Jakarta – Pemerintah memastikan kesiapan pelayanan publik sektor transportasi guna mendukung kelancaran arus mudik 2025. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi berkoordinasi untuk menjamin pelayanan publik berjalan optimal selama libur Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2025.
Sebagai bagian dari persiapan, Rini Widyantini mengunjungi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Selasa 25 Maret 2025 untuk memastikan seluruh layanan mudik tersedia secara maksimal. Menurutnya, sebagai leading sector dalam layanan mudik, Kemenhub harus bekerja sama dengan Kemenpan-RB agar pelayanan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
“Hari ini kami datang untuk melihat dan memastikan layanan kepada masyarakat tetap terlaksana dengan baik sehingga seluruh lapisan masyarakat bisa menerima layanan secara utuh dan komprehensif,” ujar Rini dalam siaran pers di Jakarta.
Fokus pada Tata Kelola Layanan Publik
Keberlangsungan pelayanan publik selama periode mudik merupakan tanggung jawab utama Kemenpan-RB, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam kunjungannya, Rini juga meninjau manajemen tata kelola layanan publik yang diterapkan Kemenhub, termasuk kesiapan infrastruktur dan personel di sektor transportasi.
Rini menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam penyebarluasan informasi seputar mudik. Kemenhub telah menerapkan sistem integrasi data melalui Layanan Digital Sektor Transportasi atau Digiportasi yang memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi transportasi secara cepat dan akurat. Selain itu, kanal pengaduan LAPOR! juga dibuka 24 jam untuk menerima masukan dan keluhan dari masyarakat terkait layanan transportasi selama mudik.
Jaminan Layanan Inklusif bagi Kaum Rentan
Selain memastikan kelancaran arus mudik, Menpan-RB menekankan pentingnya pelayanan yang inklusif bagi kelompok rentan. Menurut Rini, aksesibilitas layanan transportasi bagi penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil harus menjadi perhatian utama. Hal ini sesuai dengan amanat Surat Edaran Menpan-RB Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama.
“Saya mengimbau seluruh layanan di bawah koordinasi Kemenhub harus memperhatikan standar pelayanan dan kaum rentan,” kata Rini.
Kesiapan Pelayanan Publik Esensial
Dalam upaya memastikan pelayanan publik tetap optimal selama musim mudik, Rini juga menekankan bahwa layanan publik esensial di bidang keamanan, keselamatan, kesehatan, dan transportasi harus tetap berjalan dan mudah diakses oleh masyarakat.
“Masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, sigap, dan terkoordinasi. Kami memastikan bahwa layanan publik esensial tetap terjaga selama periode libur nasional dan cuti bersama,” jelasnya.
Kolaborasi antara Kemenpan-RB dan Kemenhub diharapkan dapat meningkatkan efektivitas layanan publik di sektor transportasi, memberikan pengalaman mudik yang lebih aman, nyaman, dan lancar bagi masyarakat, serta memastikan seluruh aspek keselamatan dan aksesibilitas tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
