JAKARTA - Pembangunan infrastruktur pelabuhan di Pulau Kesui, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, menghadapi tantangan besar akibat kerusakan fasilitas yang parah dan masalah status lahan yang belum tuntas. Dermaga yang seharusnya menjadi titik vital untuk pelayanan penyeberangan antar pulau kini terbengkalai dan tidak terawat dengan baik. Hal ini membuat pelabuhan tersebut tidak maksimal dalam melayani kebutuhan transportasi laut masyarakat setempat.
Menurut informasi yang diperoleh, beberapa fasilitas penting di Dermaga Kesui, seperti kantor pelabuhan, gapura, lampu penerangan, dan atap jalur penumpang, mengalami kerusakan yang cukup parah. Kerusakan ini terjadi karena kurangnya perhatian dan perawatan yang dilakukan sejak peresmian dermaga tersebut. Sebagai salah satu fasilitas publik yang seharusnya mendukung mobilitas warga, dermaga ini justru terbengkalai.
Kurangnya Aktivitas Kapal Mengakibatkan Dermaga Terabaikan
Sahril Lahmady, seorang warga Pulau Kesui, menyatakan bahwa dermaga jarang disinggahi kapal ferry atau kapal angkutan sungai. Bahkan, ketika kapal milik ASDP Kota Tual yang melayani rute hingga ke Kesui tidak beroperasi, fasilitas di pelabuhan ini tidak mendapat perhatian yang memadai.
"Pelabuhan tidak terurus karena jarang ada kapal ferry yang sandar. Kalau ada aktivitas bongkar muat, pasti akan lebih diperhatikan," ungkap Sahril. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa masalah utama yang dihadapi pelabuhan Kesui bukan hanya minimnya perawatan, tetapi juga rendahnya frekuensi kedatangan kapal. Hal ini menghambat pemeliharaan dan perbaikan fasilitas pelabuhan, yang pada gilirannya membuat kondisi pelabuhan semakin memburuk.
Rencana Pembangunan Terhambat Status Lahan
Sementara itu, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Wilayah Maluku yang berada di bawah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebenarnya sudah merencanakan percepatan pembangunan dermaga di beberapa wilayah, termasuk di Pulau Kesui. Namun, rencana tersebut terhambat oleh masalah legalitas tanah yang menjadi status lahan.
Kepala BPTD Maluku, Hasan Bisri, menjelaskan bahwa masalah utama yang menghambat pembangunan dermaga adalah proses sertifikasi tanah yang belum rampung. "Permasalahan utama yang menghambat pembangunan infrastruktur pelabuhan adalah belum rampungnya proses sertifikasi tanah secara sah," kata Hasan. Proses sertifikasi tanah ini sangat penting karena hanya setelah tanah tersebut sah secara hukum, pembangunan dermaga penyeberangan dapat dilakukan.
Meskipun Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (Pemkab SBT) telah menyediakan lahan sejak lama, penyerahan aset resmi kepada Kemenhub belum dapat dilakukan karena legalisasi tanah belum selesai. Akibatnya, pembangunan dermaga penyeberangan yang sangat dibutuhkan masyarakat lokal belum dapat dimulai.
Permasalahan Serupa di Dua Lokasi Lain
Masalah serupa tidak hanya terjadi di Dermaga Kesui. Dua lokasi lain di Kabupaten SBT, yakni Pelabuhan Penyeberangan Teor di Desa Kampung Baru, Kecamatan Teor, dan Pelabuhan Penyeberangan Gorom di Desa Kotasiri, Kecamatan Pulau Gorom, juga menghadapi kendala yang sama terkait status lahan. Meski lahan di kedua lokasi tersebut sudah disiapkan oleh Pemkab, proses legalisasi yang belum tuntas menghalangi penyerahan aset secara resmi kepada Kemenhub. Hal ini mengakibatkan pembangunan dermaga yang direncanakan pemerintah pusat untuk meningkatkan infrastruktur transportasi laut belum dapat dilaksanakan.
Pentingnya penyelesaian masalah status lahan ini diharapkan dapat mempercepat realisasi pembangunan dermaga penyeberangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah-wilayah tersebut. Dengan adanya dermaga yang lebih baik, mobilitas antar pulau akan semakin lancar, dan perekonomian daerah pun dapat berkembang lebih pesat.
Dampak Terhadap Masyarakat dan Ekonomi Lokal
Kondisi dermaga yang tidak terawat tentunya berdampak negatif pada kehidupan masyarakat Pulau Kesui dan sekitarnya. Terbatasnya akses transportasi laut yang layak menyebabkan kesulitan bagi warga untuk melakukan perjalanan, baik untuk urusan pekerjaan, pendidikan, maupun kebutuhan lainnya. Selain itu, kurangnya konektivitas ini juga berdampak pada sektor pariwisata dan perekonomian lokal, yang seharusnya dapat berkembang seiring dengan adanya pelabuhan yang berfungsi dengan baik.
Warga Kesui, seperti yang diungkapkan oleh Sahril, sangat berharap agar perhatian dari pemerintah lebih besar terhadap perbaikan fasilitas pelabuhan. "Kami berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan masalah status tanah ini agar pembangunan dermaga bisa segera dimulai," harapnya. Ia menambahkan bahwa pelabuhan yang lebih baik akan membawa banyak manfaat, tidak hanya bagi warga Kesui, tetapi juga bagi daerah sekitarnya.
Langkah Ke Depan: Penyelesaian Masalah Sertifikasi Tanah
Penyelesaian masalah sertifikasi tanah menjadi kunci untuk melanjutkan rencana pembangunan dermaga di Pulau Kesui dan dua lokasi lainnya. Pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten SBT, diharapkan dapat segera menyelesaikan proses legalisasi lahan agar penyerahan aset ke Kemenhub dapat dilakukan dengan lancar. Hal ini akan membuka jalan bagi percepatan pembangunan dermaga yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan transportasi laut dan mendorong kemajuan ekonomi daerah.
Sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur transportasi di wilayah Indonesia Timur, penyelesaian masalah ini diharapkan tidak hanya dapat memperbaiki kondisi pelabuhan yang ada, tetapi juga membawa dampak positif bagi perkembangan sektor ekonomi, sosial, dan pariwisata di kawasan tersebut.
Dengan keberadaan dermaga yang lebih baik dan terawat, diharapkan tidak hanya mobilitas warga yang meningkat, tetapi juga sektor ekonomi lokal akan mengalami lonjakan yang signifikan. Kebutuhan akan pelabuhan yang lebih baik di Kesui semakin mendesak, dan sudah saatnya semua pihak bekerja sama untuk mengatasi masalah status lahan agar pembangunan dapat segera terlaksana.
