JAKARTA — Transformasi besar tengah berlangsung di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian BUMN mulai melakukan peralihan kepemilikan sejumlah BUMN ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Kendati demikian, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa peran kementeriannya tetap vital sebagai pengawas dalam transformasi tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Erick untuk menegaskan bahwa meskipun terjadi perubahan struktur kepemilikan, Kementerian BUMN tidak akan lepas tangan dalam mengawasi jalannya perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut.
"Kementerian BUMN tetap akan menjadi pengawas utama dalam proses transformasi ini. Jadi, meskipun nanti BUMN menjadi bagian dari Danantara, bukan berarti kami lepas tanggung jawab. Justru dengan adanya Danantara, peran pengawasan kami harus semakin kuat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas," tegas Erick Thohir.
Fokus Restrukturisasi: Sektor Logistik dan Asuransi Dirampingkan
Langkah transformasi yang dilakukan oleh pemerintah ini bukan hanya sekadar perubahan kepemilikan, melainkan juga menyasar efisiensi dan restrukturisasi portofolio BUMN. Salah satu fokus utama adalah perampingan pada sektor logistik dan asuransi.
Staf Ahli Menteri BUMN Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM, Dony S. Sutikno, menjelaskan bahwa dari sejumlah perusahaan yang ada, ke depan hanya akan tersisa satu BUMN di sektor logistik dan tiga BUMN yang bergerak di bidang asuransi.
"Kami sedang melakukan kajian mendalam terkait perampingan ini. Untuk sektor logistik, nantinya akan ada konsolidasi agar hanya tersisa satu BUMN yang mengurusnya. Sedangkan di sektor asuransi, kami targetkan hanya ada tiga BUMN agar bisa lebih fokus, sehat, dan berdaya saing," ujar Dony.
Menurut Dony, langkah perampingan ini sejalan dengan misi Kementerian BUMN untuk menciptakan holding-holding BUMN yang lebih kuat secara bisnis dan lebih sederhana dalam struktur kepemilikan.
Peran Strategis Danantara
Pembentukan Danantara sebagai BPI atau Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia memiliki tujuan strategis untuk memperkuat pengelolaan aset BUMN dan meningkatkan daya saing BUMN di pasar global. Dengan model yang menyerupai pengelolaan dana abadi negara-negara lain, Danantara diharapkan mampu memberikan nilai tambah dalam jangka panjang.
“Danantara akan menjadi kendaraan investasi yang memungkinkan BUMN bertransformasi dengan pendekatan lebih profesional. Tetapi perlu ditegaskan, fungsi pengawasan tetap di bawah Kementerian BUMN,” tambah Erick.
Dengan skema seperti itu, diharapkan proses transformasi dan restrukturisasi BUMN tidak hanya menghasilkan efisiensi, tetapi juga meningkatkan profitabilitas serta daya saing perusahaan pelat merah secara global.
Efisiensi dan Kesehatan Keuangan BUMN
Perampingan yang dilakukan bukan tanpa alasan. Selama bertahun-tahun, banyak BUMN yang mengalami masalah keuangan akibat struktur yang terlalu gemuk, tumpang tindih bisnis, hingga inefisiensi operasional. Sektor asuransi misalnya, beberapa perusahaan BUMN asuransi tercatat mengalami persoalan keuangan yang cukup serius dalam beberapa tahun terakhir.
Dengan menyederhanakan jumlah BUMN di sektor asuransi dan logistik, pemerintah menargetkan agar sumber daya yang ada bisa lebih fokus dialokasikan untuk pengembangan bisnis inti yang sehat dan berkelanjutan.
“BUMN yang kuat itu harus sehat secara fundamental. Kita tidak bisa terus mempertahankan banyak perusahaan hanya demi jumlah. Yang terpenting sekarang adalah kualitas, bukan kuantitas,” tegas Erick Thohir lagi.
Komitmen Penguatan Pengawasan
Langkah transformasi ini, lanjut Erick, juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan tata kelola perusahaan pelat merah lebih baik. Erick memastikan, proses transformasi akan dijalankan dengan prinsip good corporate governance (GCG) yang ketat.
Ia juga menambahkan bahwa peran kementerian tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga pendampingan dan pemberian arahan strategis agar BUMN yang tergabung dalam Danantara tetap bergerak sesuai dengan visi pembangunan nasional.
"Ke depan, kami ingin BUMN bukan sekadar besar secara aset, tapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Ini amanah besar dan tidak boleh disalahgunakan," tegas Erick.
Respon Dunia Usaha
Di sisi lain, kalangan pelaku usaha menyambut baik langkah ini. Pengamat ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menilai bahwa restrukturisasi BUMN memang sudah sangat mendesak dilakukan. Menurutnya, konsolidasi sektor logistik dan asuransi merupakan langkah tepat untuk meningkatkan efisiensi.
"BUMN kita selama ini terlalu banyak, bahkan beberapa di antaranya tidak memberikan kontribusi optimal. Dengan konsolidasi ini, fokus bisnis bisa lebih jelas dan pengawasan lebih mudah dilakukan," ujar Faisal.
Namun, Faisal mengingatkan agar pemerintah tetap memperhatikan aspek keterbukaan dan partisipasi publik dalam prosesnya. Ia menilai, jika dilaksanakan dengan transparan, perampingan BUMN bisa menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih kuat.
Masa Depan BUMN di Era Danantara
Transformasi BUMN melalui Danantara dipandang sebagai babak baru dalam tata kelola perusahaan pelat merah Indonesia. Skema ini tidak hanya menargetkan efisiensi, tetapi juga membuka peluang lebih luas bagi masuknya investasi asing secara terkontrol.
Kementerian BUMN memastikan proses transformasi ini akan terus dikawal agar berjalan sesuai dengan tujuan. Dengan pengawasan yang kuat dan model investasi jangka panjang melalui Danantara, pemerintah optimistis BUMN Indonesia bisa bersaing di tingkat regional hingga global.
“Ini bukan sekadar perubahan administrasi. Ini adalah langkah strategis untuk masa depan perekonomian bangsa,” tutup Erick Thohir.