JAKARTA - Percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) terus menjadi fokus utama dalam pemerataan infrastruktur di luar Pulau Jawa. Salah satu ruas yang tengah menjadi perhatian khusus adalah Tol Lingkar Pekanbaru, yang kini menunjukkan progres signifikan dalam pengerjaannya.

Dikelola oleh PT Hutama Karya, ruas sepanjang 30,6 kilometer ini masuk dalam daftar prioritas Proyek Strategis Nasional. Hingga awal Agustus 2025, progres fisik proyek telah menyentuh angka 69 persen, mencerminkan komitmen kuat pemerintah dan BUMN dalam memperkuat konektivitas antarwilayah, khususnya di Pulau Sumatera.

Informasi terkini terkait proyek ini disampaikan langsung oleh Project Director Ruas Rengat–Pekanbaru Seksi Lingkar Pekanbaru, Mahar Muliawan, dalam forum santai “HK-Connect” Media Coffee Morning yang digelar di Kedai Kopi Kimteng, Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru. Forum tersebut dimanfaatkan sebagai media komunikasi terbuka antara pengelola proyek dan para awak media, sekaligus sebagai bentuk transparansi atas capaian dan tantangan yang dihadapi di lapangan.

“Kami telah menuntaskan 69 persen pekerjaan. Sekitar 9 kilometer sisanya saat ini tengah dalam proses percepatan. Kami menargetkan seluruh ruas selesai pada tahun 2026,” ujar Mahar.

Lebih lanjut, Mahar menjelaskan bahwa ruas Tol Lingkar Pekanbaru menjadi salah satu segmen terpanjang dalam jaringan JTTS, serta menjadi prioritas selain ruas lain di wilayah Jambi. Namun, meski progres fisiknya cukup menjanjikan, bukan berarti proyek ini berjalan tanpa hambatan.

Permasalahan utama yang masih membayangi pelaksanaan proyek adalah pembebasan lahan, yang belum sepenuhnya tuntas. Mahar mengakui adanya sejumlah kendala yang memperlambat proses ini, mulai dari sengketa kepemilikan, ketidaksepakatan atas nilai ganti rugi, hingga tumpang tindih kepemilikan lahan.

“Beberapa bidang lahan masih belum bebas karena berbagai kendala, mulai dari sengketa kepemilikan, ketidaksepakatan nilai ganti rugi, hingga tumpang tindih kepemilikan,” jelasnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, pihak Hutama Karya terus menjalin koordinasi aktif dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat pemilik lahan. Mahar menegaskan bahwa penyelesaian proyek ini tidak hanya menyangkut konstruksi fisik, melainkan juga berdampak sosial dan ekonomi yang besar bagi masyarakat.

Keberadaan tol ini dinilai strategis untuk mereduksi beban lalu lintas dalam kota, sekaligus membuka akses baru untuk kendaraan logistik dan mobilitas masyarakat. Dengan begitu, Tol Lingkar Pekanbaru diharapkan dapat mempercepat distribusi barang dan jasa antardaerah serta memperkuat konektivitas wilayah di Provinsi Riau.

“Ruas ini akan memperkuat konektivitas regional. Kami percaya akses ini akan membuka pertumbuhan ekonomi baru di Riau dan wilayah sekitarnya,” tambah Mahar.

Dukungan lintas pihak menjadi faktor penting dalam menyukseskan proyek ini. Pemerintah pusat dan daerah, BUMN, serta masyarakat luas terutama pemilik lahan memiliki kontribusi besar dalam menciptakan hasil pembangunan yang optimal. Pembangunan infrastruktur yang digenjot oleh pemerintah juga menargetkan dampak jangka panjang bagi kualitas hidup masyarakat.

Dalam skala yang lebih luas, tol ini juga diproyeksikan menjadi penggerak utama sektor logistik dan pariwisata. Dengan panjang lebih dari 30 kilometer dan konektivitas langsung ke jaringan tol utama lainnya di Sumatera, ruas ini dapat menjadi jalur vital transportasi darat yang mempercepat waktu tempuh dan menurunkan biaya distribusi.

Mahar juga menegaskan bahwa pihaknya secara rutin melakukan evaluasi progres proyek, termasuk dalam aspek percepatan dan administrasi. Beberapa langkah konkret yang diambil antara lain adalah penambahan alat berat di lapangan, percepatan dokumen legal lahan, serta peningkatan koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah.

“Kami terus melakukan percepatan, tidak hanya dalam pembangunan fisik, tetapi juga penyelesaian dokumen legal lahan dan koordinasi antar lembaga,” imbuhnya.

Sebagai bagian integral dari program JTTS, keberhasilan Tol Lingkar Pekanbaru akan menjadi tolok ukur efektivitas kolaborasi pemerintah dan BUMN dalam membangun infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan. Proyek ini bukan sekadar membuka jalan baru, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru di daerah-daerah yang selama ini belum terjangkau secara optimal.

Dengan estimasi penyelesaian pada tahun 2026, PT Hutama Karya tetap optimistis bahwa ruas tol ini akan memberikan manfaat luas, terutama dalam memperlancar arus barang dan orang menuju serta keluar dari Kota Pekanbaru.

Pemerintah pun terus mendorong partisipasi publik, khususnya dalam mendukung kelancaran proses pembebasan lahan yang masih menjadi tantangan utama. Dengan sinergi semua pihak, pembangunan tol ini diharapkan akan selesai tepat waktu dan menjadi salah satu kebanggaan dalam pembangunan infrastruktur nasional di luar Jawa.