JAKARTA - Pemerintah Kota Gorontalo segera merealisasikan pembangunan perumahan khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum memiliki rumah. Program ini merupakan langkah konkret dari Pemkot Gorontalo dalam memenuhi kebutuhan hunian layak bagi para abdi negara, khususnya mereka yang berdomisili di wilayah tersebut.
Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menyampaikan bahwa lokasi perumahan telah ditentukan dan disiapkan di Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara. Tanah seluas 4,7 hektare akan difungsikan sebagai kawasan pemukiman eksklusif untuk para PNS di lingkungan Pemkot Gorontalo.
“Lahan perumahan untuk PNS ini memiliki luas 4,7 hektare. Dengan luas seperti itu, diprediksi bisa dibangun sekitar 200 unit rumah,” ungkap Adhan Dambea saat meninjau langsung lokasi pembangunan pada Minggu, 1 Juni 2025.
Skema Kredit Rumah Terjangkau Bagi PNS
Berbeda dari program bantuan sosial atau subsidi perumahan langsung, proyek ini murni merupakan program yang difasilitasi oleh pemerintah kota untuk memudahkan para PNS dalam mengakses kredit rumah dengan skema pembayaran yang ringan dan jangka panjang.
“Saya hanya memfasilitasi, bukan rumah gratis. ASN yang ingin ambil rumah tetap akan mencicil sesuai kemampuan, tergantung tipe rumah yang dipilih,” tegas Adhan.
Program ini akan menggunakan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR), yang memungkinkan para PNS membeli rumah dengan cara mencicil dalam jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Pemerintah Kota Gorontalo akan bekerja sama dengan pengembang dan pihak perbankan untuk merealisasikan pembiayaan perumahan dengan bunga rendah dan proses yang sederhana.
Pilihan Tipe Rumah Sesuai Kemampuan
Adhan menjelaskan, para PNS akan diberikan fleksibilitas dalam memilih tipe rumah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Tersedia beberapa pilihan tipe rumah, mulai dari tipe 36 plus hingga tipe 64.
Untuk tipe 36 plus, cicilan diperkirakan berkisar Rp1,1 juta per bulan dengan tenor selama 20 tahun. Hal ini ditujukan agar para PNS dari berbagai golongan pendapatan tetap bisa memiliki hunian yang layak dan nyaman.
“Tergantung kemampuan masing-masing PNS, mau ambil yang mana. Kita siapkan tipe-tipe rumah yang variatif,” ujar Adhan.
Wali Kota Siap Tinggal Bersama Pegawai
Menariknya, dalam pernyataannya, Adhan Dambea mengungkapkan keseriusannya terhadap proyek ini dengan menyatakan bahwa dirinya juga akan membeli salah satu unit rumah dalam kompleks perumahan PNS tersebut.
“Saya juga akan ambil. Saya akan bergabung dengan para pegawai untuk tinggal di kompleks ini,” kata Adhan, menunjukkan komitmennya untuk berada dekat dengan masyarakat dan jajarannya.
Pernyataan ini menjadi bentuk dukungan moril sekaligus simbol integrasi antara pimpinan daerah dan pegawai di lingkungan pemerintahan, tanpa memandang strata sosial atau jabatan.
Fasilitas dan Desain Masih Dikaji
Meski lahan sudah disiapkan dan rencana pembangunan mulai digodok, Adhan menyebut bahwa desain akhir serta fasilitas umum yang akan tersedia dalam kompleks perumahan masih dalam tahap kajian. Tim konsultan teknis dan perencanaan tengah bekerja untuk merancang tata letak kawasan, desain bangunan, serta kelengkapan infrastruktur penunjang.
Beberapa fasilitas umum yang rencananya akan disiapkan di antaranya adalah taman bermain anak, tempat ibadah, jalan lingkungan, drainase, dan sistem pengelolaan air bersih dan limbah. Selain itu, konsep ramah lingkungan juga dipertimbangkan agar kawasan perumahan tidak hanya layak huni tetapi juga mendukung keberlanjutan.
“Kita akan tunggu hasil dari tim konsultan. Mereka yang akan merancang tata kawasan, model rumah, hingga kebutuhan fasilitas,” kata Adhan.
Solusi Terhadap Keterbatasan Hunian PNS
Inisiatif ini hadir sebagai respons atas persoalan klasik yang selama ini dihadapi para PNS, terutama mereka yang baru diangkat atau yang belum memiliki rumah pribadi. Harga tanah dan rumah yang terus meroket di wilayah perkotaan menjadi salah satu hambatan utama.
Melalui program ini, Pemerintah Kota Gorontalo berharap bisa memberikan solusi nyata dalam mendukung kesejahteraan pegawai negeri. Dengan tempat tinggal yang layak dan terjangkau, produktivitas dan kenyamanan bekerja para ASN diharapkan bisa meningkat.
Sinergi Pemerintah dan Sektor Swasta
Untuk menyukseskan program ini, Pemkot Gorontalo tidak bekerja sendiri. Pemerintah akan menjalin kerja sama dengan pengembang swasta lokal dan lembaga keuangan perbankan yang memiliki komitmen mendukung sektor perumahan rakyat.
Keterlibatan pihak swasta ini diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan sekaligus menghadirkan kualitas bangunan yang baik. Sistem KPR yang diusung pun akan menyesuaikan dengan kemampuan PNS, dengan jangka waktu pembayaran yang fleksibel dan bunga rendah.
Harapan Terhadap Realisasi Proyek
Wali Kota Adhan berharap proyek ini bisa segera memasuki tahap pembangunan fisik dalam waktu dekat. Target awal adalah memulai proses pematangan lahan dan pembangunan infrastruktur dasar seperti akses jalan, jaringan listrik, dan air bersih pada kuartal ketiga tahun 2025.
“Saya berharap proyek ini bisa segera terealisasi dan memberi manfaat nyata bagi para pegawai pemerintah daerah,” kata Adhan.
Dirinya juga mengajak para PNS di lingkungan Pemkot Gorontalo untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Selain memiliki rumah pribadi, tinggal dalam lingkungan sesama ASN dinilai dapat membangun solidaritas dan kolaborasi antarlembaga.
