JAKARTA - Kasus dugaan perjalanan dinas fiktif kembali mencuat setelah Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, dikabarkan melakukan perjalanan ke Melbourne, Australia, bersama keluarganya saat periode krusial Siaga Natal dan Tahun Baru (Nataru). Keputusan Darmawan yang akrab disapa Darmo ini menuai kritik, mengingat Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan tegas kepada pejabat negara untuk berhemat dan mengurangi perjalanan ke luar negeri.

Hari Jum'at, 20 Desember 2024, diketahui bahwa tindakan Darmawan bertolak belakang dengan instruksi presiden. Langkah tersebut mengundang kontroversi, terutama setelah beberapa media online mengungkap keberangkatan tersebut. Yang lebih mengkhawatirkan, perjalanan ini diduga dilakukan dengan kedok perjalanan dinas, yang jika terbukti benar, akan menandakan bahwa biaya perjalanan tersebut dibebankan kepada PLN.

“Ini bukan sekedar masalah etika, tetapi juga pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan arahan presiden,” ujar seorang analis kebijakan publik yang menolak disebutkan namanya. “Darmo seharusnya menjadi contoh, bukan justru seolah-olah mengabaikan instruksi demi kepentingan pribadi,” tambahnya.

Pemilihan waktu untuk perjalanan ini juga dipertanyakan. Natal dan Tahun Baru adalah periode dengan tingkat konsumsi listrik tertinggi dan biasanya PLN meningkatkan kesiagaan untuk memastikan pasokan listrik tetap stabil. Keberangkatan petinggi PLN pada masa krusial seperti ini dapat menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen perusahaan terhadap tugasnya melayani masyarakat.

Sementara itu, PLN belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kabar perjalanan ini. Namun, sejumlah pihak mendesak adanya investigasi independen untuk menelusuri kebenaran dari laporan perjalanan dinas fiktif tersebut. “Jika terbukti benar bahwa biaya perjalanan ini ditanggung oleh korporasi, maka harus ada tindakan tegas, termasuk sanksi bagi pihak yang terlibat,” ujar sumber yang dekat dengan manajemen PLN.

Isu ini telah menjadi percakapan hangat di media sosial, dengan banyak pengguna yang marah dan menyayangkan sikap Dirut PLN. Tagar #HematUangNegara dan #PLNGate telah muncul seiring meningkatnya kritik terhadap Darmawan. Beberapa warganet menuntut pertanggungjawaban langsung dari Darmawan dan meminta PLN untuk transparan mengenai kebijakan perjalanan dinasnya.

Menanggapi situasi ini, seorang pakar ekonomi menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi di perusahaan milik negara seperti PLN. “Publik berhak mendapatkan informasi yang jelas dan tepat mengenai bagaimana uang negara digunakan, terutama dalam keadaan kritis seperti menjelang libur Nataru,” tegasnya.

Di sisi lain, ada desakan agar pemerintahan Prabowo melakukan pengecekan lebih ketat terhadap aktivitas pejabat negara, guna memastikan bahwa anggaran negara digunakan dengan cara yang sesuai dengan kebijakan penghematan yang sudah dikeluarkan. “Ini bukan hanya masalah PLN atau Darmawan semata, tetapi mencerminkan tantangan yang lebih besar bagi seluruh birokrasi kita,” ujar seorang pengamat politik.

Ketika berita ini ditulis, redaksi masih menunggu jawaban resmi dari pihak PLN dan Darmawan Prasodjo yang belum memberikan klarifikasi atas tuduhan tersebut. Dugaan perjalanan dinas fiktif ini telah menimbulkan kekhawatiran akan munculnya kasus serupa di instansi lainnya, yang bisa merugikan negara.

Kasus ini menggarisbawahi pentingnya integritas dan komitmen seorang pejabat negara terhadap tanggung jawab profesional, terutama saat periode krusial seperti Siaga Nataru. Masyarakat kini menantikan langkah selanjutnya dari PLN dan Pemerintah dalam menanggapi isu ini, sambil berharap adanya perubahan fundamental di dalam tata kelola perusahaan plat merah.