JAKARTA - Kepala negara, Presiden Prabowo Subianto, akhirnya tetap bertolak ke Beijing, Cina, pada Selasa malam, 2 September 2025, meski sempat menunda keberangkatan. Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang menjelaskan bahwa penundaan awal dikarenakan adanya dinamika di dalam negeri.
“Bapak Presiden Prabowo memutuskan untuk menunda keberangkatan awalnya karena situasi domestik yang perlu diperhatikan,” ujar Prasetyo, 2 September 2025. Namun, permintaan kuat dari pemerintah Cina agar Prabowo hadir dalam parade militer membuat kepala negara akhirnya memutuskan untuk tetap berkunjung. Kehadirannya diperkirakan hanya satu hari untuk menghadiri acara tersebut.
Prasetyo menambahkan bahwa Presiden tetap mempertimbangkan kondisi dalam negeri sebelum melakukan perjalanan. “Namun demikian, Bapak Presiden dalam mengambil keputusan tentu tetap mempertimbangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan dinamika di Tanah Air,” katanya. Keputusan Prabowo menunjukkan upaya menyeimbangkan antara kewajiban diplomatik dengan tanggung jawab domestik.
Sebelum berangkat, Prabowo secara aktif memonitor situasi dalam negeri. Laporan dari jajaran pejabatnya menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat berangsur normal, sehingga perjalanan ke Cina dapat dilakukan dengan aman meski hanya untuk satu hari. Langkah ini mencerminkan kehati-hatian Presiden dalam menjaga stabilitas dalam negeri sambil memenuhi undangan internasional.
Selama kunjungannya di Beijing, Prabowo diagendakan untuk bertemu dengan para pemimpin dunia. Di sela-sela kunjungan, ia juga akan membahas hubungan bilateral Indonesia–Cina. Menurut Prasetyo, Presiden dijadwalkan kembali ke Tanah Air pada malam 3 September 2025, setelah menyelesaikan seluruh agenda di Beijing.
Sebelumnya, Istana Kepresidenan mengumumkan pembatalan kunjungan luar negeri ke Cina untuk menghadiri parade militer yang digelar pada 3 September 2025. Pembatalan awal ini dilakukan karena Presiden ingin terus memantau langsung aksi demonstrasi masif yang terjadi di dalam negeri. Keputusan ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap situasi domestik tetap menjadi prioritas, meski ada undangan resmi dari negara lain.
Presiden Prabowo merupakan salah satu dari 26 kepala negara dan pemerintahan yang diundang oleh Presiden Cina, Xi Jinping, untuk menghadiri parade militer di Beijing. Parade ini diselenggarakan untuk memperingati 80 tahun kemenangan rakyat Cina dalam perang melawan agresi Jepang dan perang dunia anti-fasis.
Parade militer di Beijing menjadi sorotan internasional karena menampilkan sejumlah persenjataan generasi baru milik Cina. Di antaranya adalah tank dan pesawat generasi keempat, peralatan nirawak intelijen, sistem penangkal nirawak, serta rudal canggih termasuk rudal antikapal hipersonik. Sebagian besar persenjataan ini akan tampil perdana di depan publik, sehingga menjadi ajang unjuk kekuatan dan inovasi teknologi militer Cina.
Keputusan Presiden untuk tetap hadir menunjukkan pentingnya hubungan diplomatik dengan Cina, khususnya dalam konteks kerja sama pertahanan dan keamanan regional. Kehadiran kepala negara dalam parade militer ini menjadi bentuk komitmen Indonesia untuk menjaga komunikasi dan kerja sama strategis dengan negara sahabat, meski kondisi dalam negeri memerlukan perhatian serius.
Prasetyo Hadi menekankan bahwa keputusan akhir untuk hadir tidak mengabaikan kondisi dalam negeri. Presiden Prabowo tetap memantau situasi secara cermat dan hanya melakukan perjalanan jika dipastikan aman bagi stabilitas domestik. Langkah ini menjadi contoh keseimbangan antara diplomasi internasional dan tanggung jawab kepemimpinan domestik.
Dalam perspektif diplomatik, kehadiran Prabowo di parade militer juga membuka peluang untuk memperkuat hubungan bilateral dan menekankan posisi Indonesia dalam forum internasional. Pertemuan dengan para pemimpin dunia yang hadir menjadi momen strategis untuk membahas isu-isu kerja sama ekonomi, keamanan, dan teknologi pertahanan.
Secara keseluruhan, perjalanan Presiden Prabowo ke Cina meski sempat ditunda mencerminkan dinamika pengambilan keputusan dalam pemerintahan yang harus mempertimbangkan faktor domestik dan internasional sekaligus. Keputusan untuk hadir di parade militer menunjukkan upaya menjaga komitmen diplomatik, sementara pemantauan ketat terhadap situasi dalam negeri memastikan keamanan dan stabilitas tetap terjaga.
