JAKARTA - Menjelang perayaan Idul Fitri, pemerintah terus menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang membutuhkan. Bantuan ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi, terutama bagi keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdampak kondisi ekonomi.
Beberapa jenis bansos yang telah mulai dicairkan antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), serta Bantuan Atensi Yatim Piatu (YAPI). Namun, tidak semua KPM berhak menerima bantuan ini. Lantas, siapa saja yang berhak mendapatkannya? Simak informasi selengkapnya di bawah ini.
Jenis Bansos yang Telah Dicairkan pada Ramadhan 2025
Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat empat jenis bansos utama yang sudah mulai disalurkan oleh pemerintah:
1. Bantuan PKH Validasi
Bantuan PKH diberikan kepada KPM yang memenuhi syarat berdasarkan komponen dalam keluarga. Penerima yang sebelumnya hanya mendapatkan BPNT kini bisa mendapatkan PKH apabila telah memenuhi kriteria tertentu.
Ada tiga mekanisme yang memungkinkan penerima BPNT juga mendapatkan PKH, yakni:
Usulan dari pemerintah daerah, yang diajukan melalui Musyawarah Desa (Musdes) atau Musyawarah Kelurahan (Muskel).
Pengajuan mandiri melalui aplikasi Cek Bansos.
Penyesuaian otomatis oleh sistem berdasarkan data yang menunjukkan bahwa KPM memiliki komponen PKH yang sesuai.
2. Bantuan BPNT (Sembako) Susulan
BPNT dalam bentuk sembako juga telah dicairkan melalui beberapa bank mitra pemerintah, seperti Bank BNI dan Bank Mandiri. Namun, pencairan melalui Bank BRI dan BSI masih belum terpantau secara menyeluruh.
Bantuan ini diberikan kepada KPM yang belum menerima pencairan BPNT pada tahap pertama di tahun 2025. Masyarakat yang merasa memenuhi syarat disarankan untuk mengecek status penerimaan melalui kanal resmi yang telah disediakan pemerintah.
3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) mulai dicairkan di berbagai daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya percepatan penyaluran bansos guna meningkatkan daya beli masyarakat menjelang Lebaran.
"Tolong juga daerah-daerah menjelang Lebaran ini digelontorkan bansos, baik tunai maupun non-tunai, barang misalnya kepada masyarakat agar daya beli masyarakat meningkat," ujar Tito dalam keterangannya di Jakarta.
4. Bantuan Atensi Yatim Piatu (YAPI)
Bantuan Atensi Yatim Piatu (YAPI) merupakan program yang ditujukan bagi anak-anak berusia di bawah 18 tahun yang telah kehilangan salah satu atau kedua orang tua mereka. Bantuan ini sudah mulai dicairkan sejak Maret 2025 sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap anak-anak yang berada dalam kondisi rentan.
Bantuan Tambahan untuk Warga Jakarta
Selain empat jenis bansos utama di atas, pemerintah DKI Jakarta juga menyalurkan bantuan tambahan bagi warganya. Beberapa di antaranya meliputi:
Kartu Jakarta Pintar (KJP): Bantuan pendidikan untuk anak sekolah.
Kartu Lansia Jakarta: Bantuan khusus bagi warga lanjut usia agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Cara Mengecek Status Penerimaan Bansos
Masyarakat yang ingin mengetahui apakah mereka termasuk dalam daftar penerima bansos dapat melakukan pengecekan melalui cara berikut:
Melalui Situs Resmi Cek Bansos
Kunjungi laman resmi Kementerian Sosial di https://cekbansos.kemensos.go.id
Masukkan data diri sesuai dengan KTP dan KK.
Klik tombol "Cek Bansos" untuk melihat status penerimaan.
Menggunakan Aplikasi Cek Bansos
Unduh aplikasi Cek Bansos dari Google Play Store.
Login atau buat akun menggunakan data yang valid.
Masukkan NIK dan pilih wilayah tempat tinggal.
Informasi mengenai bansos yang diterima akan muncul pada layar aplikasi.
Melalui Kantor Desa atau Kelurahan
Datangi kantor desa atau kelurahan terdekat.
Bawa dokumen pendukung seperti KTP dan KK.
Petugas akan membantu mengecek status penerimaan bansos.
Waspada Modus Penipuan Bansos
Seiring dengan penyaluran bansos, masyarakat juga diminta untuk lebih berhati-hati terhadap maraknya modus penipuan yang mengatasnamakan bantuan pemerintah. Beberapa modus yang sering terjadi antara lain:
Permintaan uang sebagai syarat pencairan bansos.
Pesan singkat atau telepon yang meminta data pribadi seperti NIK dan nomor rekening.
Tautan palsu yang mengarahkan ke situs web tidak resmi.
Masyarakat diimbau untuk selalu mengecek informasi bansos hanya melalui kanal resmi pemerintah dan tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengaku sebagai petugas bansos tanpa identitas resmi.
