Jakarta - Dalam upaya mempercepat transisi energi dan mendorong ekonomi hijau, pemerintah Indonesia telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Transisi Energi dan Ekonomi Hijau. Satgas ini dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025 sebagai langkah konkret untuk mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060.
Pembentukan Satgas ini diumumkan dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada Senin 24 Maret 2025. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh mitra internasional yang membahas strategi percepatan implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP). JETP merupakan inisiatif yang didirikan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada tahun 2022, yang melibatkan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan International Partners Group (IPG) dan Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).
Empat Kelompok Kerja Satgas
Airlangga Hartarto, selaku Ketua Komite Pengarah Satgas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau, mengungkapkan bahwa Indonesia telah menetapkan target pengurangan emisi sebesar 31,89% secara mandiri dan hingga 43% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Untuk mencapai target tersebut, Satgas ini akan bekerja melalui empat kelompok kerja utama:
Energi Hijau – Berfokus pada pengembangan sumber energi terbarukan dan efisiensi energi.
Industri Hijau – Mendorong sektor industri untuk mengadopsi teknologi rendah karbon.
Kemitraan dan Investasi Hijau – Menjalin kerja sama dengan mitra internasional serta menarik investasi hijau.
Pengembangan Sosial, Ekonomi, dan Sumber Daya Manusia – Mengintegrasikan aspek sosial dan ekonomi dalam transisi energi.
"Indonesia telah menetapkan target pengurangan emisi yang ambisius. Satgas ini akan menjadi kunci dalam memastikan bahwa transisi energi dan ekonomi hijau berjalan sesuai rencana serta mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik dalam negeri maupun internasional," ujar Airlangga dalam keterangannya, Selasa (25/03/2025).
Dukungan Pendanaan Internasional
Sebagai bagian dari implementasi JETP, sebanyak 54 proyek telah mendapatkan dukungan pendanaan internasional dengan total komitmen sebesar USD 1,1 miliar. Dari jumlah tersebut, 9 proyek menerima pendanaan dalam bentuk pinjaman atau ekuitas, sementara 45 proyek lainnya memperoleh hibah senilai USD 233 juta.
IPG juga telah mengamankan jaminan sebesar USD 1 miliar melalui Multilateral Development Banks (MDB) Guarantee untuk mempercepat implementasi proyek-proyek transisi energi bersih. Proyek yang mendapatkan dukungan mencakup pengembangan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, elektrifikasi sektor utama, serta inisiatif dekarbonisasi industri dan infrastruktur.
"Dalam pembicaraan tadi, beberapa proyek yang secara pragmatis disebutkan sebagai bagian dari tujuan JETP, antara lain proyek biotermal Muara Laboh di Sumatera Barat yang diharapkan beroperasi pada 2027. Selain itu, terdapat proyek tenaga surya di Saguling, serta proyek dekarbonisasi dari Cirebon Power. Ada juga proyek waste to energy di Legok Nangka, Jawa Barat, yang masuk dalam pipeline JETP," jelas Airlangga.
Langkah Percepatan Implementasi
Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah juga membahas strategi percepatan implementasi transisi energi, termasuk:
Revisi Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP).
Percepatan pencairan dan optimalisasi skema pendanaan.
Penguatan transparansi dan akuntabilitas melalui sistem monitoring berbasis digital.
Sinergi lintas sektor juga menjadi kunci keberhasilan transisi energi di Indonesia. Pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi erat dengan sektor swasta dan mitra internasional untuk mempercepat adopsi teknologi rendah karbon serta memaksimalkan pendanaan hijau.
"Pemerintah akan terus melakukan koordinasi antar kementerian dan memastikan bahwa pencairan pendanaan dapat berjalan lancar. Evaluasi berbasis digital juga akan diterapkan agar semua pemangku kepentingan bisa mengakses informasi secara transparan," tambah Airlangga.
