JAKARTA - PT Pertamina kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi secara nasional pada bulan Agustus 2025. Penyesuaian ini mengikuti dinamika harga minyak mentah dunia yang terus berubah. Dalam update terbaru ini, sebagian besar jenis BBM nonsubsidi mengalami penurunan harga, sementara beberapa jenis lainnya justru mengalami kenaikan. Fenomena ini mencerminkan fluktuasi pasar minyak global yang berdampak langsung pada harga eceran BBM di seluruh wilayah Indonesia.
Sebagai contoh, di wilayah Jawa Barat, harga Pertamax turun dari Rp12.500 menjadi Rp12.200 per liter. Penurunan serupa juga terjadi pada Pertamax Turbo dan Pertamax Green, masing-masing turun menjadi Rp13.200 dan Rp13.000 per liter dari sebelumnya Rp13.500 dan Rp13.250 per liter. Namun, tidak semua jenis BBM mengikuti tren penurunan ini. Harga Dexlite mengalami kenaikan signifikan dari Rp13.320 menjadi Rp13.850 per liter, sementara Pertamina Dex naik dari Rp13.260 menjadi Rp14.150 per liter.
Penyesuaian harga ini berlaku di seluruh SPBU Pertamina yang tersebar di Indonesia, dengan variasi harga sesuai dengan kebijakan daerah dan biaya distribusi. Berikut rincian harga BBM Pertamina per tanggal 12 Agustus 2025 di berbagai provinsi di Indonesia:
Daftar Harga BBM Pertamina di Seluruh Indonesia per 12 Agustus 2025
Aceh:
Pertalite Rp10.000, Pertamax Rp12.500, Pertamax Turbo Rp13.500, Dexlite Rp14.150, Pertamina Dex Rp14.450, Biosolar subsidi Rp6.800
Free Trade Zone (FTZ) Sabang:
Pertalite Rp10.000, Pertamax Rp11.500, Dexlite Rp12.960, Biosolar subsidi Rp6.800
Sumatera Barat:
Pertalite Rp10.000, Pertamax Rp12.800, Pertamax Turbo Rp13.800, Dexlite Rp14.750, Pertamina Dex Rp14.450, Biosolar subsidi Rp6.800
Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu:
Harga seragam dengan Sumatera Barat
Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bangka Belitung:
Pertalite Rp10.000, Pertamax Rp12.500, Pertamax Turbo Rp13.500, Dexlite Rp14.150, Pertamina Dex Rp14.450, Biosolar subsidi Rp6.800
Free Trade Zone (FTZ) Batam:
Pertalite Rp10.000, Pertamax Rp11.700, Pertamax Turbo Rp12.250, Dexlite Rp13.140, Pertamina Dex Rp13.450, Biosolar subsidi Rp6.800
DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat:
Pertalite Rp10.000, Pertamax Rp12.200, Pertamax Turbo Rp13.200, Pertamax Green 95 Rp13.000, Dexlite Rp13.850, Pertamina Dex Rp14.150
Nusa Tenggara Timur:
Pertalite Rp10.000, Pertamax Rp12.200, Pertamax Turbo Rp13.200, Dexlite Rp13.850, Pertamina Dex Rp14.150, Biosolar nonsubsidi Rp13.750, Biosolar subsidi Rp6.800
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara:
Pertalite Rp10.000, Pertamax Rp12.800, Pertamax Turbo Rp13.500, Dexlite Rp14.150, Pertamina Dex Rp14.450, Biosolar subsidi Rp6.800
Kalimantan Selatan:
Pertalite Rp10.000, Pertamax Rp12.800, Pertamax Turbo Rp13.800, Dexlite Rp14.450, Pertamina Dex Rp14.750, Biosolar subsidi Rp6.800
Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo:
Pertalite Rp10.000, Pertamax Rp12.500, Pertamax Turbo Rp13.500, Dexlite Rp14.450, Pertamina Dex Rp14.450, Biosolar subsidi Rp6.800
Maluku dan Maluku Utara:
Pertalite Rp10.000, Pertamax Rp12.500, Dexlite Rp14.150
Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan:
Pertalite Rp10.000, Pertamax Rp12.500, Dexlite Rp14.150, Biosolar subsidi Rp6.800
Papua Barat, Papua Barat Daya:
Pertalite Rp10.000, Pertamax Rp12.500, Dexlite Rp14.150, Pertamina Dex Rp14.450
Penyesuaian harga BBM nonsubsidi ini merupakan respons Pertamina terhadap perkembangan harga minyak dunia yang berfluktuasi. Penurunan harga pada sebagian besar jenis BBM nonsubsidi memberikan efek positif bagi konsumen yang menggunakan jenis bahan bakar tersebut. Namun, kenaikan harga Dexlite dan Pertamina Dex mengindikasikan adanya faktor lain, seperti biaya produksi dan distribusi, yang turut mempengaruhi harga jual.
Sebagai perusahaan BUMN yang menjadi penyedia utama BBM di Indonesia, Pertamina berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan konsumen, kestabilan harga, dan keberlangsungan bisnisnya. Perubahan harga ini juga disesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi makro yang ada.
