JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, melakukan peninjauan lapangan terhadap kesiapan infrastruktur untuk Program Sekolah Rakyat (SR) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kegiatan ini berlangsung di dua lokasi di Jawa Timur, yakni Gedung Diklat Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Mojokerto dan Gedung Universitas Negeri Surabaya (UNESA) Kampus Gedangan, Kabupaten Sidoarjo.
Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa lokasi-lokasi yang diusulkan untuk pembangunan SR sudah siap dan memenuhi standar yang ditetapkan. Program Sekolah Rakyat, yang akan dibangun di berbagai wilayah Indonesia, diharapkan mampu memberikan akses pendidikan yang lebih merata, terutama di daerah-daerah yang selama ini kurang terjangkau oleh fasilitas pendidikan berkualitas.
Komitmen Pemerintah untuk Pemerataan Pendidikan
Menteri Dody menegaskan bahwa pengembangan Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia. Dody menjelaskan bahwa Kementerian PUPR berperan penting dalam memastikan kesiapan infrastruktur bagi sekolah-sekolah yang akan dibangun. "Untuk penyelenggaraan sekolah rakyat, Kementerian PUPR akan memastikan kesiapan infrastruktur. Sekolah-sekolah yang dipilih harus memenuhi berbagai syarat kelayakan, termasuk ketersediaan asrama, ruang kelas, tempat ibadah, fasilitas olahraga, dan lain-lain," ungkap Dody.
Peninjauan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung program tersebut, baik dari segi fisik maupun fasilitas pendukung lainnya. Program SR sendiri akan menampung siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, hingga SMA, dengan target kapasitas sekitar seribu siswa per sekolah.
Dukungan dari Pemerintah Daerah dan Kementerian Terkait
Dalam kunjungannya, Menteri Dody meminta dukungan dari seluruh pihak terkait, termasuk kementerian dan lembaga yang berperan dalam pelaksanaan program ini. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai instansi lainnya untuk memastikan kesuksesan program ini. "Program SR ini harus didorong dan didukung oleh seluruh pihak, baik Kementerian/Lembaga terkait, serta Pemerintah Daerah. Karena butuh waktu untuk mempersiapkan SR ini, maka kita harus bekerja sama dan gotong royong untuk mendorong SR ini dapat selesai sesuai target Presiden Prabowo," tambah Dody.
Di Kabupaten Mojokerto, Pemkab Mojokerto telah merencanakan renovasi Gedung Diklat Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM untuk dijadikan sebagai fasilitas sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi siswa-siswi SMP. Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk renovasi tersebut. "Untuk pengembangan SR, Pemkab Mojokerto akan merenovasi 2 ruang kelas dengan total siswa sebanyak 50 orang pada tahun ajaran 2025-2026. Terima kasih Kementerian PUPR yang telah melakukan analisis dan survey terkait kelayakan infrastruktur sekolah," kata Teguh.
Pembangunan dan Renovasi Fasilitas Pendidikan di Sidoarjo
Sementara itu, di Kabupaten Sidoarjo, Gedung UNESA Kampus Gedangan akan menjalani pembangunan ulang untuk dijadikan Sekolah Rakyat tingkat SMA. Pembangunan ini akan dikerjakan langsung oleh Kementerian PUPR melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Timur. Sebelumnya, UNESA juga telah menyiapkan fasilitas pendidikan di kampus Lidah Wetan untuk mendukung penyelenggaraan SR tingkat SMA.
Dalam kunjungannya, Menteri Dody juga didampingi oleh Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur, Airyn Saputri. Airyn menegaskan bahwa Kementerian PUPR akan terus berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk mendukung kelancaran program SR. "Kementerian PUPR akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, maupun Dinas Sosial terkait mapping dan pendataan pengembangan SR ini. Kementerian PUPR juga akan terus memastikan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung kegiatan pembelajaran akan tersedia dengan layak di setiap SR," jelas Airyn.
Target Program Sekolah Rakyat
Program Sekolah Rakyat (SR) sendiri diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna. Tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 200 sekolah rakyat berasrama untuk tingkat SD, SMP, dan SMA, dengan setiap sekolah menampung sekitar seribu siswa. Lokasi pembangunan SR ini akan tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, Kalimantan, dan Papua.
Sebagai bagian dari dukungan terhadap program ini, dua perguruan tinggi besar, Universitas Brawijaya Malang dan UNESA, telah menyatakan komitmennya untuk mendukung penyelenggaraan program Sekolah Rakyat di Indonesia. Dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, serta berbagai perguruan tinggi, diharapkan program SR dapat menciptakan kesempatan pendidikan yang lebih merata dan berkualitas bagi anak-anak di seluruh Indonesia.
Peninjauan Menteri Dody Hanggodo terhadap lokasi-lokasi yang diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Jawa Timur menjadi langkah awal yang penting dalam realisasi program ini. Pemerintah pusat dan daerah serta berbagai pihak terkait diharapkan dapat bekerja sama dengan lebih solid untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibutuhkan dapat dipenuhi dengan baik, sehingga target pemerataan pendidikan di Indonesia dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
