampai saat ini masih dijaga oleh pemerintah.

Melalui keterangan resmi di akun Instagram Sekretariat Kabinet pada Sabtu (13/6/2026), Teddy menegaskan bahwa Pertamax dikategorikan sebagai BBM non-subsidi, sehingga mekanisme harganya disesuaikan dengan fluktuasi harga minyak global.

"Pertamax adalah BBM Non-Subsidi, artinya harga Pertamax harus mengikuti harga minyak dunia," tulis Teddy.

Ia memaparkan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga harga BBM bersubsidi guna melindungi daya beli publik. Dua jenis BBM yang dipastikan tetap mendapatkan subsidi adalah Pertalite dan Solar. 

Dalam penjelasannya, Teddy menyebut harga Pertalite tetap di angka Rp10.000 per liter, sementara Solar subsidi tetap berada di level Rp6.800 per liter.

"Harga BBM Subsidi tidak naik," ujarnya.

Menurut Teddy, lonjakan harga minyak dunia sebenarnya sudah terasa sejak Maret 2026. Meski begitu, pemerintah sempat menunda penyesuaian harga BBM non-subsidi selama beberapa bulan demi menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

"Harga minyak dunia naik drastis sejak Maret, tetapi Pemerintah sudah menahan kenaikan selama berbulan-bulan," katanya.

Di samping itu, Teddy menilai harga Pertamax di Indonesia masih cukup kompetitif jika dibandingkan dengan bahan bakar serupa (RON 92 hingga RON 95) di negara-negara Asia Tenggara. 

Berdasarkan data per 11 Juni 2026, harga Pertamax di Indonesia berada di angka Rp16.260 per liter. Angka tersebut jauh lebih terjangkau dibandingkan harga di sejumlah negara tetangga. 

Sebagai perbandingan, harga BBM RON 92/95 di Filipina mencapai Rp22.158 per liter, Thailand Rp28.910 per liter, Laos Rp31.945 per liter, Myanmar Rp25.085 per liter, dan Singapura menyentuh Rp42.971 per liter.