Dalam beberapa tahun terakhir, isu pertambangan di Kalimantan Timur (Kaltim) terus menjadi sorotan. Dua masalah utama yang sering mengemuka adalah lubang menganga akibat aktivitas tambang dan pengalihan kewenangan dari pemerintah daerah ke pusat. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, mengungkapkan bahwa peralihan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat justru menghadirkan polemik baru yang semakin kompleks.

"Ketika ada permasalahan terkait tambang, kepala daerah sering kali melepaskan tanggung jawab dengan alasan bahwa kewenangan saat ini berada pada pemerintah pusat," ujar Baharuddin Demmu dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu. Ia menekankan bahwa serah terima kewenangan tersebut seolah-olah membebaskan pemerintah daerah dari tanggung jawab atas kerusakan lingkungan atau konflik sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan.

Di tengah situasi ini, walaupun pemerintah pusat telah menempatkan inspektur tambang di daerah, Baharuddin Demmu, yang juga seorang politisi Partai Amanat Nasional (PAN), menyatakan bahwa tugas mereka dalam mengawasi pertambangan belum optimal. "Banyak tambang yang tidak terpantau dengan baik, dan berbagai masalah pertambangan terus bermunculan," tambahnya.

Salah satu masalah yang mencolok adalah banyaknya lubang tambang yang tidak kunjung direklamasi. Selain itu, penggunaan jalan umum untuk pengangkutan hasil galian juga menambah deret panjang polemik yang timbul sejak kewenangan pertambangan dialihkan dari pemerintah daerah ke pusat. Menurut Baharuddin, daerah telah kehilangan kendali atas apa yang terjadi di tanahnya sendiri.

Meskipun demikian, Baharuddin menegaskan bahwa DPRD Kaltim tidak mengajukan permintaan untuk mengembalikan kewenangan tersebut ke daerah. Para wakil rakyat di DPRD Kaltim hanya ingin agar pemerintah pusat lebih mendengarkan realitas yang terjadi di daerah. Mereka berharap pusat turun langsung memeriksa dan mengevaluasi situasi pertambangan. "Kami akan melaporkan semua temuan di lapangan ke pusat. Dari lubang tambang yang tak tersentuh reklamasi hingga dampak ke masyarakat yang kian intens," tuturnya.

Dalam konteks ini, penting untuk memikirkan kembali cara pengawasan yang lebih efektif agar keberlanjutan lingkungan di Kaltim bisa terjaga. Ada berbagai alternatif solusi yang dapat dipertimbangkan, termasuk peningkatan kapasitas inspektur tambang dan keterlibatan aktif dari pemerintah daerah dalam konsultasi dan evaluasi kebijakan pertambangan.

Seiring dengan kritik ini, masyarakat Kaltim mengharapkan pemerintah pusat untuk segera bertindak dan menunjukkan kepedulian yang lebih nyata terhadap tantangan pertambangan yang ada. Lubang-lubang tambang yang terbengkalai dan penggunaan jalan umum yang tidak tepat harus segera ditangani untuk mencegah dampak negatif lebih lanjut terhadap lingkungan dan penduduk setempat.

Untuk itu, evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pertambangan di Kaltim menjadi sangat mendesak. Perbaikan tata kelola, penegakan hukum yang lebih tegas, serta penerapan teknologi terbaru dalam aktivitas pertambangan dapat menjadi bagian dari solusi jangka panjang. Semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa pertambangan di Kaltim dapat dilakukan secara berkelanjutan tanpa mengorbankan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam catatan akhir, di tengah polemik ini, perhatian terhadap aspek sosial dan lingkungan harus terus ditingkatkan. Pembangunan yang berkelanjutan harus menjadi prioritas utama agar kekayaan sumber daya alam Kaltim bisa dinikmati oleh generasi saat ini dan masa depan tanpa mengundang konflik sosial dan bencana ekologis. Dengan kerja sama yang baik antara pusat dan daerah, diharapkan permasalahan pertambangan di Kaltim dapat teratasi dengan baik, membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.