JAKARTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Timur (SBT) menghadapi kendala serius dalam penanganan bencana banjir yang melanda wilayah tersebut, khususnya di Kota Bula. Hingga Minggu 6 April 2025, Pemkab SBT belum dapat menyalurkan bantuan secara mandiri kepada warga terdampak lantaran keterbatasan stok logistik di daerah.

Menurut laporan satu-satunya bantuan yang diterima warga hingga saat ini berasal dari stok logistik milik Pemerintah Provinsi Maluku yang disalurkan melalui Dinas Sosial (Dinsos) SBT. Bantuan tersebut diserahkan kepada warga terdampak di Balai Desa Administratif Kampung Gorom, Kecamatan Bula, sebagai bentuk respons awal atas bencana banjir yang melanda kawasan tersebut.

“Bantuan yang disalurkan kemarin merupakan stok logistik dari Pemprov Maluku. Kami di tingkat kabupaten masih sangat terbatas ketersediaannya,” jelas seorang pejabat Dinsos SBT, dikutip dari laporan.

Banjir Meluas, Warga Terpaksa Mengungsi

Hujan deras yang mengguyur wilayah SBT dalam beberapa hari terakhir menyebabkan meluapnya sejumlah sungai dan genangan air di berbagai titik Kota Bula dan sekitarnya. Akibatnya, puluhan rumah warga terendam banjir dan sejumlah fasilitas umum tidak dapat difungsikan.

Warga yang terdampak pun terpaksa mengungsi ke tempat-tempat yang lebih aman. Beberapa di antara mereka menempati balai desa dan rumah kerabat yang tidak terdampak. Namun, ketiadaan bantuan logistik mempersulit keadaan para pengungsi.

“Kami sangat membutuhkan bantuan makanan dan kebutuhan pokok lainnya. Saat ini kami hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah provinsi yang jumlahnya juga terbatas,” ungkap seorang warga Kampung Gorom, yang terdampak langsung oleh banjir.

Stok Logistik Pemkab SBT Sangat Terbatas

Pemkab SBT mengakui bahwa ketersediaan logistik di tingkat daerah saat ini sangat minim. Bahkan, sebelum bencana banjir terjadi, pemerintah kabupaten sudah menghadapi kendala dalam penyediaan stok bahan pangan cadangan untuk situasi darurat.

Keterbatasan ini menjadi penghambat utama dalam upaya pemerintah daerah memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang terdampak banjir. Tanpa dukungan dari provinsi maupun pemerintah pusat, Pemkab SBT nyaris tidak memiliki opsi untuk mengatasi kebutuhan mendesak warga.

“Memang kondisi kita di daerah serba terbatas. Stok yang ada pun hanya cukup untuk kebutuhan dasar sementara waktu. Kita sangat berharap adanya tambahan bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat,” ujar seorang pejabat Pemkab SBT.

Pemprov Maluku Turun Tangan

Melihat keterbatasan yang dihadapi oleh Pemkab SBT, Pemerintah Provinsi Maluku segera bergerak untuk memberikan bantuan logistik kepada warga terdampak. Bantuan yang disalurkan pada Minggu sore di Balai Desa Administratif Kampung Gorom ini diharapkan dapat sedikit meringankan beban warga yang terjebak dalam situasi darurat.

Bantuan tersebut mencakup bahan pokok seperti beras, mi instan, minyak goreng, air mineral, serta kebutuhan dasar lainnya untuk keperluan darurat para pengungsi.

“Ini adalah bagian dari respon cepat kami terhadap kondisi darurat di Seram Bagian Timur. Kami berharap bantuan ini dapat membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak banjir,” kata perwakilan dari Pemprov Maluku dalam keterangan resminya.

Warga Harapkan Bantuan Segera Dipercepat

Meskipun bantuan dari Pemprov Maluku sudah mulai disalurkan, warga terdampak tetap berharap adanya percepatan distribusi bantuan lanjutan. Pasalnya, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa kebutuhan pokok warga semakin mendesak seiring berjalannya waktu.

Banyak warga yang mulai kehabisan persediaan makanan, air bersih, dan perlengkapan kebersihan pribadi. Selain itu, sejumlah anak-anak dan lansia yang turut mengungsi juga membutuhkan perhatian khusus, seperti pasokan obat-obatan dan layanan medis dasar.

“Kami sangat berharap bantuan segera datang lagi. Apalagi hujan belum berhenti sepenuhnya, kami takut banjir makin parah,” kata seorang ibu rumah tangga di Kampung Gorom, dengan nada penuh kekhawatiran.

Perlu Koordinasi Antarpemerintah untuk Atasi Krisis

Kondisi yang terjadi di Kabupaten Seram Bagian Timur ini menunjukkan pentingnya koordinasi yang erat antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat dalam penanganan bencana alam. Keterbatasan anggaran dan logistik di tingkat kabupaten harus segera ditanggulangi dengan sinergi semua pihak, guna memastikan tidak ada warga yang terabaikan dalam situasi darurat seperti ini.

Pengamat kebencanaan sekaligus pemerhati kebijakan publik, dalam keterangannya menyoroti pentingnya antisipasi lebih baik ke depan. "Pemerintah daerah harus memiliki buffer stock yang memadai untuk mengantisipasi bencana yang bisa terjadi kapan saja. Namun, ketika stok habis, pemerintah provinsi dan pusat harus segera mengisi kekosongan tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan perlunya penanganan jangka panjang, termasuk rehabilitasi dan pemulihan pasca-banjir agar masyarakat bisa segera bangkit dari keterpurukan akibat bencana ini.

Situasi darurat yang tengah berlangsung di Seram Bagian Timur menjadi cermin tantangan besar dalam penanganan bencana di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan logistik dan anggaran. Dengan banjir yang masih menggenangi wilayah Kota Bula dan sekitarnya, serta ribuan warga yang membutuhkan bantuan, Pemkab SBT sangat mengandalkan bantuan dari Pemprov Maluku dan pemerintah pusat.

Bantuan awal yang telah disalurkan memberikan harapan, namun upaya distribusi logistik lanjutan dan penanganan pasca-banjir harus terus diintensifkan. Tanpa koordinasi yang baik dan percepatan bantuan, warga terdampak banjir di SBT terancam menghadapi krisis berkepanjangan.

“Kami mohon perhatian dari semua pihak, terutama pemerintah pusat, untuk segera membantu kami keluar dari kondisi sulit ini,” pinta salah satu warga Kampung Gorom dengan harapan besar.

Dengan situasi yang masih berkembang, semua mata kini tertuju pada langkah-langkah cepat yang akan diambil oleh pemerintah guna memastikan keselamatan dan kesejahteraan warga SBT yang terdampak banjir.