JAKARTA - Upaya memperkuat stabilitas ekonomi global dan memperluas kerja sama antarnegara berkembang menjadi sorotan utama dalam pertemuan negara-negara BRICS pekan ini. Dalam pertemuan yang berlangsung di Rio de Janeiro, Brasil, tanggal 4-5 Juli 2025, para perwakilan dari Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia hadir dengan misi diplomasi ekonomi yang kuat.
BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan menegaskan komitmennya untuk terus memperluas kolaborasi internasional, mendorong perdagangan yang terbuka dan berbasis aturan, serta memperkuat peran negara-negara berkembang dalam tata kelola global.
Indonesia, meskipun bukan anggota tetap BRICS, turut berpartisipasi aktif melalui kehadiran Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, serta Wakil Menteri Keuangan, Thomas A. M. Djiwandono. Kehadiran Indonesia ini menandai peran strategis Tanah Air dalam menjembatani kepentingan ekonomi antara negara maju dan berkembang.
"Peran aktif BI di BRICS merupakan dukungan BI terhadap langkah strategis Pemerintah untuk memperkuat posisi global Indonesia, membuka peluang ekonomi baru, dan memperkokoh peran strategis Indonesia sebagai penghubung antara negara maju dan berkembang," ungkap Direktur Eksekutif dan Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso.
Komitmen pada Tata Kelola dan Sistem Perdagangan Inklusif
Dalam forum tersebut, seluruh negara peserta sepakat bahwa kerja sama internasional perlu diarahkan pada penguatan sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, dan berbasis pada aturan. Sistem seperti ini diyakini menjadi pondasi penting untuk memastikan stabilitas dan pertumbuhan yang adil bagi seluruh negara, termasuk negara-negara berkembang.
Pentingnya peningkatan transparansi dan pertukaran informasi menjadi agenda sentral. BRICS juga menekankan perlunya penguatan koordinasi kebijakan antaranggota untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan dunia yang semakin terintegrasi.
Pendekatan Kebijakan Forward-Looking
Di tengah ketidakpastian global, Bank Indonesia menegaskan pendekatannya yang bersifat antisipatif dan berorientasi ke depan (forward-looking). Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, dalam pernyataannya di forum tersebut menyampaikan pentingnya kebijakan moneter yang pre-emptive untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
"BI terus memperkuat bauran kebijakan, antara lain melalui penerapan simulasi berbasis skenario guna mengantisipasi dampak rambatan global," jelas Filianingsih. Ia juga menambahkan, langkah-langkah ini diperkuat dengan koordinasi erat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
KSSK sendiri merupakan forum koordinasi strategis antara lembaga-lembaga otoritas keuangan di Indonesia yang berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dalam konteks ini, langkah BI selaras dengan upaya global dalam memastikan bahwa gejolak ekonomi dunia tidak berdampak besar terhadap negara-negara berkembang.
Eksplorasi Kerja Sama di Berbagai Bidang Strategis
Dalam pandangan ke depan, negara-negara BRICS dan mitra strategis seperti Indonesia menegaskan komitmen untuk mengeksplorasi kerja sama yang lebih dalam di beberapa area penting. Ini mencakup pengembangan sistem pembayaran lintas negara yang lebih efisien, penguatan jaring pengaman keuangan internasional (JPKI), pembiayaan berkelanjutan (sustainable financing), serta keamanan siber—yang menjadi isu krusial dalam transformasi digital ekonomi global.
Isu sistem pembayaran menjadi sangat penting karena perkembangan teknologi keuangan digital menuntut adanya integrasi dan interoperabilitas antarnegara. Inisiatif ini sejalan dengan strategi Bank Indonesia dalam mendorong integrasi sistem pembayaran di kawasan ASEAN maupun secara global.
Selain itu, BRICS juga memberikan perhatian besar pada pembiayaan berkelanjutan, terutama yang berkaitan dengan transisi energi dan ekonomi hijau. Dalam hal ini, Indonesia memiliki posisi yang strategis mengingat berbagai program pemerintah dalam mendorong transisi energi bersih dan investasi hijau melalui pembiayaan inovatif.
Misi Global, Relevansi Nasional
Keterlibatan Indonesia dalam forum BRICS, meski bukan anggota tetap, menunjukkan bagaimana negara ini terus memainkan peran aktif dalam percaturan ekonomi global. Komitmen untuk mendukung perdagangan terbuka dan kerja sama antarnegara berkembang merupakan langkah penting bagi Indonesia dalam membuka peluang investasi dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
Koordinasi antara BI dan Kementerian Keuangan dalam forum-forum internasional seperti ini menjadi salah satu upaya penting dalam mengawal kepentingan ekonomi nasional di tingkat global. Terlebih, di tengah tantangan geopolitik dan volatilitas pasar, kerja sama seperti BRICS menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan kolektif negara-negara berkembang.
Sebagai penutup, Direktur Eksekutif BI Ramdan Denny Prakoso menegaskan bahwa pendekatan strategis BI ke depan akan terus menekankan pada komunikasi kebijakan yang jelas dan konsisten. Hal ini penting untuk menjaga ekspektasi pelaku pasar, meningkatkan kepercayaan, dan memastikan kredibilitas kebijakan tetap terjaga di tengah dinamika global yang terus berkembang.
