JAKARTA - Pemerintah menempatkan akses energi sebagai salah satu prioritas utama pada Tahun Anggaran (TA) 2026. Hal ini tercermin dari keputusan Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang menyetujui usulan pagu definitif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar Rp21,67 triliun. Dana tersebut akan diarahkan tidak hanya untuk belanja rutin, tetapi juga program-program strategis yang berkaitan dengan pemerataan energi, mulai dari pembangunan listrik desa hingga penyediaan jaringan gas kota (jargas) bagi masyarakat.
Kenaikan anggaran yang disetujui ini cukup signifikan jika dibandingkan dengan pagu awal Kementerian ESDM yang hanya Rp8,12 triliun. Penambahan alokasi dana menunjukkan adanya perhatian lebih terhadap percepatan pelaksanaan visi dan misi Presiden RI Prabowo Subianto dalam sektor energi, khususnya untuk menjamin ketersediaan energi yang lebih merata di seluruh pelosok tanah air.
Peningkatan dari Pagu Awal
Wakil Menteri ESDM, Yuliot, dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI dengan agenda Penetapan RKA-K/L Kementerian ESDM TA 2026 di Jakarta, Rabu (3/9), menjelaskan komposisi pagu awal Kementerian ESDM.
“Pagu Anggaran Awal Kementerian ESDM TA 2026 adalah sebesar Rp8,12 triliun, dengan komposisi anggaran Rupiah Murni (RM) sebesar Rp4,82 triliun, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp2,69 triliun, dan Badan Layanan Umum (BLU) Rp0,61 triliun,” ujar Yuliot.
Dengan adanya penambahan pagu, total anggaran melonjak menjadi Rp21,67 triliun. Dana tambahan tersebut akan menjadi motor penggerak bagi sejumlah program strategis yang diharapkan dapat menjawab tantangan penyediaan energi berkeadilan.
Fokus pada Program Prioritas
Menurut Yuliot, tambahan anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk melanjutkan berbagai program prioritas Kementerian ESDM. Di antaranya pembangunan jaringan gas kota, eksplorasi migas dan batubara, serta yang paling menonjol adalah peningkatan rasio elektrifikasi melalui pembangunan Listrik Desa (Lisdes).
“Untuk melanjutkan percepatan visi misi Bapak Presiden, pada Tahun Anggaran 2026, Kementerian ESDM mendapatkan anggaran tambahan Rp8,55 triliun yang akan digunakan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi melalui pembangunan Listrik Desa yang mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp5 triliun dan akan digunakan untuk infrastruktur listrik di 1.135 lokasi,” ungkap Yuliot.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa program Lisdes menjadi prioritas besar dalam memastikan masyarakat di daerah terpencil bisa merasakan manfaat listrik. Langkah ini juga mendukung target nasional untuk menghadirkan energi yang inklusif.
Infrastruktur untuk Masyarakat
Belanja infrastruktur dalam anggaran Kementerian ESDM tahun depan tidak hanya berhenti pada Lisdes. Beberapa program lainnya juga diarahkan langsung untuk kepentingan masyarakat.
Beberapa program yang disebutkan antara lain pemberian konverter kit bagi nelayan, pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga, serta bantuan pasang baru listrik bagi keluarga kurang mampu. Program-program ini menyasar kelompok masyarakat yang paling membutuhkan dukungan agar bisa merasakan energi dengan biaya yang lebih terjangkau.
Dengan pendekatan tersebut, diharapkan pembangunan energi bukan hanya soal infrastruktur besar, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kelompok masyarakat kecil.
Dukungan terhadap Eksplorasi Migas dan Mineral
Selain itu, sebagian anggaran tambahan juga dialokasikan untuk kegiatan swakelola yang mendukung ketahanan energi nasional. Yuliot menyebutkan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk studi kajian migas di 10 open area, persiapan dan promosi penawaran wilayah kerja migas, serta kegiatan eksplorasi mineral dan batubara.
Target yang ditetapkan meliputi rekomendasi sembilan lokasi untuk eksplorasi mineral dan sepuluh lokasi untuk batubara. Upaya ini menjadi penting untuk memastikan ketersediaan cadangan energi dan bahan baku energi di masa mendatang, sekaligus mendukung perekonomian nasional.
Energi untuk Pemerataan
Penambahan anggaran Kementerian ESDM tahun 2026 mencerminkan arah kebijakan pemerintah yang semakin menekankan pada pemerataan energi. Pembangunan Lisdes di lebih dari seribu lokasi akan memperluas akses masyarakat pedesaan terhadap listrik. Sementara jaringan gas rumah tangga dan konverter kit bagi nelayan menandakan bahwa manfaat energi harus dirasakan langsung oleh rakyat.
Kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya listrik di desa, aktivitas ekonomi bisa lebih berkembang, pendidikan lebih terbantu, serta kesehatan masyarakat lebih terjamin. Sementara jaringan gas akan mendukung energi yang lebih ramah lingkungan dan efisien.
Komitmen Pemerintah di Bidang Energi
Dengan adanya lonjakan pagu anggaran dari Rp8,12 triliun menjadi Rp21,67 triliun, pemerintah melalui Kementerian ESDM menunjukkan keseriusannya dalam memperluas akses energi di seluruh Indonesia. Kebijakan ini juga sekaligus mendukung target-target strategis di bidang energi yang telah ditetapkan pemerintah.
Rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI menandai komitmen bersama antara pemerintah dan legislatif untuk menghadirkan kebijakan energi yang berpihak pada masyarakat. Dengan begitu, pembangunan energi bukan hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berorientasi pada kesejahteraan rakyat secara luas.
Tahun Anggaran 2026 akan menjadi momentum penting bagi sektor energi nasional. Dengan dukungan anggaran Rp21,67 triliun, Kementerian ESDM memiliki ruang lebih besar untuk mewujudkan pemerataan energi, baik melalui listrik desa, jaringan gas, maupun bantuan pasang baru listrik.
Langkah ini diharapkan mempercepat terwujudnya visi dan misi Presiden RI dalam membangun energi yang berkeadilan. Bukan hanya infrastruktur besar, tetapi juga program-program yang langsung menyentuh masyarakat kecil, sehingga manfaat energi dapat dirasakan secara merata di seluruh Indonesia.
