Pajak

Anjloknya Setoran Pajak Akibat Coretax: Proyek Rp1,3 Triliun yang Menuai Kontroversi

Anjloknya Setoran Pajak Akibat Coretax: Proyek Rp1,3 Triliun yang Menuai Kontroversi
Anjloknya Setoran Pajak Akibat Coretax: Proyek Rp1,3 Triliun yang Menuai Kontroversi

JAKARTA – Pada awal tahun 2025, penerimaan pajak negara mengalami penurunan drastis secara mengejutkan. Penyebab utama dibalik kemerosotan ini diduga kuat karena sistem aplikasi pajak Coretax, yang dibangun dengan anggaran fantastis sebesar Rp1,3 triliun, namun hingga kini masih menghadapi berbagai kendala. Dalam satu bulan, setoran pajak yang seharusnya mencapai puluhan triliun, ambruk menjadi Rp50 triliun dari target sebelumnya, Rp172 triliun.

Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Ahmad Nawardi, menyatakan bahwa masalah yang ditimbulkan oleh Coretax sangat mempengaruhi kinerja penerimaan pajak negara. "Akibat dari Coretax ini, penerimaan negara awal tahun ini hanya Rp50 triliun, padahal tahun sebelumnya mencapai Rp172 triliun. Faktur pajak yang dapat diproses hanya 20 juta, dibandingkan dengan 60 juta pada tahun lalu," ungkap Nawardi.

Pertemuan dengan Menteri Keuangan

Dalam rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut, Nawardi dan anggota DPD lainnya mengarahkan pertanyaan kritis kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani, terkait permasalahan yang dihadapi Coretax. Namun, jawaban atas pertanyaan tersebut belum ditemukan. "Tidak dijawab mungkin karena banyaknya pertanyaan dan waktu beliau yang sempit. Saya ingin memperdalam diskusi ini, tapi belum cukup kesempatan. Akan ada pertemuan lanjutan untuk membahas lebih jauh," lanjut Nawardi.

Pengamat Publik: Menyesalkan Kegagalan Coretax

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, turut memberikan komentar tajam terhadap situasi ini. Menurutnya, kegagalan sistem Coretax ini merupakan sebuah ironi besar bagi kebijakan publik. "Awalnya, aplikasi Coretax diharapkan bisa menambah penerimaan negara dari pajak. Namun, setelah beroperasi, malah justru menyulitkan wajib pajak. Ini bisa disebut sebagai kegagalan dalam kebijakan publik," ujarnya.

Lebih lanjut, Trubus menyoroti kurangnya transparansi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menangani proyek ini. Anggaran sebesar Rp1,3 triliun seharusnya dikelola secara terbuka dan akuntabel untuk menghindari spekulasi negatif. Tetapi, informasi terkait penggunaan anggaran ini baru terbuka setelah muncul masalah.

Potensi Kecurigaan Penggelembungan Anggaran

Kisruh proyek Coretax tidak hanya berhenti pada penurunan penerimaan pajak. Kecurigaan adanya penggelembungan anggaran proyek juga menjadi perhatian serius. Kinerja lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin ditunggu publik. Langkah-langkah awal penyelidikan sudah dilakukan, dan laporan korupsi proyek Coretax ini naik ke tahap telaah dalam rentang waktu 30 hari penentuan.

Respon dari Kementerian Keuangan

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Namun, diharapkan dalam pertemuan mendatang, informasi lebih rinci dan langkah penanganan situasi ini akan disampaikan. Rencana pertemuan lanjutan dengan DPD menunjukkan adanya upaya dari pihak pemerintah untuk menyelesaikan isu ini secara tuntas.

Implikasi dan Tindakan Selanjutnya

Dampak dari penurunan penerimaan pajak ini tentu tidak bisa dianggap sepele. Stabilitas keuangan negara dan pelaksanaan program pembangunan nasional sangat bergantung pada pemasukan dari sektor pajak. Diperlukan solusi cepat dan tepat agar sistem Coretax dapat optimal beroperasi sehingga tidak menambah beban bagi wajib pajak serta sistem administrasi pajak nasional.

Para ahli dan pemangku kebijakan berharap agar evaluasi mendalam terhadap sistem Coretax segera dilakukan. Komunikasi yang baik, transparansi, dan akuntabilitas dari pihak terkait sangat krusial dalam mengatasi permasalahan ini serta untuk mencegah situasi serupa di masa depan.

Proyek Coretax yang diharapkan dapat menjadi tonggak peningkatan penerimaan pajak negara kini dihadapkan pada kenyataan pahit. Kesalahan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan digital di sektor publik menimbulkan konsekuensi serius bagi perekonomian negara. Semua pihak, baik pemerintah, legislatif, maupun publik, menunggu solusi yang cepat dan efektif serta penegakan hukum bagi setiap indikasi penyimpangan dalam proyek besar ini.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index