JAKARTA - Upaya serius untuk menurunkan angka backlog perumahan di Sumatera Utara mulai menunjukkan titik terang. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan bahwa pemerintah pusat akan mengalokasikan kuota Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) untuk pembangunan 15.000 unit rumah subsidi khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di provinsi tersebut.
Penetapan alokasi ini menjadi langkah strategis pemerintah pusat untuk menjadikan Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi percontohan dalam mempercepat capaian Program 3 Juta Rumah. Menteri PKP menekankan, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pusat, tetapi juga membutuhkan komitmen pemerintah daerah. Ia pun meminta langsung kepada Gubernur Sumatera Utara (Sumut) M Bobby Afif Nasution untuk serius mengawal program rumah subsidi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh MBR dan ASN di Sumut.
"Hari ini saya menerima kunjungan Gubernur Sumut serta sejumlah bupati dan walikota dari provinsi Sumut untuk mensukseskan program rumah subsidi untuk MBR dan ASN di Sumut. Saya mengalokasikan kuota KPR FLPP untuk 15.000 unit rumah subsidi di Provinsi Sumut," ungkap Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri 2, Jakarta, sebagaimana keterangan resmi yang diterima pada Rabu, 2 Juli 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP bersama Gubernur Sumut dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) juga menandatangani Nota Kesepahaman tentang Dukungan Perumahan Subsidi untuk MBR dan ASN di Provinsi Sumut. Nota kesepahaman ini turut melibatkan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara, sehingga implementasi kebijakan bisa selaras hingga tingkat paling bawah.
Menteri PKP menjelaskan, pihaknya terus berupaya agar Program 3 Juta Rumah berjalan merata di seluruh Indonesia. Ia menekankan bahwa alokasi KPR FLPP pada 2025 ini menjadi yang terbesar dalam sejarah, dengan total kuota nasional mencapai 350.000 unit rumah subsidi. “Kuota rumah subsidi tahun 2025 ini merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah Indonesia. Kuotanya mencapai 350.000 rumah subsidi dan bisa terwujud berkat arahan dan dukungan Presiden Prabowo Subianto,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah sudah mulai menyasar segmen masyarakat pekerja informal, bukan hanya mereka yang memiliki slip gaji tetap. “Tahun ini kita sudah memberikan rumah subsidi kepada buruh, tenaga migran, bidan, perawat dan tenaga kesehatan, wartawan, sopir, sehingga langsung mengarah pada wong cilik. Minggu depan kami serahkan untuk nelayan dan petani,” ungkap Maruarar.
Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak hanya fokus pada ASN, TNI, dan Polri. “Sesuai arahan Presiden, saya harap Gubernur Sumut nanti jangan hanya fokus pada rumah ASN, TNI/Polri tapi harus ada tantangan bagaimana masyarakat yang ngga punya gaji tetap tapi punya penghasilan seperti tukang bakso, tukang becak, tukang rongsokan. Jadi kita sebagai pemerintah harus adil dan ngga boleh cari aman hanya fokus pada yang punya gaji saja dalam menyalurkan bantuan,” tegasnya.
Menanggapi alokasi tersebut, Gubernur Sumatera Utara M Bobby Afif Nasution menyambut baik dukungan pemerintah pusat. Ia menilai, adanya kuota 15.000 rumah subsidi ini menjadi peluang besar untuk menurunkan backlog perumahan di Sumut yang saat ini tercatat mencapai 938.000 unit—menyumbang sekitar 9,5 persen dari total backlog nasional.
"Kami menyambut baik adanya dukungan Menteri PKP untuk mengalokasikan 15.000 rumah subsidi. Lewat KPR FLPP banyak hal positif untuk masyarakat seperti DP dan angsuran yang ringan selama masa tenor, serta adanya asuransi. Kami akan menggunakan Bank Sumut untuk penyaluran KPR FLPP ini,” terangnya.
Bobby menegaskan, pemerintah provinsi tidak hanya fokus pada penyaluran KPR FLPP, tetapi juga memastikan kualitas rumah subsidi yang dibangun. “Pihak kami sudah membentuk tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) agar hasil pembangunan rumah subsidi ini memiliki kualitas yang baik,” ujar Bobby.
Ia juga mengakui pentingnya sinergi dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota agar program ini berjalan efektif. “Dengan adanya nota kesepahaman ini, kami berkomitmen mendorong seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota mendukung program perumahan MBR dan ASN agar kuota yang sudah dialokasikan oleh pusat bisa terealisasi dengan baik,” imbuh Bobby.
Diketahui, KPR FLPP menjadi salah satu skema andalan pemerintah dalam mendukung MBR agar dapat memiliki rumah dengan skema cicilan terjangkau. Keunggulan KPR FLPP, seperti bunga tetap 5 persen sepanjang tenor hingga 20 tahun, DP ringan mulai 1 persen, serta adanya asuransi kebakaran dan jiwa, menjadi solusi yang relevan dengan kondisi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dengan alokasi kuota 15.000 unit rumah subsidi, Sumatera Utara diharapkan dapat menjadi model daerah yang sukses menekan angka backlog perumahan dan mendukung target nasional Program 3 Juta Rumah. Dukungan dari pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar MBR, ASN, serta pekerja informal di Sumatera Utara benar-benar dapat merasakan manfaat nyata program ini.
