JAKARTA - Masalah perlindungan sosial bagi para pekerja di Provinsi Papua kembali menjadi sorotan. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Papua, Jayapura, Sirta Mustakiem, mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih banyak pekerja di wilayah Papua, baik di sektor formal maupun informal, yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri, mengingat Papua merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat risiko kerja yang cukup tinggi, terutama pada sektor-sektor pekerjaan seperti konstruksi, pertambangan, hingga sektor informal seperti nelayan dan petani.
“Masih banyak pekerja di Provinsi Papua yang belum mendapatkan jaminan BPJS Ketenagakerjaan, baik di sektor formal maupun informal,” ujar Sirta Mustakiem.
Ia menjelaskan, untuk sektor formal, tanggung jawab pendaftaran pekerja sepenuhnya berada di tangan badan usaha atau pemberi kerja. Sayangnya, kesadaran sebagian perusahaan di Papua untuk memenuhi kewajiban tersebut masih terbilang rendah.
“Harapannya, dengan adanya peraturan daerah dan surat edaran, Pemda akan menganggarkan kontribusi positif untuk BPJS Ketenagakerjaan,” tambah Sirta Mustakiem.
Rendahnya Kesadaran dan Tantangan Wilayah
Masalah belum optimalnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Papua bukan tanpa sebab. Selain rendahnya tingkat kesadaran badan usaha, tantangan geografis dan demografis di Papua turut mempersulit upaya perluasan cakupan program jaminan sosial ini. Wilayah Papua yang memiliki banyak daerah terpencil dan sulit dijangkau membuat sosialisasi program ini tidak merata.
Tidak sedikit pelaku usaha di Papua, terutama di sektor informal, yang belum memahami manfaat dari keikutsertaan dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Padahal, BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan atas berbagai risiko kerja, termasuk kecelakaan kerja, kematian, hari tua, serta jaminan pensiun.
Menurut data yang dihimpun oleh BPJS Ketenagakerjaan Papua, jumlah peserta aktif di provinsi ini masih jauh dari target yang ditetapkan. Hal ini memerlukan upaya ekstra, baik dari pihak BPJS Ketenagakerjaan sendiri maupun dukungan nyata dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
Peran Strategis Pemerintah Daerah
Sebagai bentuk dorongan agar lebih banyak pekerja terlindungi, Sirta Mustakiem berharap pemerintah daerah dapat mengambil peran lebih aktif, tidak hanya melalui sosialisasi, tetapi juga dengan penguatan regulasi dan penganggaran kontribusi untuk para pekerja.
“Dengan adanya peraturan daerah dan surat edaran yang jelas, kami berharap Pemda bisa memberikan kontribusi yang positif agar semua pekerja di Papua, termasuk di sektor informal, bisa merasakan manfaat BPJS Ketenagakerjaan,” tegas Sirta Mustakiem.
Ia juga menambahkan, pemerintah daerah bisa menjadikan keikutsertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu persyaratan administratif bagi perusahaan yang ingin mendapatkan izin usaha atau mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan demikian, kepatuhan badan usaha dalam mendaftarkan pekerjanya dapat meningkat signifikan.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Perlindungan tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan sangat penting, tidak hanya untuk menjamin kesejahteraan pekerja dan keluarganya, tetapi juga dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi daerah. Pekerja yang terdaftar sebagai peserta akan merasa lebih aman dan terlindungi dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga bisa bekerja dengan lebih produktif.
Sebaliknya, pekerja yang tidak terlindungi sangat rentan terhadap risiko sosial-ekonomi ketika mengalami musibah kerja. Ketiadaan jaminan membuat mereka harus menanggung sendiri seluruh biaya pengobatan atau kerugian finansial akibat kecelakaan kerja maupun kehilangan penghasilan karena meninggal dunia.
“BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya tentang perlindungan bagi pekerja, tapi juga menjadi bagian dari jaring pengaman sosial bagi masyarakat luas,” terang Sirta Mustakiem.
BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki berbagai program manfaat yang dapat dinikmati oleh para peserta, mulai dari manfaat jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, hingga program jaminan pensiun. Dengan keikutsertaan dalam program ini, pekerja akan mendapatkan kepastian perlindungan atas risiko kerja, baik dalam jangka pendek maupun panjang.
Upaya Sosialisasi Terus Ditingkatkan
Menyadari pentingnya literasi dan kesadaran masyarakat tentang manfaat program jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan Papua terus menggencarkan kegiatan sosialisasi, terutama di daerah-daerah yang tingkat kepesertaannya masih rendah. Melalui kolaborasi dengan dinas-dinas terkait, BPJS Ketenagakerjaan secara aktif menyasar komunitas pekerja di sektor informal, seperti petani, nelayan, dan pekerja lepas harian.
"Kami terus melakukan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha agar memahami betapa pentingnya memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini bukan sekadar kewajiban, tetapi hak dasar setiap pekerja," kata Sirta Mustakiem menegaskan.
Selain itu, teknologi informasi juga dimanfaatkan untuk mempermudah proses pendaftaran dan pembayaran iuran, sehingga diharapkan tidak ada lagi alasan kesulitan akses layanan bagi masyarakat Papua.
Harapan ke Depan: Papua yang Lebih Sejahtera dan Terlindungi
Dengan berbagai tantangan yang ada, BPJS Ketenagakerjaan Papua optimistis bahwa cakupan kepesertaan akan terus meningkat seiring dengan dukungan dari pemerintah daerah, pengusaha, serta kesadaran masyarakat itu sendiri. Pihaknya menargetkan agar dalam beberapa tahun ke depan, seluruh pekerja di Papua, baik di sektor formal maupun informal, dapat menikmati perlindungan yang layak.
"Kami berharap semua pihak dapat bersinergi untuk mewujudkan Papua yang lebih sejahtera, di mana setiap pekerja terlindungi dan memiliki rasa aman dalam bekerja," pungkas Sirta Mustakiem.
Dengan langkah-langkah yang strategis dan dukungan penuh dari berbagai pihak, diharapkan ke depan tidak ada lagi pekerja di Papua yang luput dari jaminan perlindungan sosial, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat semakin meningkat.
