JAKARTA - Penyelenggaraan ibadah haji 2025 berpotensi mengalami perubahan signifikan dalam hal pilihan maskapai penerbangan bagi para jamaah. Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) tengah mempertimbangkan untuk tidak hanya menggandeng maskapai nasional, Garuda Indonesia, tetapi juga menjajaki kerja sama dengan maskapai lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, serta mengupayakan penurunan biaya transportasi. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan ini.

Erick Thohir menjelaskan bahwa keputusan terkait kemitraan dengan maskapai dalam penyelenggaraan haji sepenuhnya berada di tangan Kemenag. "Nah, kalau kebijakan mengenai Kementerian Agama ingin membuka penerbangan dengan airline lain, ya itu tentu bebas saja karena kebijakannya bukan di kami," katanya saat ditemui wartawan di Tangerang, Kamis, 2 Januari 2025.

Ia menegaskan bahwa peran Kementerian BUMN lebih kepada mendukung berbagai program pemerintah, dan bukan sebagai kementerian teknis yang membuat kebijakan langsung. Erick memaparkan contoh bagaimana BUMN telah berhasil mendukung pemerintah dalam menekan harga tiket pesawat selama periode Natal dan Tahun Baru 2024/2025 berkat kolaborasi dengan sejumlah BUMN seperti Citilink, Garuda, Pertamina, dan Pelita.

Sebagai bagian dari unsur pendukung atau supporting system, Kementerian BUMN, menurut Erick, selalu siap membantu implementasi program pemerintah tanpa mengintervensi kebijakan teknis seperti pilihan maskapai untuk perjalanan haji. "Kita bisa lihat kita berhasil dari BUMN. Citilink, Garuda, Pertamina, Pelita, Airport menekan cost-nya seperti yang diharapkan Bapak Presiden," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Agama RI, Romo HR Muhammad Syafi’i, menyatakan kesiapan Kemenag untuk mempertimbangkan maskapai lain dalam mengoptimalkan pelayanan kepada jamaah haji. Menurut Syafi’i, langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kompetisi antara maskapai, tetapi juga akan berpotensi memperbaiki kualitas layanan yang diberikan. "Ya jadi memang semakin banyak yang siapkan jasa, semakin kompetitif, service juga semakin baik. Jadi mungkin peluang itu kita pakai juga untuk haji tahun ini. Mungkin akan buka peluang pada maskapai-maskapai yang lain, terutama yang domestik," jelas Syafi’i pada Senin (30/12/2024).

Rencana ini tidak hanya mendapat dukungan dari pihak BUMN tetapi juga didukung oleh para anggota legislatif. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wahid, menyatakan bahwa diversifikasi maskapai diperlukan guna meningkatkan transparansi serta mengoptimalkan efisiensi biaya transportasi. "Jadi gini, selama ini kan kita hanya pakai Garuda dan Saudi. Untuk transparansi, kita akan buka untuk airlines yang lain. Jadi masing-masing bisa berlomba-lomba mengajukan anggaran, otomatis yang lebih murah yang akan kita pakai," ujar Wahid.

Dalam konteks persaingan sehat, diversifikasi ini juga dinilai mampu memberikan alternatif layanan yang lebih baik. Potensi keterlibatan maskapai domestik lainnya diharapkan dapat mendorong maskapai yang sudah biasa menangani rute haji untuk terus meningkatkan pelayanannya.

Dengan demikian, para pengambil kebijakan menekankan bahwa konsumen, dalam hal ini jamaah haji, akan menjadi pihak yang paling diuntungkan dari langkah diversifikasi ini. Efisiensi biaya yang diupayakan tidak hanya dapat mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh jamaah, tetapi juga mendukung upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, rencana Kemenag untuk menggandeng lebih banyak maskapai dalam penyelenggaraan haji 2025 mencerminkan keinginan untuk memberikan pilihan terbaik bagi jamaah. Diharapkan keputusan ini dapat segera difinalisasi dan diumumkan agar berbagai persiapan bisa dilakukan dengan lebih baik.

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan kesiapan untuk terus mendukung kebijakan yang diajukan oleh Kemenag dan memastikan bahwa pihaknya akan berperan aktif dalam aspek-aspek yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun legislatif, pelaksanaan haji 2025 diharapkan berjalan lebih sistematis dan efisien. Keputusan terkait pengelolaan penerbangan haji yang lebih beragam ini pun dianggap sebagai langkah strategis menuju peningkatan pelayanan publik dalam lingkup nasional.