JAKARTA  - Dalam kurun waktu singkat sejak dilantiknya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi telah berhasil mencapai angka signifikan, yakni 111.193 unit rumah. Ini merupakan bukti nyata dari komitmen pemerintahan baru dalam menjalankan program sejuta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dari total unit tersebut, 68.834 di antaranya sudah dalam proses pembangunan hingga tahap akad, sementara 42.359 unit telah terealisasi di lapangan. Pertumbuhan positif ini memberikan secercah harapan bagi banyak keluarga yang mendambakan memiliki hunian layak.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan optimismenya dengan penyaluran KPR subsidi yang telah dilakukan. Menurut Heru, dengan keluarnya Surat Berharga Negara (SBN) khusus untuk perumahan yang berada di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun ini bisa melampaui target awal yang ditetapkan sebanyak 220.000 unit.

"Ini bukti nyata dukungan pemerintah untuk program 3 juta rumah," jelas Heru.

Lebih jauh, Heru menjelaskan bahwa jika pemerintah dapat memaksimalkan keluaran SBN untuk proyek perumahan, penyaluran dana dan realisasi pembangunan rumah subsidi dapat meningkat secara signifikan. Fokus pemerintah kali ini adalah bagaimana mendorong penggunaan dana diluar APBN agar pelaksanaan program tidak terganjal oleh kendala anggaran.

Kunjungan Menteri PKP ke Lokasi Pembangunan

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, melakukan kunjungan kerja pada Sabtu, 22 Februari 2025 di Bekasi dan Karawaci untuk meninjau langsung proyek perumahan subsidi yang sedang berjalan. Didampingi oleh Heru Pudyo Nugroho, Ara ingin melihat kondisi di lapangan dan memastikan bahwa program ini berjalan sesuai rencana.

Di antara lokasi yang dikunjungi adalah lahan eks-Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di sekitar Jalan Nur Ali, Kecamatan Bekasi Barat. Kunjungan ini juga diikuti oleh jajaran eselon I Kementerian PKP serta Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dari Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, bersama perwakilan pengembang dari Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi), serta Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat Indonesia (Himperra).

Kunjungan ini bukan hanya untuk menilai progres pembangunan secara fisik, tetapi juga sebagai usaha untuk menumbuhkan kepercayaan dan kolaborasi antara pemerintah dan pengembang dalam mempercepat realisasi program-program perumahan yang dirancang.

Tinjauan ke Perumahan Vinewood City, Tambun Utara

Ara bahkan melanjutkan tinjauannya ke Perumahan Vinewood City yang terletak di Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Perumahan ini menjadi salah satu representasi dari skema subsidi FLPP dan Tapera, yang menawarkan solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan hunian layak dengan harga terjangkau.

Terletak di Jalan Raya Kali CBL, Desa Srijaya, Tambun Utara, lokasi perumahan ini menawarkan akses yang strategis dengan koneksi yang dekat ke Jalan Tol Gabus, sekitar 2 kilometer dari lokasi. Meskipun berdekatan dengan area tol, Vinewood City masih dikelilingi oleh hamparan persawahan yang memberikan suasana sejuk dan asri.

Dalam kunjungannya, Menteri Ara berdiskusi singkat dengan pengelola daerah dan beberapa warga, menahan harapan bahwa langkah ini bukan hanya untuk memenuhi standar pemasaran, tetapi sebagai fondasi untuk membangun kepercayaan publik terhadap inisiatif perumahan pemerintah.

Program KPR subsidi yang difasilitasi oleh pemerintah ini diharapkan dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi sektor riil dengan melibatkan berbagai industri terkait yang juga turut mendukung keberhasilan pembangunan perumahan.

Tantangan dan Harapan di Masa Depan

Meski realisasi penyaluran KPR subsidi menunjukkan hasil yang menggembirakan, masih banyak tantangan yang perlu diselesaikan. Mulai dari permasalahan regulasi, birokrasi, hingga penyesuaian harga rumah agar tetap sesuai dengan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.

Pengembang sepakat bahwa dukungan pemerintah dalam pembebasan lahan, percepatan izin, serta insentif lainnya akan sangat mempengaruhi keberhasilan program perumahan ini. Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan dapat terus berinovasi dan mengevaluasi kebijakan agar tetap relevan dengan dinamika pasar dan kebutuhan masyarakat.

Penyaluran KPR subsidi pasca pelantikan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran mencerminkan kebijakan proaktif pemerintah dalam mengatasi defisit perumahan nasional. Dengan semangat kolaborasi dan komitmen yang kuat, program ini diharapkan dapat terus bertumbuh dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat luas.