JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penyederhanaan jumlah komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor perbankan. Langkah ini bertujuan untuk merampingkan struktur organisasi agar lebih efisien dan diisi oleh tenaga profesional yang berkompeten.
Instruksi tersebut menjadi salah satu poin utama dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat manajemen BUMN serta meningkatkan kepercayaan pasar terhadap kinerja perbankan pelat merah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah konkret dalam memastikan efektivitas pengelolaan bank-bank BUMN. "Itu memang arahan Bapak Presiden bahwa jumlah komisaris harus dibuat lebih ringkas dan diisi oleh profesional," ujar Airlangga dalam keterangannya kepada media usai rapat di Istana Merdeka.
Struktur Baru Disesuaikan dengan Kebutuhan Bank BUMN
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa penyederhanaan jumlah komisaris tetap akan mempertimbangkan kebutuhan spesifik masing-masing bank. Meski ada perampingan, struktur kepengurusan tetap akan mencakup perwakilan dari kementerian terkait untuk menjaga kesinambungan kebijakan.
“Kalau misalnya ada yang mewakili kementerian, ada yang mewakili dari keuangan, ada juga yang mewakili kementerian teknis seperti UMKM untuk BRI, sehingga tetap ada keterwakilan yang relevan,” jelasnya.
Keputusan ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan bank BUMN dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan serta responsif terhadap dinamika ekonomi.
Perubahan dalam Susunan Komisaris BUMN Perbankan
Sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo, sejumlah bank BUMN mulai melakukan perombakan jajaran komisarisnya. Salah satu bank yang telah menjalankan kebijakan ini adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI). Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar, BNI memutuskan untuk mengganti beberapa pejabat di level direksi dan komisaris guna menyesuaikan dengan struktur yang lebih efisien.
Perubahan ini diperkirakan akan berlanjut pada bank-bank BUMN lainnya, seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). Dengan perampingan ini, diharapkan efisiensi dalam pengelolaan bank BUMN akan semakin meningkat.
Dampak Penyederhanaan Struktur Komisaris
Instruksi Presiden Prabowo untuk menyederhanakan jajaran komisaris ini mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Para pengamat ekonomi dan pelaku pasar melihat kebijakan ini sebagai langkah maju dalam meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) di sektor perbankan.
Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, menilai kebijakan ini dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja bank BUMN. “Dengan jumlah komisaris yang lebih ramping, pengambilan keputusan bisa lebih cepat dan lebih terarah. Ini juga dapat mengurangi beban biaya operasional yang tidak perlu,” katanya.
Selain itu, pengurangan jumlah komisaris juga diyakini akan mendorong transparansi dalam pengelolaan perbankan pelat merah. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan BUMN sebagai motor penggerak ekonomi nasional yang lebih profesional dan kompetitif.
Reshuffle Komisaris, Royke Tumilaar Digantikan
Sebagai bagian dari kebijakan penyederhanaan ini, sejumlah komisaris senior yang sudah memasuki masa pensiun akan digantikan dengan pejabat baru. Salah satu perubahan signifikan adalah pergantian Royke Tumilaar dari posisi komisaris di salah satu bank BUMN.
Penggantian ini dilakukan untuk memastikan bahwa jajaran komisaris diisi oleh figur-figur yang memiliki kapasitas dan pengalaman sesuai dengan kebutuhan industri perbankan saat ini. Sumber dari Kementerian BUMN menyebutkan bahwa proses seleksi pengganti dilakukan secara ketat dengan mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman di bidang keuangan.
Upaya Pemerintah Meningkatkan Efisiensi dan Profesionalisme
Langkah penyederhanaan ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam menata ulang struktur BUMN agar lebih efisien dan profesional. Presiden Prabowo menegaskan bahwa reformasi ini harus dilakukan demi memastikan bahwa bank-bank BUMN dapat bersaing secara sehat di pasar global.
“Ke depan, kita ingin BUMN semakin transparan dan profesional. Efisiensi ini bukan sekadar mengurangi jumlah komisaris, tapi lebih kepada meningkatkan daya saing dan efektivitas pengelolaan perusahaan,” ujar Prabowo dalam pernyataan resminya.
Dengan adanya penyederhanaan ini, diharapkan bank-bank BUMN dapat lebih fokus pada peningkatan layanan dan inovasi dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi guna memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar membawa manfaat bagi industri perbankan dan perekonomian nasional secara keseluruhan.
