JAKARTA - Stabilitas ekonomi daerah kembali menjadi sorotan pemerintah pusat dalam upaya menjaga laju pertumbuhan nasional.
Di tengah dinamika ekonomi global, sejumlah daerah dinilai mampu menunjukkan kinerja yang solid dan berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu wilayah yang mendapat perhatian adalah Provinsi Kepulauan Riau yang dinilai memiliki capaian ekonomi yang cukup menggembirakan.
Pemerintah pusat menilai keberhasilan ini tidak hanya penting bagi daerah itu sendiri, tetapi juga berperan strategis dalam menopang target pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, konsistensi dan sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci agar capaian tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan ke depan.
Wamendagri Apresiasi Kinerja Ekonomi Kepulauan Riau Tetap Stabil Dan Positif
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengapresiasi stabilitas pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan mendorong agar capaian tersebut dijaga secara konsisten sehingga berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional.
"Nah, sekali lagi kami apresiasi tadi Kepulauan Riau pertumbuhan ekonomi baik, angka-angka ekonominya baik dan harus terus bertahan untuk bisa menyumbang dari pertumbuhan ekonomi nasional," kata Bima dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepri Tahun 2027 secara daring dari Jakarta, Senin.
Selain itu, kata dia, prestasi tersebut juga menjadi salah satu kunci bagi Indonesia agar terhindar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap).
Bima menjelaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengklasifikasikan kapasitas fiskal daerah menjadi tiga kategori, yakni kuat, sedang, dan lemah.
Kapasitas Fiskal Kuat, PAD Kepulauan Riau Lampaui Transfer Pusat Nasional
Dalam konteks tersebut, dia merinci Provinsi Kepri masuk dalam kategori daerah dengan kapasitas fiskal kuat melalui kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 54,52 persen.
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan dana transfer pusat ke daerah yang berada pada angka 45,44 persen.
Selain itu, sejumlah indikator makro juga menunjukkan kinerja yang baik, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 80,53.
Capaian tersebut menjadikan Kepri sebagai salah satu daerah dengan IPM tertinggi secara nasional setelah DKI Jakarta dan Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta.
Kondisi ini menunjukkan bahwa Kepri tidak hanya unggul dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kualitas pembangunan manusianya. Hal ini menjadi modal penting dalam menjaga daya saing daerah di tingkat nasional maupun global.
Belanja Daerah Jadi PR, Wamendagri Soroti Dominasi Anggaran Operasional
Meski demikian, Bima menilai optimalisasi belanja daerah masih perlu ditingkatkan. Ia mengungkapkan struktur anggaran dalam RKPD masih didominasi oleh belanja penunjang, di antaranya gaji pegawai dan operasional, yang mencapai 40,20 persen di tingkat provinsi dan 49,50 persen di tingkat kabupaten/kota.
Oleh karena itu, menurut dia, alokasi anggaran untuk program yang berdampak langsung terhadap masyarakat perlu diperbesar.
"Namun, memang PR-nya adalah realisasi untuk belanjanya. Belanjanya ini masih cukup rendah, Pak Gubernur, ya. PR-nya adalah bagaimana alokasi pendapatan juga diimbangi oleh belanjanya yang maksimal," ujar Bima.
Optimalisasi belanja menjadi penting agar pertumbuhan ekonomi yang sudah baik dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, terutama melalui program-program pembangunan yang bersifat produktif.
Sinergi Program Nasional Diperkuat, Dukungan Untuk Makan Bergizi Gratis Didorong
Lebih lanjut, dia juga mendorong pemerintah daerah agar bersinergi dalam mendukung program prioritas nasional, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bima meminta agar kepala daerah terlibat aktif dalam memastikan kelancaran ekosistem dan rantai pasok program tersebut dari hulu hingga ke hilir, sehingga pelaksanaannya berjalan optimal.
Selain itu, dia menekankan agar pelaksanaan Musrenbang tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi wadah kolaboratif dengan pendekatan pentaheliks.
Pendekatan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain komunitas, akademisi, dan pelaku usaha.
Kolaborasi Jadi Kunci, Kekompakan Daerah Dorong Pencapaian Target Nasional
"Saya titip saja ini, Pak Gubernur, agar Kepri bisa mempertahankan solid dan kekompakannya, karena angka-angkanya sudah bagus tadi. Jadi, kebersamaan antara unsur pemerintah daerah, Forkopimda (forum komunikasi pimpinan daerah), legislatif, eksekutif, provinsi, kota, kabupaten, ini adalah kunci tadi untuk bisa melanjutkan target-target nasional kita," ungkap Bima.
Kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan berbagai pihak, Kepri diharapkan mampu mempertahankan performa ekonominya sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.
Ke depan, tantangan yang dihadapi tidak hanya terkait menjaga pertumbuhan, tetapi juga memastikan pemerataan manfaat pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan yang tepat, pengelolaan anggaran yang efektif, serta kerja sama yang solid akan menjadi penentu keberhasilan Kepri dalam mempertahankan posisinya sebagai salah satu daerah dengan kinerja ekonomi terbaik di Indonesia.
