JAKARTA - Langkah strategis dalam transformasi pengelolaan limbah menuju kemandirian energi kini tengah menjadi fokus utama di Kalimantan Timur.
Melalui sinergi lintas otoritas, Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq bersama Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud memastikan percepatan pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di dua wilayah aglomerasi Balikpapan dan Samarinda. Proyek ambisius ini tidak hanya sekadar mengolah limbah domestik, tetapi juga memproyeksikan Kalimantan Timur sebagai pionir dalam pemanfaatan teknologi ramah lingkungan di Indonesia Tengah.
Upaya serius ini ditandai dengan momentum formal yang berlangsung di ibu kota. Ditemui setelah penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemprov Kaltim bersama bupati/wali kota di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Jakarta, Jumat, Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif mengatakan bahwa pembangunan PSEL dikejar seperti yang dimandatkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan isu sampah.
Mandat tersebut menegaskan bahwa krisis sampah harus ditangani dengan teknologi modern yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat, salah satunya dalam bentuk pasokan listrik.
Target Operasional dan Kewajiban Pemerintah Daerah
Meskipun proses pembangunan telah dimulai, tantangan teknis dan durasi konstruksi menjadi perhatian yang realistis bagi pemerintah. Infrastruktur canggih seperti PSEL memerlukan ketelitian tinggi mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi di lapangan agar hasilnya optimal dan berkelanjutan.
"Namun demikian, selama prosesi mulai dari proses pengadaan barang dan jasa sampai operasionalnya, instalasi tersebut minimal diperlukan waktu tiga tahunan. Dalam waktu tiga tahun inilah para bupati/wali kota di bawah pengawasan dan pembinaan Bapak Gubernur wajib hukumnya berdasarkan Undang-Undang 18 2008, untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah dengan sebaik-baiknya," kata Hanif.
Hal ini menunjukkan bahwa selagi menunggu fisik bangunan rampung, para kepala daerah tetap memiliki tanggung jawab penuh untuk mengoptimalkan manajemen sampah konvensional. Dia menyebut pembangunan PSEL merupakan salah satu upaya yang terus dikejar untuk menyelesaikan isu sampah dan mencapai tingkat penanganan sampah nasional pada 2026 sebesar 63,41 persen. Pencapaian target ini sangat bergantung pada kecepatan eksekusi proyek di daerah aglomerasi besar seperti yang ada di Kalimantan Timur.
Integrasi Wilayah Aglomerasi dan Dukungan Terhadap IKN
Keunggulan dari proyek ini terletak pada sistem aglomerasi yang menyatukan beberapa daerah penyangga agar pengelolaan limbah menjadi lebih efektif dan efisien secara skala ekonomi. Kalimantan Timur, dengan pertumbuhan populasi yang pesat, membutuhkan sistem terpadu yang mampu menampung beban sampah lintas batas administratif.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud mengatakan bahwa pembangunan PSEL akan dilakukan di wilayah Balikpapan dan Samarinda. Cakupan wilayah pengelolaan, termasuk juga sampah yang berasal Ibu Kota Nusantara (IKN). Mengingat posisi strategis Kaltim sebagai tuan rumah ibu kota baru, beban limbah diperkirakan akan meningkat secara signifikan, sehingga keberadaan PSEL menjadi sangat krusial.
Gubernur kemudian merinci pembagian wilayah yang masuk dalam skema besar pengelolaan sampah berbasis energi ini menjadi dua titik utama:
Di pesisir Balikpapan, mencakup wilayah Muara Jawa, Samboja Barat, dan Samboja yang akan bersinergi bersama dengan OIKN (Otoritas Ibu Kota Nusantara) karena berbatasan langsung dengan Kutai Kartanegara.
Di Samarinda Raya, mencakup kerja sama dengan wilayah Kutai Kartanegara, Marangkayu, Muara Badak, dan Anggana untuk memperkuat aglomerasi di wilayah utara.
Pola kerja sama lintas daerah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pengolahan sampah yang mandiri. Dengan pembagian beban kerja yang jelas, setiap daerah penyangga tidak lagi membuang sampah ke tempat pembuangan akhir secara terbuka, melainkan menyalurkannya ke sentral pengolahan untuk diubah menjadi sumber daya yang berguna.
Dia mengatakan dengan pembangunan PSEL itu diharapkan dapat mendukung penyelesaian persoalan sampah di wilayah Kaltim secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah pusat melalui Kementerian LH dan pemerintah daerah Kalimantan Timur ini menjadi potret nyata bagaimana isu lingkungan kini ditempatkan sebagai prioritas pembangunan nasional yang selaras dengan cita-cita energi terbarukan. Dengan target penanganan yang jelas, Kalimantan Timur siap menuju masa depan yang lebih bersih dan bercahaya.
