JAKARTA - Harga minyak goreng di Indonesia terus mengalami kenaikan yang signifikan, mencatat rata-rata harga di atas batas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa rata-rata harga minyak goreng nasional kini melampaui HET, yaitu Rp15.700 per liter. Keadaan ini menimbulkan tantangan bagi upaya stabilisasi harga pangan di negeri ini.
Kenaikan Harga Minyak Goreng Secara Nasional
Data menunjukkan bahwa di berbagai wilayah Indonesia, harga minyak goreng mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada Kamis, 19 Desember 2024, Amalia menyatakan bahwa rata-rata harga minyak goreng di tingkat nasional sudah melebihi HET seharusnya. "Kemudian kalau kita lihat harga historis untuk perkembangan harga minyak goreng, memang rata-rata harga komoditas minyak goreng sudah di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) minyakita Rp15.700 per liter," ungkap Amalia.
Di Pulau Sumatra, harga minyak goreng rata-rata mencapai Rp18.052 per liter. Daerah yang mencatat harga tertinggi adalah Kabupaten Nias Barat dengan harga Rp21.017 per liter, jauh melampaui HET yang ditetapkan.
Tren Kenaikan di Pulau Jawa dan Daerah Lainnya
Situasi serupa terjadi di Pulau Jawa di mana Kota Surakarta (Solo) mencatat harga tertinggi sebesar Rp19.197 per liter. Ini menunjukkan bahwa kenaikan harga ini tidak hanya terjadi di kawasan Sumatra tetapi juga di pulau Jawa. Hal ini menjadi indikasi bahwa tren kenaikan harga minyak goreng adalah masalah nasional yang perlu segera direspon oleh pemerintah.
Di luar Jawa dan Sumatra, rata-rata harga minyak goreng bahkan lebih tinggi, yaitu mencapai Rp20.397 per liter. Kabupaten Intan Jaya menjadi daerah dengan harga minyak goreng paling tinggi dengan nilai Rp60 ribu per liter, suatu tingkat harga yang sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat setempat.
Disparitas Harga dan Implikasinya
Amalia Adininggar Widyasanti menggarisbawahi pentingnya menanggapi disparitas harga yang kian melebar ini. Menurutnya, perbedaan harga yang terlalu ekstrem antara satu daerah dengan daerah lainnya bisa menimbulkan berbagai implikasi, dari risiko inflasi hingga dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat berpendapatan rendah.
"Disparitas harga ini perlu menjadi perhatian bersama," jelas Amalia. "Pemerintah diharapkan segera mengupayakan langkah stabilisasi harga di seluruh wilayah," tambahnya, menekankan pada urgensi untuk mengambil tindakan cepat dan efektif demi mencegah kerugian lebih lanjut bagi masyarakat.
Upaya Stabilisasi dan Peran Pemerintah
Tantangan utama yang dihadapi pemerintah adalah bagaimana menjamin stabilitas harga pangan, terutama minyak goreng, yang merupakan komoditas penting bagi kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah yang dapat diambil antara lain peninjauan kembali kebijakan distribusi dan produksi, serta memastikan pasokan yang memadai di seluruh wilayah.
Selain itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mengatasi disparitas harga minyak goreng. Pemerintah pusat perlu memberikan arahan yang jelas dan dukungan bagi pemerintahan di daerah yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan.
Naiknya harga minyak goreng di atas HET adalah masalah yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Baik pemerintah pusat maupun daerah perlu bekerja sama untuk menemukan solusi yang tepat demi menstabilkan harga dan melindungi daya beli masyarakat. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan situasi ini dapat teratasi dalam waktu singkat, sehingga tidak merugikan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Masalah harga minyak goreng ini menjadi contoh nyata bagaimana volatilitas harga barang kebutuhan pokok dapat berpengaruh luas. Melalui usaha kolektif dan kebijakan yang tepat, diharapkan harga dapat kembali stabil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
