JAKARTA - Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah mengusulkan sejumlah proyek infrastruktur strategis kepada Pemerintah Pusat dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), yang berlangsung pada Rabu, 7 Mei 2025 di ruang utama Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto serta dihadiri Menteri Transmigrasi itu turut diikuti oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan sejumlah kepala daerah di wilayah Kepri. 

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Lis Darmansyah menyampaikan konsep awal desain pengembangan wilayah yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi Tanjungpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau.

"Sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang harus mendapatkan perhatian pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi. Usulan kami selaras dengan arah pengembangan wilayah nasional," ujar Lis Darmansyah di hadapan para pejabat pusat.

Selaras dengan Proyek Strategis Nasional

Lis menjelaskan bahwa seluruh usulan tersebut disusun berdasarkan visi pembangunan jangka menengah dan panjang yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta Perpres Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Kawasan Strategis Nasional Batam-Bintan-Karimun (KSN-KPBPB BBK).

Menurut Lis, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi akan memperkuat konektivitas antarwilayah di Kepri, mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan, dan meningkatkan daya tarik investasi, khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan bebas.

"Kami ingin agar Tanjungpinang bisa memaksimalkan potensinya dalam skema Proyek Strategis Nasional. Apalagi posisi kota ini sangat strategis sebagai pusat pemerintahan dan gerbang utama Kepri," kata Lis.

Proyek Prioritas: Jalan Lingkar, Revitalisasi, dan Pariwisata

Dalam paparannya, Lis menyampaikan beberapa proyek prioritas yang dianggap krusial bagi kemajuan Tanjungpinang. Proyek-proyek itu antara lain:

-Pembangunan jalan lingkar yang menghubungkan Free Trade Zone (FTZ) Tanjungpinang dan Bintan. Beberapa infrastruktur yang diusulkan untuk mewujudkan konektivitas tersebut adalah pembangunan Jembatan Madong–Sungai Nyirih dan Jembatan Pinang Marina–Tanjung Lanjut, serta kelanjutan penataan Jalan dan Kawasan Gurindam 12.

-Penataan kawasan kota lama, khususnya dalam hal penanganan banjir, perbaikan kualitas jalan, dan penggantian konstruksi jalan dari aspal menjadi pattern concrete. Material ini dinilai lebih tahan lama dan estetik, serta sesuai untuk kawasan bersejarah.

-Revitalisasi Pelabuhan Penyengat, dengan rencana pembangunan dermaga yang menghubungkan Pulau Penyengat dan dermaga Kampung Datuk. Proyek ini diharapkan mampu mendukung konektivitas antar-pulau dan memperkuat peran Penyengat sebagai destinasi wisata sejarah utama di Tanjungpinang.

-Pengembangan kawasan wisata Bukit Manuk dan revitalisasi kawasan heritage Tionghoa di Senggarang. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat sektor pariwisata berbasis budaya, sejarah, dan lingkungan yang kini menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah.

“Wisata sejarah dan budaya di Tanjungpinang sangat potensial untuk dikembangkan secara nasional, terutama kawasan Penyengat dan Senggarang. Ini bisa menjadi ikon pariwisata Kepri,” tegas Lis.

Infrastruktur Dasar dan Permukiman Juga Jadi Fokus

Selain infrastruktur penunjang pariwisata, Pemko Tanjungpinang juga menekankan pembangunan infrastruktur dasar dan penataan kota secara menyeluruh. Beberapa prioritas yang diajukan meliputi:

-Penanganan banjir di sejumlah titik rawan

-Revitalisasi fasilitas umum dan sosial

-Penataan permukiman kumuh dan padat penduduk

-Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan kota

“Sebagai pusat kegiatan wilayah dan ibu kota provinsi, Tanjungpinang membutuhkan tata kota yang tertata rapi dan infrastruktur yang memadai untuk menunjang kehidupan masyarakat urban yang terus bertumbuh,” terang Lis.

Tantangan: Lahan Terlantar dan Keterbatasan Anggaran

Meski berbagai rencana pembangunan telah disusun, Wali Kota Lis tidak menutup mata terhadap sejumlah hambatan yang mengganjal realisasi proyek-proyek tersebut. Salah satu yang paling signifikan adalah keterbatasan lahan dan status hukum kepemilikannya.

Dari data yang disampaikan Lis, setidaknya terdapat sekitar 1.637,54 hektare lahan terlantar yang dikuasai pihak swasta di Tanjungpinang. Lahan-lahan ini diketahui tidak dimanfaatkan secara produktif dan menyebabkan stagnasi dalam investasi dan pengembangan kawasan.

“Kondisi ini menjadi penghalang utama bagi masuknya investasi dan memperlambat optimalisasi pembangunan. Kami berharap ada intervensi dari pusat untuk menata ulang dan mengaktifkan kembali lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan itu,” ujar Lis.

Tak hanya itu, keterbatasan anggaran daerah juga menjadi kendala klasik yang dihadapi Pemko Tanjungpinang. Kebutuhan untuk membangun infrastruktur skala besar seperti jembatan, pelabuhan, dan kawasan wisata, tidak bisa sepenuhnya ditanggung APBD.

Oleh karena itu, Lis mengajukan permohonan khusus agar Pemerintah Pusat bisa memberikan dukungan anggaran melalui APBN, baik dalam bentuk dana alokasi khusus, dana infrastruktur, maupun skema pembiayaan proyek strategis nasional.

“Kami berharap Pemerintah Pusat dapat mengalokasikan anggaran melalui APBN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Tanjungpinang, agar kota ini dapat berkembang pesat sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau,” katanya penuh harap.

Sinergi Pusat-Daerah Jadi Kunci Sukses

Gubernur Kepri Ansar Ahmad yang turut hadir dalam rapat tersebut menyambut baik semua usulan dari Pemko Tanjungpinang. Ia menilai bahwa sinergi antarpemerintah, baik pusat maupun daerah, adalah kunci utama untuk mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan seperti Kepulauan Riau.

“Kepri punya potensi besar, tapi kita tidak bisa bekerja sendiri. Perlu kolaborasi dan dukungan kebijakan serta anggaran dari pusat agar pembangunan di sini merata dan berkelanjutan,” kata Ansar.

Rapat koordinasi itu juga menjadi momentum penting dalam menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan terkait arah pengembangan wilayah Kepri dalam lima tahun mendatang. Hasil pertemuan ini akan dirumuskan lebih lanjut dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Usulan proyek strategis yang disampaikan Wali Kota Lis Darmansyah tidak hanya menunjukkan kesiapan Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk berkembang, tetapi juga menggambarkan arah pembangunan kota yang proaktif dan terintegrasi dengan kebijakan nasional. Dukungan pusat akan menjadi kunci bagi terwujudnya Tanjungpinang sebagai kota modern, inklusif, dan berdaya saing tinggi di kawasan barat Indonesia.