JAKARTA  - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali, Wahyu Eka Putra, melaksanakan audiensi dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti. Pertemuan berlangsung di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari kedua institusi. Agenda ini diarahkan untuk memperkuat sinergi antara Kemenkumham Bali dan Ombudsman dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

Pertemuan ini mempertemukan beberapa pejabat penting dari Kemenkumham Bali, termasuk Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anggiat Ferdinan. Audiensi tak sekadar pertemuan formal, namun menjadi fondasi untuk memperkuat kolaborasi layanan hukum di Pulau Dewata.

Wahyu Eka Putra mengungkapkan, "Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang hukum. Sinergitas dengan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali sangat penting untuk memastikan bahwa pelayanan yang kami berikan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan harapan masyarakat."

Pentingnya Kolaborasi Antar Lembaga

Dalam sinergi tersebut, Kemenkumham Bali menyoroti peran penting Ombudsman untuk menciptakan layanan hukum yang lebih transparan. Kerja sama ini mencakup harmonisasi Peraturan Daerah (Perda), pelayanan administrasi hukum umum, serta pendaftaran dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Transformasi yang terjadi dalam Kementerian Hukum dan HAM, yang kini melibatkan tiga kementerian dan satu kementerian koordinator, mengharuskan pendekatan baru dalam pelaksanaan tugas. Wahyu Eka Putra menambahkan, "Dengan adanya perubahan ini, kami harus lebih adaptif dan inovatif dalam menjalankan tugas kami. Kolaborasi dengan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali akan membantu kami dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang mungkin timbul dalam proses pelayanan."

Dukungan Ombudsman untuk Pengawasan Pelayanan Publik

Dari pihak Ombudsman, Ni Nyoman Sri Widhiyanti menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung inisiatif Kemenkumham Bali dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. "Kami siap mendukung Kemenkumham Bali dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ombudsman akan terus berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan memberikan masukan konstruktif untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan benar-benar memenuhi standar dan kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Mengamati perkembangan berbagai percepatan layanan dalam bidang hukum, kedua lembaga menyadari pentingnya kolaborasi yang berkelanjutan. Sinergi antara Kemenkumham dan Ombudsman ini ditargetkan untuk menghasilkan layanan yang memenuhi ekspektasi masyarakat, baik dari segi kecepatan, transparansi, maupun akuntabilitas.

Mengantisipasi Tantangan dan Peluang di Masa Depan

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun sinergitas yang lebih kuat antara Kemenkumham Bali dan Ombudsman RI Provinsi Bali. Sinergi yang intensif dinilai sebagai unsur penting dalam menciptakan pelayanan hukum yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan standar, namun juga memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Kedua institusi sepakat untuk menjaga komunikasi dan koordinasi secara intensif guna mewujudkan pelayanan hukum yang lebih baik, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Bali. Penguatan sinergi ini dinilai sebagai langkah yang tepat mengingat berbagai perubahan yang tengah berlangsung dalam sistem pemerintahan, termasuk adaptasi terhadap teknologi baru dan perubahan regulasi yang cepat.

Dalam konteks inilah Kemenkumham Bali dan Ombudsman RI Provinsi Bali menempatkan komitmen mereka untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Perkembangan ini sejalan dengan visi besar mewujudkan pelayanan publik yang unggul di Bali, dan menjadi contoh bagi wilayah lain di Indonesia.

Secara keseluruhan, langkah peningkatan sinergi antar lembaga pemerintah seperti ini menjadi sangat penting. Terlebih di era komunikasi dan informasi yang semakin cepat, di mana pelayanan yang cepat, tepat, dan tidak berbelit menjadi kebutuhan utama dari masyarakat. Transformasi pelayanan hukum di Bali ini diharapkan mampu menggugah semangat serupa di provinsi lainnya, sehingga dapat bersama-sama membangun pelayanan publik yang lebih prima di tingkat nasional.

Dengan demikian, pertemuan ini bukan hanya menjadi ajang untuk bertukar pikiran, tetapi juga sebagai wujud nyata komitmen Kemenkumham Bali dan Ombudsman RI dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, memastikan keadilan dan transparansi dalam setiap aspek pelayanan hukum di Bali.