Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuat langkah signifikan di tahun 2024 dengan meluncurkan Program 3 Juta Rumah untuk menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya besar pemerintah untuk meningkatkan keberadaan hunian yang layak, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan. Program ini menargetkan pembangunan sebanyak 1 juta rumah di wilayah perkotaan dan 2 juta rumah di wilayah pedesaan dalam kurun waktu satu tahun.

Untuk merealisasikan ambisi tersebut, Presiden Prabowo menunjuk Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Fahri Hamzah sebagai Wakil Menteri PKP. Kedua tokoh nasional ini dilantik pada 21 Oktober 2024 dan langsung bergerak cepat untuk mewujudkan target ambisius pemerintah tersebut.

Salah satu momen penting dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah tercermin dalam acara peletakan batu pertama oleh Menteri Maruarar Sirait di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang berlangsung pada Jumat, 1 November 2024. "Kami berharap program ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat membutuhkan hunian," ujar Maruarar Sirait dalam sambutannya.

Acara seremonial ini turut dihadiri oleh berbagai pihak penting seperti Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar, serta Komisaris Utama PT Bumi Semboro Sukses Antonio. Mereka mendukung penuh upaya Kementerian PKP dalam menjalankan program besar ini, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kawasan perumahan di Indonesia.

Pembangunan rumah MBR di Desa Sukawali dikelola oleh Agung Sedayu Group, dengan biaya pembangunan yang diperkirakan mencapai Rp 60 miliar. Sumber dana berasal dari program corporate social responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan yang beroperasi di PIK2. Rumah-rumah ini akan dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar yang merupakan hasil sumbangan dari Maruarar Sirait dan PT Bumi Samboro Sukses. Sebanyak 250 unit rumah dengan tipe 36 dan lahan seluas 60 meter persegi, termasuk interior dasar, diharapkan selesai dibangun pada kuartal ketiga tahun 2025.

Selain pembangunan fisik, program ini juga didukung dengan kebijakan finansial yang mempermudah masyarakat untuk memiliki rumah. Pada 25 November 2024, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) yang menjadi landasan penting dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Kesepakatan ini mencakup pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR serta penghapusan retribusi daerah dalam pembuatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Pasalnya, penghapusan dan percepatan proses perizinan sangat diperlukan untuk mempercepat penyediaan hunian bagi MBR. Proses pembuatan PBG yang umumnya memakan waktu 28 hari kini akan bisa diselesaikan hanya dalam 10 hari, sebuah langkah proaktif yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap percepatan pengembangan kawasan perumahan.

Dalam paparannya, Maruarar Sirait menegaskan pentingnya kerjasama berbagai pihak untuk menyukseskan program ini. "Pelaksanaan program ini membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Tujuan kita adalah menyediakan hunian yang layak bagi mereka yang membutuhkan, dan saya yakin kita bisa mewujudkannya dengan kerja sama yang erat," tuturnya.

Dengan langkah-langkah strategis yang telah diterapkan, Program 3 Juta Rumah diharapkan bukan hanya sekadar target angka, tetapi benar-benar menjadi solusi efektif bagi persoalan perumahan bagi MBR di Indonesia. Kehadiran dukungan dari berbagai sektor menunjukkan bahwa inisiatif ini memang mendapat perhatian khusus dari semua pihak yang bertanggung jawab, menjanjikan optimalisasi pembangunan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.