JAKARTA - Alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk tahun anggaran 2026 dipastikan tetap utuh sebesar Rp13,1 triliun. Pemerintah menegaskan dana tersebut tidak akan terkena kebijakan efisiensi, melainkan diarahkan sepenuhnya untuk membiayai program pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar di wilayah otonomi khusus, terutama Papua.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga keberlangsungan program-program Otsus agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Dalam rapat kerja Komite IV DPD bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia pada Rabu, 3 September 2025, ia memastikan dana tersebut tetap aman.
“Untuk saat ini tidak ada rencana melakukan efisiensi untuk dana Otsus. Yang paling penting Otsus bisa ter-deliver,” ujar Sri Mulyani.
Tiga Pilar Utama: Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif
Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan arah penggunaan dana Otsus 2026 akan terfokus pada tiga program utama, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.
Di bidang pendidikan, alokasi dana digunakan untuk mendanai Beasiswa Siswa Unggul Papua (Basiswap), pembangunan sekolah baru, serta renovasi ruang kelas yang sudah ada. Program ini diharapkan memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus menyiapkan generasi muda Papua yang berdaya saing.
“Ditujukan agar masyarakat Papua terutama bisa mendapatkan akses dan juga kemampuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan,” kata Sri Mulyani.
Di sektor kesehatan, anggaran akan diarahkan untuk membangun rumah sakit, puskesmas, serta meningkatkan fasilitas medis lainnya. Langkah ini diambil agar pelayanan kesehatan di Papua lebih merata dan mudah dijangkau, baik di perkotaan maupun daerah terpencil.
Sementara itu, Papua Produktif berfokus pada pemberdayaan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup melalui akses infrastruktur yang memadai.
Infrastruktur Dasar Jadi Prioritas
Tak hanya pendidikan dan kesehatan, pemerintah juga menempatkan pembangunan infrastruktur dasar sebagai salah satu fokus utama dari dana Otsus. Proyek yang direncanakan meliputi pembangunan pemukiman, jalan, jembatan, pelabuhan, dan dermaga.
Selain itu, ada pula dukungan untuk sarana telekomunikasi dan internet, unit listrik, sistem penyediaan air minum (SPAM), pembangunan embung, serta pengelolaan sampah dan sanitasi lingkungan.
Keberadaan infrastruktur ini diharapkan mampu membuka akses konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi logistik, serta meningkatkan produktivitas masyarakat Papua. Dengan begitu, dana Otsus tidak hanya bersifat bantuan jangka pendek, tetapi juga menciptakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan.
Evaluasi Ketat Pemanfaatan Dana
Sri Mulyani menekankan bahwa meskipun alokasi dana cukup besar, pemerintah tidak ingin penyaluran Otsus berhenti pada angka nominal semata. Evaluasi terus dilakukan untuk memastikan manfaat dana benar-benar dirasakan masyarakat.
“Bapak Presiden berkali-kali menanyakan hasil dari Otsus ini. Sudah lebih dari 10 tahun, tetapi masyarakat mungkin belum melihat secara nyata. Ini menjadi evaluasi kita bersama,” ujarnya.
Pernyataan itu menegaskan adanya dorongan kuat dari Presiden Prabowo Subianto agar Dana Otsus memberi dampak langsung dan terukur. Selama ini, sebagian kalangan menyoroti pelaksanaan Otsus yang belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan masyarakat. Dengan evaluasi yang lebih ketat, pemerintah ingin memastikan efektivitas penggunaan anggaran tersebut.
Harapan dan Tantangan
Besarnya anggaran Rp13,1 triliun pada 2026 menghadirkan harapan besar bagi masyarakat Papua. Pemerintah menginginkan agar dana ini mampu menjawab persoalan mendasar, mulai dari akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga keterbatasan infrastruktur dasar.
Namun, tantangan tetap ada. Papua memiliki kondisi geografis yang sulit, dengan wilayah pegunungan dan daerah terpencil yang membutuhkan biaya tinggi untuk pembangunan. Selain itu, efektivitas program juga sangat bergantung pada tata kelola yang transparan serta pengawasan di lapangan.
Karena itu, evaluasi berlapis yang dilakukan pemerintah diharapkan mampu meminimalkan hambatan dan kebocoran anggaran.
Komitmen Pemerintah Pusat
Keputusan untuk tidak melakukan efisiensi terhadap dana Otsus menunjukkan bahwa pemerintah pusat menempatkan Papua sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Dengan melibatkan kementerian terkait, pemerintah daerah, hingga masyarakat sipil, dana tersebut diharapkan dapat menjawab kebutuhan nyata.
Dengan skema ini, Papua diharapkan tidak hanya mendapat alokasi anggaran, tetapi juga merasakan perubahan signifikan di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Dana Otsus Papua senilai Rp13,1 triliun untuk tahun anggaran 2026 menjadi bukti keseriusan pemerintah menjaga keberlangsungan program pembangunan di wilayah otonomi khusus. Tanpa terkena efisiensi, dana ini diarahkan pada program Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, yang mencakup beasiswa, layanan kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur dasar.
Dengan komitmen kuat dari pemerintah, serta evaluasi yang terus dilakukan, Dana Otsus diharapkan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Papua. Seperti ditegaskan Sri Mulyani, tujuan utama adalah agar masyarakat Papua memperoleh akses lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta merasakan langsung hasil pembangunan yang berkelanjutan.
