Jakarta - Pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menyetujui pembangunan enam Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khusus nelayan di Provinsi Maluku. Persetujuan ini diberikan langsung oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, setelah menerima permohonan dari Walikota Ambon, Bodewin Melkias Wattimena, Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir, serta Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Fachri Husni Alkatiri, Sabtu, 5 April 2025.
Persetujuan tersebut disampaikan usai kunjungan kerja Menteri ESDM ke fasilitas Pertamina Ambon, Sabtu, 5 April 2025. Dalam pernyataannya kepada awak media, Bahlil menegaskan bahwa kementeriannya merespons cepat kebutuhan daerah, terutama dalam mendukung aktivitas nelayan di wilayah pesisir.
Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan bahwa Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), dan Kabupaten Seram Bagian Timur masing-masing akan mendapatkan dua unit SPBU Nelayan.
Langkah ini diharapkan dapat menjawab persoalan klasik yang selama ini dihadapi oleh nelayan, yakni keterbatasan akses terhadap bahan bakar bersubsidi yang berdampak pada produktivitas melaut.
SPBU Tambahan untuk Maluku Tengah
Tak hanya menyetujui SPBU Nelayan, Bahlil juga menyoroti kondisi minimnya SPBU umum di Maluku Tengah. Saat ini, satu-satunya SPBU yang beroperasi di wilayah itu hanya berada di Kota Masohi. Menanggapi permintaan Bupati Zulkarnain Awat Amir, Bahlil menyatakan kesiapan pemerintah untuk menambah satu lagi SPBU umum di wilayah tersebut.
Ia menekankan pentingnya pemerataan infrastruktur energi di seluruh daerah, terutama di wilayah kepulauan seperti Maluku yang memiliki tantangan geografis tersendiri.
Pertemuan dengan Pertamina dan PLN
Kunjungan kerja Menteri ESDM kali ini juga melibatkan pertemuan strategis dengan jajaran Pertamina Ambon dan PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara. Dalam pertemuan tersebut, berbagai kebutuhan energi lokal disampaikan secara langsung oleh kepala daerah kepada Menteri Bahlil.
Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Negosiasi, Diplomasi, dan Kerja Sama Mineral dan Batubara, Michael Wattimena, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima sejumlah permintaan dari kepala daerah.
Ia mencontohkan, meskipun Kota Ambon telah memiliki enam SPBU umum, namun permintaan penambahan dua SPBU khusus nelayan tetap diajukan dan dipertimbangkan karena menyasar kelompok masyarakat tertentu yang membutuhkan dukungan langsung.
Komitmen Pemerintah Tingkatkan Akses Energi
Langkah Kementerian ESDM ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan akses energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk komunitas nelayan di wilayah kepulauan. Dalam konteks pembangunan nasional, penyediaan infrastruktur SPBU Nelayan menjadi salah satu upaya nyata dalam mewujudkan keadilan energi dan pemberdayaan sektor perikanan.
Pemerintah berharap dengan kemudahan akses BBM, para nelayan tidak hanya dapat menekan biaya operasional, namun juga meningkatkan hasil tangkapan dan kesejahteraan keluarga mereka.
Kebijakan ini sejalan dengan program strategis nasional dalam memperkuat ketahanan energi dan mendukung sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu tulang punggung ekonomi daerah.
