JAKARTA - Jumat, 21 Februari 2025, menandai momentum penting bagi Provinsi Jawa Barat. Bertempat di Ruang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, berlangsung serah terima jabatan dari Penjabat Gubernur Bey Machmudin kepada Gubernur Dedi Mulyadi. Dengan agenda besar yang menanti, Dedi Mulyadi secara tegas menginstruksikan agar sejumlah program strategis di bidang infrastruktur harus tuntas di tahun ini.

Acara resmi yang dimulai pukul 08.30 WIB ini, dihadiri oleh berbagai elemen pemerintahan dan tokoh masyarakat. Gubernur Dedi Mulyadi hadir bersama jajaran pemerintahan lainnya, termasuk Ketua DPRD Jawa Barat, Pangdam Siliwangi, Kapolda Jabar, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar. Kehadiran mereka menandakan sinergi kuat untuk melaksanakan komitmen bersama dalam memberantas premanisme di wilayah Jawa Barat.

Dalam pidato pertamanya sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya menyelesaikan pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan publik. "Infrastruktur adalah tulang punggung perekonomian. Tanpa infrastruktur yang memadai, pertumbuhan ekonomi akan terhambat," ujar Dedi dengan penuh keyakinan.

Selama ini, Jawa Barat memang dihadapkan pada tantangan besar dalam pengembangan infrastruktur, mulai dari jalan raya, jembatan, hingga sarana transportasi massal. Dedi melihat bahwa percepatan pembangunan infrastruktur tidak hanya akan meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga mengundang investasi yang lebih besar ke daerah, yang pada gilirannya akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.

Selain fokus pada pembangunan fisik, agenda lain yang tak kalah penting adalah pemberantasan premanisme di provinsi ini. Dalam komitmen yang telah disepakati bersama antara Gubernur Dedi Mulyadi dan pihak keamanan Jawa Barat termasuk Pangdam Siliwangi, Kapolda Jabar, dan Kejaksaan Tinggi Jabar, disebutkan bahwa penanganan terhadap premanisme akan dilakukan secara sistematis.

"Pemberantasan premanisme bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat," imbuh Dedi. Dalam konteks ini, Gubernur Dedi mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman di Jawa Barat.

Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Barat menyampaikan dukungannya terhadap langkah yang akan ditempuh oleh Gubernur Dedi Mulyadi. "Kami di DPRD akan terus mendukung dan melakukan pengawasan agar seluruh program strategis ini bisa terlaksana dengan baik dan tepat sasaran," ujarnya.

Pangdam Siliwangi juga menekankan komitmen TNI dalam mendukung upaya pemberantasan premanisme di wilayah Jawa Barat. "TNI siap bekerja sama dengan kepolisian dan pemerintah daerah untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat terjamin," kata Pangdam.

Lebih lanjut, Kapolda Jawa Barat memberikan pernyataan tegas terkait pendekatan penanganan premanisme yang akan dilakukan di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi. "Kami akan meningkatkan pengawasan dan memperketat operasi di daerah-daerah rawan premanisme, serta memperkuat koordinasi dengan TNI dan pemerintah daerah," tegas Kapolda.

Pendekatan multi-sektoral ini diharapkan bisa menjadi kunci dalam menekan angka kriminalitas serta menumbuhkan rasa aman di seluruh pelosok provinsi. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar turut menambahkan bahwa pihaknya akan memastikan penegakan hukum dilakukan secara tegas dan transparan, sehingga masyarakat merasa terlindungi dari segala bentuk kejahatan.

Dalam skema yang telah dirancang, Dedi Mulyadi juga berencana menempatkan personel penegak hukum di titik-titik rawan secara lebih merata, serta meningkatkan fasilitas dan teknologi untuk mendukung tugas mereka di lapangan. "Kami ingin menciptakan Jawa Barat yang lebih baik, dan tanggung jawab ini memerlukan dukungan penuh semua pihak, termasuk warga Jawa Barat," tambah Dedi kepada para media yang hadir.

Sebagai bagian dari langkah konkret, anggaran untuk proyek-proyek infrastruktur dan program pemberantasan premanisme juga akan diprioritaskan. Dedi menjelaskan bahwa tranparansi anggaran menjadi salah satu komitmen yang akan dipegang teguh oleh pemerintahannya demi memastikan bahwa dana publik digunakan dengan seefisien dan seefektif mungkin.

Dengan terpilihnya Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, harapan besar kini berada di pundaknya untuk membawa perubahan nyata dalam percepatan pembangunan dan keamanan di provinsi ini. Tidak hanya menargetkan tercapainya infrastruktur yang lebih modern dan efektif, tetapi juga menciptakan lingkungan yang bebas dari ancaman kriminalitas.

Keseriusan Gubernur Dedi Mulyadi bersama jajarannya dalam menjalankan kedua program tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat Jawa Barat yang telah lama menantikan perubahan. Dengan pendekatan sinergis antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, cita-cita menuju Jawa Barat yang lebih maju dan aman kini bukan sekadar angan-angan, melainkan sebuah tujuan yang realistis dan dapat dicapai.