JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan penting yang menyentuh hati jutaan pekerja di sektor transportasi dan logistik berbasis aplikasi, seperti pengemudi ojek online (ojol) dan kurir paket. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Negara, Senin (10/3/2025), Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintah menaruh perhatian khusus kepada mereka dengan mengimbau perusahaan layanan aplikasi untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerja tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi para pengemudi dan kurir online telah menjadi elemen penting dalam mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia. "Tahun ini pemerintah memberikan apresiasi lebih dengan menghimbau pemberian bonus Hari Raya Idul Fitri bagi para pegawai sektor ini," ungkap Presiden Prabowo.

Pemberian THR Sejalan dengan Keaktifan Kerja

Kebijakan ini menekankan penghargaan berdasarkan aspek keaktifan kerja dari setiap pengemudi dan kurir online. "Untuk besaran dan mekanisme bonus hari raya ini, akan dirundingkan dan ditetapkan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan," jelas Prabowo. Saat ini, tercatat ada sekitar 250 ribu pengemudi dan kurir online yang bekerja secara aktif, sedangkan 1-1,5 juta lainnya adalah pekerja paruh waktu.

Manfaat Nyata bagi Pengemudi dan Kurir Online

Lebih lanjut, pengumuman ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi para pengemudi dan kurir online sehingga mereka dapat menikmati libur dan kegiatan mudik Idul Fitri dengan kondisi yang lebih baik. "Semoga dengan kebijakan ini, pengemudi dan kurir online bisa merayakan Idul Fitri dalam keadaan yang lebih baik," tutur Presiden.

Tantangan Hukum dan Keberadaan Ojek Online

Di sisi lain, isu mengenai pengakuan hukum bagi ojek online sebagai transportasi umum terus menjadi perdebatan. Azas Tigor Nainggolan, Analis Kebijakan Transportasi, menyatakan bahwa pengakuan hukum untuk ojek online dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009, masih kurang. Hal ini menjadi alasan utama aplikator tidak menganggap driver sebagai pekerja resmi, tetapi sebagai mitra, yang menyebabkan perdebatan terkait hak-hak termasuk THR.

Menurut Azas, tanpa adanya regulasi yang jelas, posisi pengemudi dalam hubungan kerja dengan aplikator menjadi sangat lemah, menghadapi pemotongan komisi hingga 25%, dan kebijakan putus mitra yang sering tidak adil. "Perlu ada langkah hukum lebih lanjut untuk menjamin kesetaraan hak-hak pengemudi ojol," tambah Azas.

Harapan Keberlanjutan Kebijakan

Pemerintah berharap bahwa imbauan pemberian THR dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor transportasi dan logistik berbasis aplikasi. "Kami berharap keputusan ini menjadi inspirasi dan awal untuk perubahan positif bagi seluruh pekerja di industri ini," tutup Presiden Prabowo.

Dengan kebijakan ini, pengemudi ojek online dan kurir paket dapat merasakan dampak positif dari pengakuan dan penghargaan atas jasa yang mereka berikan, khususnya dalam momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menginspirasi peningkatan regulasi dan kesejahteraan pekerja sektor ini di masa mendatang.