JAKARTA – Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan komitmen perusahaan untuk menjalankan mandat tambahan program bantuan pangan selama tiga bulan ke depan, yang dijadwalkan mulai Juli 2026 demi memperkuat ketahanan pangan nasional.
"Bulog siap untuk melaksanakan penugasan tambahan pemerintah dalam program bantuan pangan selama tiga bulan yang akan dimulai pada Juli 2026," kata Rizal saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Rizal memastikan kesiapan operasional tersebut didukung oleh stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang saat ini mencapai 5,3 juta ton per awal Juni 2026. Selain itu, ketersediaan infrastruktur gudang di berbagai wilayah Indonesia serta sistem distribusi yang berpengalaman menjadi modal utama dalam menyukseskan program ini.
"Kami optimistis program ini dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rizal.
Ia menjelaskan bahwa penyaluran bantuan pangan menjadi instrumen pemerintah yang strategis untuk menjaga ketahanan pangan, meningkatkan daya beli masyarakat, dan menstabilkan harga beras di pasar.
Rencana penambahan bantuan beras ini telah diputuskan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Selasa (9/6/2026).
Selain bantuan beras, Rakortas juga mengagendakan pemberian subsidi kedelai senilai Rp2.000 per kilogram dengan kuota awal 250.000 ton yang turut ditugaskan kepada Perum Bulog untuk menjaga keterjangkauan harga bagi warga maupun pelaku usaha.
Rizal menambahkan bahwa pihaknya akan mempererat koordinasi dengan berbagai instansi terkait, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan efektivitas penugasan pemerintah.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, telah memaparkan langkah strategis guna mengawal stabilitas harga serta ketersediaan stok pangan.
"Pemerintah menugaskan Bulog untuk melanjutkan program bantuan pangan selama tiga bulan kepada 33,2 juta keluarga yang akan dimulai pada bulan Juli 2026," kata Zulhas di Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Program tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat dan menstabilkan harga pangan, terutama di tengah periode masa tanam dan musim paceklik yang memengaruhi pasokan.
