JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengusulkan tambahan anggaran Kementerian ESDM dalam RAPBN 2026 menjadi Rp21,67 triliun, meningkat signifikan dari pagu indikatif sebelumnya sebesar Rp8,11 triliun. Penambahan ini sejalan dengan bertambahnya penugasan dari Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait percepatan program listrik desa (lisdes) dan jaringan gas (jargas).
Dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR yang berlangsung pada Rabu , 27 Agustus 2025, Bahlil menegaskan bahwa penambahan anggaran bertujuan untuk memenuhi target prioritas presiden pada 2026. “Dalam memenuhi apa yang menjadi target prioritas Bapak Presiden untuk di 2026 terkait dengan pemipaan, kemudian terkait dengan lisdes, dan jargas, maka kami sampaikan kepada pimpinan bahwa ada penambahan anggaran untuk program 2025 yang didorong ke 2026,” ujarnya.
Komponen Penambahan Anggaran
Bahlil menjelaskan, sebagian anggaran tambahan berasal dari carry over atau kelanjutan program pada APBN 2025 sebesar Rp15,53 triliun. Dari jumlah itu, baru dicairkan sekitar Rp7,1 triliun, sehingga sisanya sekitar Rp8,54 triliun akan dimasukkan dalam RAPBN 2026. “Sebesar Rp8,54 triliun sebenarnya anggaran di perubahan yang sudah kita dapat sekitar Rp15 triliun lebih, tetapi yang bisa ter-cover di 2025 sekitar Rp7,1 triliun, selebihnya kita luncurkan ke 2026,” jelas Bahlil.
Selain itu, percepatan program lisdes di tahun 2026 menjadi alasan tambahan anggaran sebesar Rp5 triliun. Program lisdes menargetkan 10.068 titik yang belum teraliri listrik, mencakup 5.700 desa, 4.400 dusun, serta 68 titik lainnya. Dengan penambahan anggaran ini, total usulan belanja Kementerian ESDM mencapai Rp21,67 triliun, yang merupakan akumulasi dari carry over Rp8,54 triliun, tambahan Rp8 triliun untuk program lanjutan, dan Rp5 triliun untuk percepatan lisdes.
“Jadi total penambahan anggaran kita kurang lebih sekitar Rp8 triliun, ditambah dengan Rp5 triliun, ditambah Rp8,54 triliun, jadi totalnya kurang lebih sekitar Rp21,67 triliun,” tutur Bahlil.
Fokus pada Listrik Desa dan Infrastruktur Gas
Penambahan anggaran ini menekankan prioritas pemerintah dalam menyediakan listrik ke desa-desa yang belum teraliri, serta memperluas jaringan gas untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat. Program ini dianggap strategis karena menyentuh langsung kebutuhan dasar warga, memperkuat pemerataan pembangunan, dan mendukung target energi nasional.
Dengan alokasi anggaran yang signifikan, Kementerian ESDM diharapkan mampu menyelesaikan program lisdes secara tepat waktu, memastikan seluruh desa yang belum menikmati listrik dapat tersambung, dan memperluas jaringan gas untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri kecil.
Tanggapan DPR
Menanggapi usulan tersebut, Wakil Ketua Komisi XII DPR, Bambang Hariyadi, menyatakan pihaknya akan mendalami rencana tambahan anggaran Kementerian ESDM. Bambang menekankan bahwa rapat dengar pendapat selanjutnya akan melibatkan seluruh eselon 1 Kementerian ESDM untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kebutuhan anggaran dan target program.
“Kami menerima penjelasan dari Menteri ESDM RI terkait pengantar RKA-KL Kementerian ESDM tahun 2026, sebesar Rp21.665.527.491.000, dan akan didalami dalam rapat dengar pendapat dengan seluruh eselon 1 Kementerian ESDM,” kata Bambang.
Pendekatan DPR ini menunjukkan proses pengawasan yang ketat dan transparan terhadap penggunaan anggaran negara. Dengan mekanisme ini, masyarakat dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar dialokasikan untuk program prioritas, terutama yang menyentuh kebutuhan dasar seperti listrik dan energi gas.
Strategi Anggaran untuk Prioritas Nasional
Usulan anggaran Kementerian ESDM yang meningkat drastis menunjukkan fokus pemerintah pada percepatan pembangunan infrastruktur energi. Carry over dari APBN 2025 digabungkan dengan tambahan untuk lisdes dan jargas menandai upaya konsisten pemerintah dalam memastikan ketersediaan energi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk desa-desa terpencil.
Selain itu, strategi ini juga menunjukkan adaptasi pemerintah terhadap kebutuhan riil di lapangan, mengingat sebagian program pada 2025 baru terealisasi sebagian. Dengan mengalihkan sisa anggaran ke 2026, Kementerian ESDM dapat menuntaskan proyek yang sudah direncanakan, tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan.
Dengan usulan anggaran Rp21,67 triliun, Kementerian ESDM menegaskan komitmennya untuk memperluas akses listrik desa, mempercepat pembangunan jaringan gas, dan menyelesaikan program prioritas yang telah berjalan sejak 2025. Penambahan anggaran ini tidak hanya mencerminkan kebutuhan fiskal, tetapi juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan pemerataan energi, mendukung pembangunan infrastruktur, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
Rapat dengar pendapat berikutnya bersama DPR akan menjadi tahap penting untuk memastikan anggaran tersebut dapat direalisasikan secara tepat, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat.
