JAKARTA - Akses utama masyarakat dari Desa Sidamukti menuju Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang kini dijadikan jalan pendekat proyek pembangunan Tol Serang–Panimbang, menuai sorotan tajam dari warga. Pasalnya, kondisi jalan tersebut mengalami kerusakan berat akibat aktivitas lalu lintas kendaraan proyek yang dinilai tidak memperhatikan kelayakan jalur pedesaan.

Kerusakan jalan ini memicu kritik keras dari masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sukaresmi (GMS) dan Gabungan Masyarakat Patia (GMP). Mereka menyayangkan keputusan pihak pelaksana proyek, PT Hutama Karya, yang menggunakan jalan umum sebagai akses proyek tanpa disertai upaya perbaikan memadai.

“Lalu lalang kendaraan proyek jadi penyebab utama kerusakan jalan masyarakat. Kami sangat menyayangkan sikap para subkontraktor yang tidak mementingkan kepentingan umum. Seharusnya, jika jalan desa digunakan untuk proyek, pihak pelaksana membangun jalan baru atau setidaknya memperbaiki yang rusak,” ujar Ketua GMS, Yoki Hardiansyah.

Warga Ancam Gelar Aksi Unjuk Rasa

Yoki menegaskan bahwa kondisi jalan yang menghubungkan Sidamukti–Kubangkampil menuju Patia semakin memprihatinkan setiap harinya. Banyak titik jalan yang ambles, berlubang, dan tergenang air karena tidak sanggup menahan beban kendaraan bertonase besar dari proyek jalan tol.

Menurutnya, jika tidak ada tanggapan dari PT Hutama Karya maupun pihak subkontraktor, masyarakat akan mengambil tindakan langsung.

“Dalam waktu dekat kami akan menggelar audiensi, bahkan tidak menutup kemungkinan akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran. Masyarakat sudah sangat dirugikan,” tegas Yoki.

Ia juga mengingatkan bahwa proyek pembangunan infrastruktur nasional semestinya tidak mengabaikan dampak sosial terhadap warga sekitar, terlebih ketika menggunakan fasilitas umum yang memang vital bagi aktivitas harian masyarakat pedesaan.

Sopir dan Warga Juga Protes: Jalan Rusak Parah

Protes senada disampaikan Kasman, seorang warga sekaligus pengemudi yang kerap melintasi jalur tersebut. Ia menilai bahwa penggunaan jalan desa sebagai akses proyek telah mengorbankan kenyamanan dan keselamatan warga.

“Proyek ini memang penting, tapi harus ada keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan umum. Sekarang jalan kami rusak parah karena dilewati truk proyek, dan sampai sekarang belum ada perbaikan,” ungkap Kasman, yang juga menjabat Ketua Gabungan Masyarakat Patia (GMP).

Menurutnya, jika para pelaksana proyek memiliki itikad baik, perawatan berkala semestinya sudah dilakukan sejak awal penggunaan jalan tersebut sebagai akses proyek.

“Kalau mereka memang serius menjaga hubungan baik dengan masyarakat, minimal jalan itu dirawat. Ini tidak, sama sekali tidak ada perhatian. Bahkan bekas kerusakan dibiarkan begitu saja,” tambah Kasman.

Jalan Umum Digunakan, Tapi Tanpa Kompensasi

Masyarakat desa Sidamukti, Kubangkampil, hingga Kecamatan Patia, yang terdampak langsung, mengaku belum menerima kompensasi atau bantuan perbaikan jalan sejak proyek Tol Serang–Panimbang memasuki tahap pembangunan aktif.

Kondisi ini membuat warga bertanya-tanya tentang komitmen sosial dari perusahaan pelaksana proyek, termasuk PT Hutama Karya sebagai pemegang paket utama. Jalan yang sebelumnya bisa digunakan untuk kegiatan ekonomi dan pendidikan kini menjadi berbahaya dan tak layak dilintasi, terutama saat musim hujan.

Yoki menyebut bahwa keluhan warga sudah disampaikan ke berbagai pihak, namun belum mendapat tanggapan konkret. Ia juga menyesalkan tidak adanya sosialisasi dari pihak proyek kepada masyarakat sebelum penggunaan jalan dilakukan.

“Tidak ada komunikasi yang baik dari pelaksana proyek kepada kami warga. Tahu-tahu jalan desa dipakai untuk kendaraan proyek, dan sekarang warga yang menanggung kerugiannya,” ucap Yoki.

Mendesak Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Proyek

Kritik dari masyarakat ini menyoroti pentingnya penerapan prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) dalam proyek-proyek pembangunan besar, terutama yang melibatkan infrastruktur nasional. Dalam konteks ini, masyarakat berharap PT Hutama Karya tidak hanya fokus menyelesaikan proyek tol, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan yang terdampak langsung.

“Tidak bisa hanya memikirkan penyelesaian proyek tol saja, masyarakat sekitar juga punya hak untuk mendapatkan jalan yang layak. Tol ini proyek nasional, tapi dampaknya lokal, jadi perhatian terhadap masyarakat harus jadi prioritas,” tegas Kasman.

Tuntutan Warga: Bangun Jalan Baru atau Perbaiki Jalan Lama

GMS dan GMP mendesak agar PT Hutama Karya bersama subkontraktornya segera membangun akses jalan khusus proyek atau melakukan perbaikan total terhadap jalan umum yang sudah rusak. Mereka menekankan bahwa solusi harus segera diberikan sebelum terjadi eskalasi sosial yang lebih besar.

“Masyarakat hanya minta keadilan. Kalau memang mereka mau terus gunakan jalan ini, ya perbaiki. Atau bangun akses baru yang tidak mengganggu jalan umum masyarakat,” tegas Yoki.

Proyek Tol Serang–Panimbang: Prioritas Strategis Tapi Jangan Abaikan Rakyat

Tol Serang–Panimbang merupakan salah satu proyek strategis nasional yang diharapkan mampu mempercepat konektivitas antara wilayah Banten bagian tengah dan selatan. Ruas ini juga akan membuka potensi pariwisata kawasan Tanjung Lesung serta mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang sedang dikembangkan pemerintah.

Namun, seperti proyek besar lainnya, keberhasilan tidak hanya diukur dari penyelesaian fisik semata, melainkan juga dari harmonisasi hubungan dengan masyarakat sekitar.

Jika tidak ada solusi dalam waktu dekat, GMS dan GMP menyatakan siap menggerakkan lebih banyak elemen masyarakat untuk memperjuangkan hak mereka atas akses jalan yang layak, aman, dan manusiawi.