JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) bersama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Kementerian P2MI) secara resmi menyediakan kuota sebanyak 3.000 unit rumah subsidi khusus bagi pekerja migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Jember. Langkah strategis ini merupakan bagian dari program nasional 3 Juta Rumah yang menjadi arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, termasuk para pahlawan devisa yang bekerja di luar negeri.
Secara keseluruhan, Kementerian PKP dan Kementerian P2MI menyiapkan total 20.000 unit rumah subsidi bagi para PMI di berbagai daerah di Indonesia. Jember menjadi salah satu daerah prioritas dengan alokasi 3.000 unit rumah yang akan diberikan melalui skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).
Penyediaan Rumah Subsidi, Upaya Negara Penuhi Kebutuhan Dasar Warga
Prof. Moh Chotib, Staf Ahli Kementerian P2MI, menegaskan bahwa penyediaan rumah subsidi untuk pekerja migran adalah bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin kebutuhan dasar warga negaranya. “Sandang, pangan, dan papan adalah kebutuhan pokok yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Kami ingin memastikan para pekerja migran juga mendapatkan fasilitas papan yang layak,” ujarnya saat memberikan sosialisasi tentang program perumahan subsidi bagi PMI di Gedung Kuliah Terbuka (GKT) Universitas Islam Negeri KH Ahmad Shobiri .
Menurut Prof. Chotib, selama ini banyak pekerja migran yang berkontribusi besar bagi perekonomian daerah dan negara, namun belum memiliki hunian yang layak di kampung halaman. Dengan adanya program ini, diharapkan kebutuhan dasar para PMI, terutama masalah tempat tinggal, dapat terpenuhi sehingga kualitas hidup mereka meningkat.
“Realisasi pembangunan rumah subsidi ini ditargetkan selesai pada tahun ini, dengan catatan proses pengajuan dan administrasi dapat segera dilakukan oleh para calon penerima,” tambahnya.
Dinas Ketenagakerjaan Jember Siap Kawal Penyaluran Rumah Subsidi
Sambutan positif datang dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Jember, Suprihandoko. Ia menyatakan kesiapan dan komitmen Disnaker Jember untuk mengawal dan memfasilitasi seluruh proses penyaluran rumah subsidi bagi PMI agar berjalan lancar dan tepat sasaran.
“Tentu ini akan segera kami tindak lanjuti dengan melakukan koordinasi intensif dengan pihak terkait. Kami berharap seluruh kuota 3.000 rumah subsidi ini dapat terserap secara maksimal dan tepat guna oleh pekerja migran Jember,” kata Suprihandoko.
Menurut Suprihandoko, program ini tidak hanya soal pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, melainkan juga sebagai dorongan motivasi dan penghargaan atas kerja keras para pekerja migran yang berjasa dalam meningkatkan devisa daerah. “Kepemilikan rumah ini tidak hanya memberi ketenangan batin bagi PMI, tetapi juga menjadi simbol keberhasilan atas perjuangan mereka selama bekerja di luar negeri,” ujarnya.
Skema KPR FLPP Jadi Pilihan Strategis Pemerintah
Rumah subsidi yang disediakan bagi PMI ini menggunakan skema KPR FLPP, yakni Kredit Pemilikan Rumah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Skema ini memberikan kemudahan berupa bunga kredit rendah, tenor panjang hingga 20 tahun, dan subsidi langsung yang membantu meringankan beban pembiayaan bagi para pekerja migran dan keluarganya.
Menurut data Kementerian PKP, KPR FLPP merupakan salah satu instrumen utama pemerintah dalam program 3 Juta Rumah yang telah berhasil membangun dan menyalurkan jutaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di seluruh Indonesia.
Dengan adanya kuota khusus bagi PMI, pemerintah ingin memastikan bahwa pekerja migran juga mendapatkan akses mudah dan terjangkau untuk memiliki rumah sendiri di kampung halaman. Selain itu, program ini menjadi bentuk penghargaan negara atas kontribusi para PMI dalam menguatkan ekonomi nasional melalui remitansi devisa.
Peran PMI dalam Perekonomian dan Pentingnya Dukungan Pemerintah
Pekerja Migran Indonesia dari Jember dikenal tersebar di berbagai negara dengan berbagai sektor pekerjaan, mulai dari tenaga kerja formal hingga informal. Mereka berperan besar dalam mengirimkan devisa yang membantu perekonomian daerah dan nasional. Namun, tidak sedikit dari mereka yang menghadapi kesulitan dalam memperoleh akses perumahan yang layak ketika kembali ke tanah air.
Dengan adanya program rumah subsidi ini, pemerintah memberikan jaminan sosial yang lebih baik bagi PMI. “Ini bukan hanya soal rumah fisik, tapi juga soal memberikan keamanan dan rasa kepemilikan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas sosial keluarga PMI,” ujar Prof. Moh Chotib.
Proses Pengajuan dan Harapan ke Depan
Untuk memastikan kelancaran program, Kementerian PKP bersama Kementerian P2MI akan melakukan berbagai sosialisasi dan pendampingan teknis kepada PMI yang berminat mengajukan rumah subsidi. Proses pengajuan meliputi verifikasi data, persyaratan administrasi, hingga penyaluran kredit KPR FLPP.
Disnaker Jember bersama pemerintah daerah juga akan aktif membantu sosialisasi dan verifikasi calon penerima manfaat agar program ini tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan program perumahan lainnya.
“Ini adalah momentum penting bagi Jember untuk memberikan kesejahteraan nyata kepada para pekerja migran kita. Kami yakin dengan sinergi yang baik, target pembangunan 3.000 rumah subsidi ini bisa tercapai dalam tahun ini,” ungkap Suprihandoko optimis.
Dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap Program Perumahan
Program 3 Juta Rumah yang menjadi payung besar dari program rumah subsidi ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari visi pemerintah untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan hak atas hunian yang layak dan terjangkau.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat infrastruktur sosial dasar, termasuk perumahan, sebagai salah satu pondasi penting pembangunan nasional. Dengan memberikan perhatian khusus pada PMI, diharapkan mereka merasa dihargai dan lebih bersemangat untuk terus memberikan kontribusi positif bagi bangsa.
