JAKARTA - Indonesia tengah menempatkan energi panas bumi sebagai salah satu pilar utama transisi energi berkelanjutan. Meski ekonomi global tengah menghadapi ketidakpastian, sektor energi baru dan terbarukan (EBT), khususnya panas bumi, tetap menunjukkan ketahanan dan prospek investasi yang menjanjikan. Hal ini tak lepas dari kebijakan pemerintah yang konsisten mendorong pengembangan EBT, serta kinerja positif pelaku industri dalam negeri.
Wakil Ketua Komite Tetap Perencanaan Pengembangan Energi Baru Terbarukan Kadin Indonesia, Feiral Rizky Batubara, menegaskan, geliat investasi di sektor panas bumi kian kuat karena didukung oleh iklim kebijakan yang kondusif dan performa bisnis yang solid. Salah satu contohnya adalah PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE), yang menunjukkan capaian bisnis cukup positif pada kuartal I 2025.
“Performa bisnis PGE yang solid menjadi sinyal positif bagi pengembangan EBT, khususnya panas bumi, di Indonesia,” ujar Feiral saat berbincang dengan media di Jakarta. Laporan keuangan kuartal I 2025 mencatat pendapatan PGE sebesar US$ 101,51 juta, dengan total aset naik 0,93% menjadi US$ 3,03 miliar dibanding periode yang sama tahun lalu. Kas bersih dari aktivitas operasi juga meningkat signifikan sebesar 12,04% secara tahunan (YoY), menjadi US$ 77,47 juta.
Menurut Feiral, komitmen pemerintah yang konsisten terhadap pengembangan EBT menjadi salah satu faktor utama yang menjaga optimisme investor, baik domestik maupun asing. “Pemerintah sudah berkomitmen bahwa EBT adalah masa depan energi nasional. Ini bukan tekanan dari pihak luar, melainkan kebutuhan strategis kita sendiri,” jelasnya.
Upaya pemerintah melalui PLN dan Kementerian ESDM dalam menyiapkan jaringan listrik untuk menyerap dan menyalurkan energi terbarukan, termasuk panas bumi, juga disambut positif oleh para investor. Energi panas bumi dianggap memiliki keunggulan sebagai sumber energi baseload yang andal, mampu menopang transisi energi yang aman dan berkelanjutan di tengah dominasi energi intermiten seperti tenaga surya dan angin.
Meski demikian, pengembangan panas bumi tidak lepas dari tantangan. Banyak potensi sumber daya panas bumi berada di wilayah pegunungan yang sulit dijangkau, sehingga memerlukan dukungan nyata dari pemerintah dalam aspek perizinan dan komersial. “Energi panas bumi punya banyak keunggulan, stabil, kapasitas faktor tinggi hingga 90%, efisien, dan ramah lingkungan. Sayangnya, tantangan pengembangan masih cukup besar dan butuh terobosan regulasi serta insentif,” tutur Feiral.
Sebagai pendiri Indonesia Center of Energy Resilience Studies, Feiral menekankan pentingnya memaksimalkan pemanfaatan panas bumi, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah sendiri menargetkan kontribusi panas bumi sebesar 5,1% dalam bauran energi nasional pada 2060, setara 22,7 gigawatt (GW). Saat ini, kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) baru sekitar 2,6 GW, dengan PGE menyumbang sekitar 1,887 GW, termasuk 672 MW yang dikelola secara mandiri.
Potensi panas bumi nasional diperkirakan mencapai 24 GW, sekitar 40% dari total cadangan global, membuka peluang besar bagi pengembangan industri dalam negeri. PGE menargetkan peningkatan kapasitas terpasang mandiri menjadi 1 GW dalam 2–3 tahun ke depan. Beberapa proyek strategis yang tengah dikembangkan antara lain Lumut Balai Unit 2 (55 MW) yang direncanakan beroperasi pertengahan 2025, Hululais Unit 1 dan 2 (110 MW), serta sejumlah proyek co-generation dengan target total kapasitas 230 MW.
Feiral juga menyoroti potensi ekspansi PGE ke pasar internasional sebagai langkah positif bagi pertumbuhan industri. Selain itu, perusahaan lain seperti PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) menunjukkan valuasi yang menarik, menandakan besarnya minat pasar terhadap sektor panas bumi.
Dengan dukungan kebijakan pemerintah, kinerja industri yang kuat, dan potensi cadangan yang melimpah, energi panas bumi di Indonesia diproyeksikan tetap menjadi sektor strategis dan berkelanjutan, sekaligus membuka peluang investasi yang signifikan bagi pemain domestik maupun global.
