JAKARTA — Harga gas elpiji bersubsidi 3 kilogram (LPG 3 Kg) atau yang biasa disebut “gas melon” di berbagai wilayah Provinsi Jawa Timur dilaporkan mengalami variasi cukup signifikan. Harga tertinggi tercatat di Kabupaten Magetan yang mencapai Rp22.000 per tabung, sementara harga terendah ada di Kabupaten Jombang, Bangkalan, dan Trenggalek yang bertahan di angka Rp18.000 per tabung.

Berdasarkan data resmi yang dihimpun , dari total 38 kota/kabupaten di Jawa Timur, sebanyak 36 daerah telah melaporkan harga LPG 3 Kg yang beredar di pasaran. Harga rata-rata LPG 3 Kg di provinsi ini tercatat sebesar Rp19.577 per tabung.

Kondisi ini memicu kekhawatiran masyarakat, khususnya di wilayah yang mengalami lonjakan harga, karena LPG 3 Kg merupakan bahan bakar pokok yang digunakan rumah tangga kecil dan pelaku usaha mikro.

“Gas 3 kilo ini adalah kebutuhan pokok bagi keluarga kami. Kalau harganya sampai Rp22.000, tentu sangat memberatkan,” keluh Siti Rahma (42), ibu rumah tangga asal Magetan.

Peta Harga LPG 3 Kg di Seluruh Jawa Timur

Berikut rincian perkembangan harga LPG 3 Kg di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur:

Kabupaten Magetan: Rp22.000

Kabupaten Ngawi: Rp21.333

Kota Batu: Rp21.250

Kabupaten Ponorogo: Rp21.000

Kota Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Madiun, Sidoarjo, Probolinggo, Pasuruan, Malang, Lumajang, Gresik, Blitar, Kota Kediri: Rp20.000

Kota Malang: Rp19.833

Kabupaten Jember: Rp19.800

Kabupaten Bojonegoro: Rp19.750

Kabupaten Situbondo: Rp19.666

Kabupaten Sumenep, Lamongan: Rp19.500

Kabupaten Banyuwangi: Rp19.200

Kabupaten Tuban, Pamekasan, Nganjuk, Mojokerto, Kediri: Rp19.000

Kota Surabaya: Rp18.800

Kabupaten Tulungagung: Rp18.750

Kabupaten Pacitan: Rp18.666

Kabupaten Sampang: Rp18.500

Kabupaten Bondowoso: Rp18.250

Kabupaten Trenggalek, Jombang, Bangkalan: Rp18.000

Sementara itu, dua daerah yakni Kota Blitar dan Kabupaten Madiun, belum melaporkan data harga terbaru LPG 3 Kg hingga berita ini diturunkan.

Harga LPG Tak Seragam, Penyebabnya?

Lonjakan harga LPG 3 Kg di beberapa wilayah disebut-sebut disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari biaya distribusi yang tinggi, kelangkaan pasokan di tingkat pengecer, hingga permainan harga oleh oknum pedagang. Sejumlah warga menilai lemahnya pengawasan di lapangan membuat harga jual eceran kerap melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

“Pemerintah sudah menetapkan HET, tapi kenyataannya pengecer menjual di atas itu. Seharusnya ada pengawasan lebih ketat,” kata Dedi Irawan, Ketua LSM Konsumen Bijak Jawa Timur.

Sementara itu, HET LPG 3 Kg di Jawa Timur sebenarnya telah diatur dalam keputusan gubernur yang bervariasi antar daerah, berkisar antara Rp16.000 hingga Rp18.000 per tabung tergantung lokasi dan akses distribusi. Namun fakta di lapangan menunjukkan banyak pengecer menjual di atas HET, dengan dalih biaya transportasi dan kelangkaan stok.

Reaksi Pemerintah dan Pertamina

Menanggapi kondisi ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait disparitas harga LPG 3 Kg. Pemerintah berjanji akan melakukan pemantauan lebih intensif dan bekerja sama dengan Pertamina untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan.

“Kami akan koordinasi dengan Pertamina dan agen distribusi untuk memastikan tidak ada penyimpangan. Penegakan terhadap oknum yang menaikkan harga seenaknya juga akan diperketat,” ujar Kepala Dinas ESDM Jatim, Imam Surya Atmaja.

Pertamina selaku pemasok utama LPG bersubsidi di Indonesia juga angkat bicara. Vice President Communication Pertamina Patra Niaga, Fadjar Djoko Santoso, menegaskan bahwa pihaknya telah menyalurkan LPG sesuai kuota yang ditetapkan, dan tak ada pengurangan pasokan.

“Penyaluran LPG 3 Kg ke agen dan pangkalan berjalan normal. Jika ada lonjakan harga di pengecer, kami minta pemerintah daerah menindak tegas pelanggaran itu,” kata Fadjar.

Ia juga menambahkan bahwa LPG 3 Kg adalah produk subsidi, sehingga hanya boleh dijual melalui jalur resmi di pangkalan dengan harga sesuai ketentuan.

Warga Kecil Paling Terdampak

Kelompok masyarakat paling terdampak dari kenaikan harga ini adalah rumah tangga berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro seperti penjual gorengan, warung makan, dan pedagang kaki lima.

“Saya sehari bisa habis satu tabung gas. Kalau harganya Rp20.000 lebih, jelas makin tipis keuntungan,” ujar Pak Darto, penjual gorengan keliling di Sidoarjo.

Sebagian warga juga mengaku terpaksa membeli LPG dari pengecer meski harganya lebih mahal, karena tidak mendapat jatah dari pangkalan yang kerap habis lebih cepat.

Solusi: Distribusi Tepat Sasaran dan Edukasi Publik

Pakar ekonomi energi dari Universitas Airlangga, Prof. Retno Widyaningsih, menilai bahwa lonjakan harga LPG 3 Kg mencerminkan masih lemahnya sistem distribusi dan ketidaktepatan sasaran dalam pemberian subsidi energi.

“LPG subsidi seharusnya hanya untuk warga miskin dan pelaku UMKM kecil. Jika distribusinya bocor atau tidak diawasi ketat, maka harga akan melonjak di tingkat eceran karena permainan pasar,” jelas Prof. Retno.

Ia menyarankan agar pemerintah segera memperluas implementasi sistem digitalisasi distribusi LPG, seperti pencatatan berbasis KTP dan NIK, untuk mencegah penyalahgunaan subsidi.

Perlu Langkah Nyata dan Cepat

Fenomena lonjakan harga LPG 3 Kg di Jawa Timur menunjukkan pentingnya peran pengawasan dan regulasi yang lebih kuat dari pemerintah pusat hingga daerah. Warga kecil tidak boleh menjadi korban dari lemahnya distribusi dan kontrol harga pasar.

Masyarakat berharap agar pemerintah segera melakukan inspeksi lapangan, menindak tegas pelanggaran harga, serta memastikan pasokan LPG subsidi benar-benar tersalurkan kepada mereka yang berhak. Dalam jangka panjang, reformasi subsidi energi harus diarahkan agar lebih tepat sasaran dan tidak lagi membebani anggaran negara tanpa manfaat optimal.

“Kami cuma minta harga gas kembali normal. Kalau begini terus, kami yang kecil makin sulit,” tutup Siti Rahma, warga Magetan.